Connect with us

Benarkah Harga Premium Kemahalan? Ini Tanggapan atas Opini Fahmy Radhi

Idul Fitri 2018

Pada 31 Oktober 2017, sahabat saya Fahmy Radhi menulis di Harian Kontan tentang “Rakyat Menanggung Mahalnya Harga Premium”. Kesimpulan tulisan tersebut, Premium (Bensin RON 88) yang dijual Pertamina kemahalan. Kesimpulan diambil berdasarkan harga jual Bensin RON 89 PT Vivo dan perhitungan yang mengacu pada formula harga Bensin RON 88 yang dilakukan Harian Kontan pada 28 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, harga Premium Pertamina dinilai kemahalan Rp 693,40 untuk setiap liternya. Sehingga jika mengacu pada konsumsi BBM saat ini yang disebut 1,74 juta barel per hari, kemahalan harga BBM yang harus ditanggung rakyat disebutkan mencapai Rp 70,01 triliun per tahun.

Dengan asumsi harga minyak 50 USD per barel dan nilai tukar Rp 13.560 per USD, harga dasar (HD) Bensin RON 88 disebutkan Rp 4.264,15 per liter ((50 USD/159) x Rp 13.560). Jika ditambah margin dan biaya, PPN, dan PBBKB, harga jual Premium per liter yang dinilai wajar adalah Rp 5.756,60 atau lebih rendah Rp 693,40 dari harga jual Premium Pertamina (Rp 6.450 – Rp 5.756,60).

Tulisan ini dibuat bukan dalam konteks menyanggah (menyalahkan), tetapi karena ada beberapa perbedaan pandangan dalam melihat permasalahan ini. Dalam konteks dialektika akademis, hal seperti ini sangat lumrah. Saya melihat ada beberapa hal yang belum dimasukkan (mungkin terlupakan), baik dalam mengambil kesimpulan atas perbandingan harga Pertamina vs PT Vivo maupun di dalam menghitung harga dasar BBM (khususnya Bensin RON 88) tersebut.

Harga PT Vivo sebagai pembanding

Dalam teori pasar, yang dilakukan PT Vivo  menjual lebih murah dapat merupakan bagian dari strategi untuk masuk pasar (market penetration) melalui penetration pricing. Strategi ini umum digunakan bisnis yang ingin memasuki pasar baru dan dengan pangsa pasar yang masih relatif kecil. Pada kondisi ekstrim, bahkan perusahaan bersedia merugi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam pasar.  Sehingga harga yang lebih murah tersebut tidak dapat serta merta menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa PT Vivo lebih efisien dibanding Pertamina. Bisa iya dan tidak.

Apakah yang dilakukan PT Vivo merupakan bagian dari strategi untuk masuk pasar atau tidak, yang tau pasti adalah PT Vivo dan waktu yang kemudian akan menjawab. Strategi yang sama, sebelumnya juga dilakukan pesaing Pertamina yang telah ada saat ini. Tetapi jika kita lihat publikasi BPH Migas, harga jual untuk beberapa jenis BBM periode 1-15 November 2017 dari pesaing Pertamina tercatat lebih tinggi. Struktur biaya pengadaan BBM PT Vivo yang saat ini masih sebatas beroperasi di Cilangkap Jakarta Timur, tentu tidak pas jika dibandingkan secara langsung dengan struktur biaya Pertamina yang harus mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan yang volume konsumsinya tidak cukup ekonomis dari sudut pandang hitung-hitungan bisnis.

Perhitungan Harga Dasar BBM 

Saya menilai. perhitungan yang menemukan harga dasar BBM RON 88 sebesar Rp 4.624,16 tersebut karena terdapat variabel yang belum masuk pertimbangan. Perhitungan tersebut mengasumsikan bahwa seluruh minyak mentah yang masuk proses pengilangan akan menjadi BBM, satu barel minyak mentah menjadi satu barel BBM. Hal ini tercermin dari angka pembagi sebesar 159 liter (1 barel).

Meski tidak sama persis, pengilangan minyak mentah memiliki kemiripan dengan penggilingan padi. Dalam proses penggilingan padi tidak semua gabah (padi kering) yang digiling akan menjadi beras, 1 (satu) ton gabah tidak berarti menghasilkan 1 ton beras. Hal itu kerena proses tersebut menghasilkan residu berupa sekam (15-20 %), bekatul (8-12 %), dan menir/beras yang hancur (sekitar 5 %).

