Benarkah Harga Premium Kemahalan? Ini Tanggapan atas Opini Fahmy Radhi
Pada 31 Oktober 2017, sahabat saya Fahmy Radhi menulis di Harian Kontan tentang “Rakyat Menanggung Mahalnya Harga Premium”. Kesimpulan tulisan tersebut, Premium (Bensin RON 88) yang dijual Pertamina kemahalan. Kesimpulan diambil berdasarkan harga jual Bensin RON 89 PT Vivo dan perhitungan yang mengacu pada formula harga Bensin RON 88 yang dilakukan Harian Kontan pada 28 Oktober 2017.
Berdasarkan hasil hitungan tersebut, harga Premium Pertamina dinilai kemahalan Rp 693,40 untuk setiap liternya. Sehingga jika mengacu pada konsumsi BBM saat ini yang disebut 1,74 juta barel per hari, kemahalan harga BBM yang harus ditanggung rakyat disebutkan mencapai Rp 70,01 triliun per tahun.
Dengan asumsi harga minyak 50 USD per barel dan nilai tukar Rp 13.560 per USD, harga dasar (HD) Bensin RON 88 disebutkan Rp 4.264,15 per liter ((50 USD/159) x Rp 13.560). Jika ditambah margin dan biaya, PPN, dan PBBKB, harga jual Premium per liter yang dinilai wajar adalah Rp 5.756,60 atau lebih rendah Rp 693,40 dari harga jual Premium Pertamina (Rp 6.450 – Rp 5.756,60).
Tulisan ini dibuat bukan dalam konteks menyanggah (menyalahkan), tetapi karena ada beberapa perbedaan pandangan dalam melihat permasalahan ini. Dalam konteks dialektika akademis, hal seperti ini sangat lumrah. Saya melihat ada beberapa hal yang belum dimasukkan (mungkin terlupakan), baik dalam mengambil kesimpulan atas perbandingan harga Pertamina vs PT Vivo maupun di dalam menghitung harga dasar BBM (khususnya Bensin RON 88) tersebut.
Harga PT Vivo sebagai pembanding
Dalam teori pasar, yang dilakukan PT Vivo menjual lebih murah dapat merupakan bagian dari strategi untuk masuk pasar (market penetration) melalui penetration pricing. Strategi ini umum digunakan bisnis yang ingin memasuki pasar baru dan dengan pangsa pasar yang masih relatif kecil. Pada kondisi ekstrim, bahkan perusahaan bersedia merugi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam pasar. Sehingga harga yang lebih murah tersebut tidak dapat serta merta menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa PT Vivo lebih efisien dibanding Pertamina. Bisa iya dan tidak.
Apakah yang dilakukan PT Vivo merupakan bagian dari strategi untuk masuk pasar atau tidak, yang tau pasti adalah PT Vivo dan waktu yang kemudian akan menjawab. Strategi yang sama, sebelumnya juga dilakukan pesaing Pertamina yang telah ada saat ini. Tetapi jika kita lihat publikasi BPH Migas, harga jual untuk beberapa jenis BBM periode 1-15 November 2017 dari pesaing Pertamina tercatat lebih tinggi. Struktur biaya pengadaan BBM PT Vivo yang saat ini masih sebatas beroperasi di Cilangkap Jakarta Timur, tentu tidak pas jika dibandingkan secara langsung dengan struktur biaya Pertamina yang harus mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan yang volume konsumsinya tidak cukup ekonomis dari sudut pandang hitung-hitungan bisnis.
Perhitungan Harga Dasar BBM
Saya menilai. perhitungan yang menemukan harga dasar BBM RON 88 sebesar Rp 4.624,16 tersebut karena terdapat variabel yang belum masuk pertimbangan. Perhitungan tersebut mengasumsikan bahwa seluruh minyak mentah yang masuk proses pengilangan akan menjadi BBM, satu barel minyak mentah menjadi satu barel BBM. Hal ini tercermin dari angka pembagi sebesar 159 liter (1 barel).
