Menparekraf Temui Kapolri, Bahas Kolaborasi Bangkitkan Dunia Parekraf
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Eknomoi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas sinergitas Kemenparekraf yang memiliki program membangkitkan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di 5 destinasi super prioritas.
Menparekraf Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polri yang mengawal kerja dari Kemenparekraf untuk membangkitan pariwisata dan ekonom kreatif di 5 destinasi super prioritas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
“Kami dari kemenparekraf sangat berterima kasih pada Kapolri dan jajarannya bahwa tugas kami di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan arahan presiden untuk membangkitkan pariwisata dan memulihkan ekonimi krratif selama ini berjalan dengan kolaborasi yang baik,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Sandiaga mengatakan kedatangannnya juga untuk membahas penerapan protokol kesehatan meski pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan. Ia ingin kolaborasi dengan Polri dalam penerapan protokol kesheatan berjalan beriringan dengan kebangkitan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air.
“Namun dalam bingkai prokes yg ketat dan disiplin dengan sertifikasi chse kita bisa memulai sesuai drngan koorfinasi dengan kapolri dan menkes adalah event-event yang terkurasi dengan baik dan mengacu pada prokses yang ketat dan disiplin. Itu yang kita harapkan bisa berikan panduannya. Sehingga para pelaku ekonomi kreatif dan juga pariwisata bisa mulai memikirkan langkah-langkah penyiapan daripada kegiatan selanjutnya,” ujar Sandiaga.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan program-program Kemenparekraf dipastikan akan didukung oleh jajaran Polri khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.
“Tadi kita berdiskusi untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk percepatan dan penguatan terhadap 5 destinasi super prioritas. Termasuk tadi kami laporkan ke beliau destinasi tulang punggung perlu diperhatikan, seperti Bali, dan tempat-tempat pariwisata lain yang sudah dikenal internasional,” ucap Kapolri.
“Saya laporkan pada beliau kami sudah meninjau langsung lokasi-lokasi tersebut di mana kami khususnya konsen masalah pelaksanaan PPKM mikro. Memang untuk bisa memperkenalkan pada masyarakat dalam negeri maupun luar terkait dengan bahwa pariwisata kita sudah aman, salah satunya dengan mengecek bagaimana pelaksanaan penegakan aturan kesehatan yang jadi standar bersama,” sambung dia.
Kapolri mengaku sudah melakukan pengecekan di lokasi-lokasi destinasi yang menjadi program Kemenparekraf. Kapolri memastikan penerapan protokol kesehatan diawasi ketat pada PPKM Mikro yang sedang berjalan.
“Kita melihat perkembangan cukup positif di beberapa wilayah yang kita kunjungi seperti Jogja Bali dan bbrp tim yang berkunjung ke tempat lain. Sehingga dengan pemberlakuan PPKM mikro yang ketat maka mulai dari sektor masuk di wilayah bandara atau di jalur darat dengan pemberlakuan 3T dan 3M, termasuk saat masuk hotel dilakukan hal yang sama dan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang,” jelasnya.
Kapolri yakin penerapan protokol kesehatan yang ketat akan membuat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air cepat pulih. Kapolri sekali lagi memastikan Polri siap mengawal program dari Kemenparekraf.
“Kalau kita persiapkan dengan baik, kita yakin bahwa wilayah-wilayah yang jadi destinasi wisata bisa kembali pulih,” terang dia.
“Tentu ini tugas kami mengawal program Kemenpar sehingga event-event baik nasional maupun internasional dan kunjungan ke destinasi tersebut segra bisa dilaksanakan. Dimulai dari domestik baru mancanegara. Namun yang jelas saya yakin dengan program yang sangat kuat bagi petugas-petugasnya, pasar-pasar yang menyiapkan produk-produk kreatif dari masyarakat yang ada di area tersebut apabila kita berikan program tersebut, disiapkan vaksinasi, kemudian 3M 3T kuat kami yakin pertumbuhan di sektor pariwisata segera pulih,” lanjut Kapolri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