Pada proses pengilangan minyak, juga tidak semua miyak mentah yang diproses akan menjadi BBM. Departemen Energi Amerika (EIA) menyebutkan, untuk tahun 2016 Bensin yang dihasilkan dari kilang-kilang di Amerika adalah sekitar 48 % dari minyak mentah yang diolah. Sementara 52 % sisanya adalah produk lain dan residu. Dalam hal ini produk lain yang dihasilkan meliputi LPG, diesel oil, jet fuel, minyak bakar, tinta, aspal, deodorant, ammonia, dan produk petrokimia yang lain.

Karena hasil produk yang beragam tersebut, terdapat indikator yang disebut indeks efisiensi kilang. Indeks ini mengukur rasio produk terhadap minyak mentah yang diproses jika nilainya disetarakan dengan BBM. Informasi yang ada menyebutkan indeks efisiensi kilang di dunia saat ini berkisar antara 70 – 90 %. Artinya, nilai produk setara BBM yang dapat dihasilkan oleh kilang-kilang yang ada saat ini adalah sekitar 70-90 % dari nilai minyak mentah yang diolah. Besaran indeks efisiensi kilang ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya teknologi kilang, umur kilang, dan kualitas minyak mentah yang diolah.

Jika efisiensi kilang Indonesia diasumsikan 85 %, maka pembagi yang digunakan untuk menghitung harga dasar BBM adalah 85 % x 159 liter = 135,15 liter. Dengan asumsi yang sama, maka harga dasar Bensin RON 88 adalah (50 USD x 13.560)/135,15 liter = Rp 5.016,64 per liter. Dengan formula yang sama, maka harga jual Bensin RON 88 yang seharusnya adalah Rp 5.016,64 + (Rp 5.016,64 x 20 %) + (Rp Rp 5.016,64 x 10 %) + (Rp 5.016,64 x 5 %) = Rp 5.016,64 + Rp 1.003,33 + Rp 501,66 + Rp 250,83 = Rp 6.772,48 per liter.

Hasil perhitungan tersebut tidak jauh berbeda dari hasil perhitungan dengan menggunakan formula (kalkulator) harga BBM BPH Migas (www.bphmigas.go.id/perhitungan-harga-bbm. Dengan asumsi yang sama, harga BBM RON 88 berdasarkan formula BPH Migas adalah Harga Dasar + Biaya Tambahan Distribusi + PPN + PBBKB = Rp 6.052,70 + Rp 121,10 + Rp 605,30 + Rp 302,60 = Rp 7.081,70 per liter.

Berdasarkan hasil tersebut, justru diketahui bahwa harga jual Bensin RON 88 (Premium) Pertamina yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 6.450 adalah kemurahan sebesar Rp 631,70 untuk setiap liternya. Dengan asumsi total konsumsi BBM yang sama, kemurahan atau subsidi yang diberikan Pertamina kepada rakyat dalam satu tahun adalah sekitar Rp 63,78 triliun.

Berdasarkan hasil perhitungan yang berbeda tersebut dan mengingat BBM merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup masyarakat luas, para pihak perlu lebih proporsional dalam menyampaikan informasi. Meskipun, dalam hal ini saya yakin niat sahabat saya tersebut sangat baik, agar rakyat diperlakukan adil, tidak diberikan harga BBM di atas yang seharusnya.

Demikian pula dengan pemerintah yang menyambut positif masuknya Vivo yang menjual BBM murah kerena memang sejalan dengan visi menyediakan energi murah untuk rakyat. Namun demikian, kita perlu tetap harus proporsional dalam melihat dan merespon apa yang terjadi. Jika tidak, yang akan terjadi kemungkinan hanya dua hal, keuangan negara (APBN) atau keuangan korporasi (BUMN) yang akan dikorbankan.

 

Oleh: Komaidi Notonegoro

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

IKA FE Universitas Airlangga

Email: [email protected]

HP: 081 553 133 252

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia

Oleh

Fakta News
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.

“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.

Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.

“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.

Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.

Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.

“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.

Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.

Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana

Oleh

Fakta News
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali. Foto: DPR RI

Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal,  tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.

Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.

“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.

“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.

“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.

Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP

Oleh

Fakta News
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Anggota Komisi III DPR Johan Budi saat bertukar cenderamata usai Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024). Foto: DPR RI

Denpasar Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).

“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.

“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.

Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.

“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.

Baca Selengkapnya