Meski tidak sama persis, pengilangan minyak mentah memiliki kemiripan dengan penggilingan padi. Dalam proses penggilingan padi tidak semua gabah (padi kering) yang digiling akan menjadi beras, 1 (satu) ton gabah tidak berarti menghasilkan 1 ton beras. Hal itu kerena proses tersebut menghasilkan residu berupa sekam (15-20 %), bekatul (8-12 %), dan menir/beras yang hancur (sekitar 5 %).
Pada proses pengilangan minyak, juga tidak semua miyak mentah yang diproses akan menjadi BBM. Departemen Energi Amerika (EIA) menyebutkan, untuk tahun 2016 Bensin yang dihasilkan dari kilang-kilang di Amerika adalah sekitar 48 % dari minyak mentah yang diolah. Sementara 52 % sisanya adalah produk lain dan residu. Dalam hal ini produk lain yang dihasilkan meliputi LPG, diesel oil, jet fuel, minyak bakar, tinta, aspal, deodorant, ammonia, dan produk petrokimia yang lain.
Karena hasil produk yang beragam tersebut, terdapat indikator yang disebut indeks efisiensi kilang. Indeks ini mengukur rasio produk terhadap minyak mentah yang diproses jika nilainya disetarakan dengan BBM. Informasi yang ada menyebutkan indeks efisiensi kilang di dunia saat ini berkisar antara 70 – 90 %. Artinya, nilai produk setara BBM yang dapat dihasilkan oleh kilang-kilang yang ada saat ini adalah sekitar 70-90 % dari nilai minyak mentah yang diolah. Besaran indeks efisiensi kilang ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya teknologi kilang, umur kilang, dan kualitas minyak mentah yang diolah.
Jika efisiensi kilang Indonesia diasumsikan 85 %, maka pembagi yang digunakan untuk menghitung harga dasar BBM adalah 85 % x 159 liter = 135,15 liter. Dengan asumsi yang sama, maka harga dasar Bensin RON 88 adalah (50 USD x 13.560)/135,15 liter = Rp 5.016,64 per liter. Dengan formula yang sama, maka harga jual Bensin RON 88 yang seharusnya adalah Rp 5.016,64 + (Rp 5.016,64 x 20 %) + (Rp Rp 5.016,64 x 10 %) + (Rp 5.016,64 x 5 %) = Rp 5.016,64 + Rp 1.003,33 + Rp 501,66 + Rp 250,83 = Rp 6.772,48 per liter.
Hasil perhitungan tersebut tidak jauh berbeda dari hasil perhitungan dengan menggunakan formula (kalkulator) harga BBM BPH Migas (www.bphmigas.go.id/perhitungan-harga-bbm. Dengan asumsi yang sama, harga BBM RON 88 berdasarkan formula BPH Migas adalah Harga Dasar + Biaya Tambahan Distribusi + PPN + PBBKB = Rp 6.052,70 + Rp 121,10 + Rp 605,30 + Rp 302,60 = Rp 7.081,70 per liter.
Berdasarkan hasil tersebut, justru diketahui bahwa harga jual Bensin RON 88 (Premium) Pertamina yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 6.450 adalah kemurahan sebesar Rp 631,70 untuk setiap liternya. Dengan asumsi total konsumsi BBM yang sama, kemurahan atau subsidi yang diberikan Pertamina kepada rakyat dalam satu tahun adalah sekitar Rp 63,78 triliun.
Berdasarkan hasil perhitungan yang berbeda tersebut dan mengingat BBM merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup masyarakat luas, para pihak perlu lebih proporsional dalam menyampaikan informasi. Meskipun, dalam hal ini saya yakin niat sahabat saya tersebut sangat baik, agar rakyat diperlakukan adil, tidak diberikan harga BBM di atas yang seharusnya.
Demikian pula dengan pemerintah yang menyambut positif masuknya Vivo yang menjual BBM murah kerena memang sejalan dengan visi menyediakan energi murah untuk rakyat. Namun demikian, kita perlu tetap harus proporsional dalam melihat dan merespon apa yang terjadi. Jika tidak, yang akan terjadi kemungkinan hanya dua hal, keuangan negara (APBN) atau keuangan korporasi (BUMN) yang akan dikorbankan.
Oleh: Komaidi Notonegoro
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute
IKA FE Universitas Airlangga
Email: [email protected]
HP: 081 553 133 252
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
