Gelar Sapa Aruh, Sultan HB X Berikan Semangat Bangkit Ekonomi kepada Warga Yogyakarta
Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) kembali menggelar sapa aruh dengan tema Mengadaptasi Perubahan, Menggugah Semangat Bangkit Ekonomi. Sultan juga memberikan semangat kepada warganya dengan jargon “kolaborasi atau mati”. Sapa aruh disampaikan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada hari ini, Selasa (16/2/2021).
Berikut isi sapa aruh yang disampaikan oleh Sultan HB X;
Konon kata orang bijak, mahkluk yang mampu mempertahankan hidup bukan yang terbesar, terkuat atau terkaya, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Jika semuanya berubah total, sistem baru menjelang tiba, apakah kita siap menyongsongnya?
Maka, ubahlah cara berpikir dan bertindak sejak sekarang juga! Kalau dulu, suntikan semangatnya “merdeka atau mati!”. Kini pilihannya juga tinggal dua: “kolaborasi atau mati” “collabs or collapse”.
Kalau kini, diberlakukan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), apakah kita cukup dengan bersungut-sungut lalu marah? Dalam kaitan ini, kita bisa belajar dari nelayan saat merespons gelombang besar.
Mereka pun tidak bisa melaut, tapi mengerti: “Untuk apa mengganggu pasang-surut air laut yang sedang mengantarkan oksigen untuk plankton di dasar laut?”.
Benar saja, saat badai reda, plankton tumbuh lebih subur, ikan-ikan berkembang biak. Lalu nelayan bisa kembali mendapatkan ikan dalam jumlah cukup.
Para nelayan tidak pernah menghujat gelombang dan badai, tetapi mereka mengetahui kapan saat terbaik untuk istirahat. Tetap “semangat tanpa sambat”.
Sama halnya petani. Membiarkan lahan istirahat untuk memulihkan diri. Mereka berpikir sederhana: “Bukankah ini saat terbaik untuk memperbaiki alat-alat yang rusak?” Yang masih baik dibuat lagi varian yang lebih baik.
Sikap-sikap rajin inilah yang mempertemukan kita pada produk-produk jenius. Produk-produk tidak sekali jadi yang terasah oleh mentalitas perajin yang ingin memperbaiki diri dan karyanya.
Beberapa bulan ini, wajah media kita penuh dengan berita tentang corona dan segala dampak yang menakutkan. Kecemasan mengintai separuh warga dunia. Sektor usaha yang paling merasakan dampaknya. Bagaimana cara menanggulanginya?
Ada baiknya kita bertanya: Adakah nelayan yang melawan gelombang dan badai, agar reda? Adakah petani yang membiarkan tanahnya terus dipaksa untuk menghasilkan? Jika ada, mereka pasti hanya melakukan hal yang sia-sia.
Meredakan gelombang hanyalah sebuah ilusi. Menanam di tanah yang tak punya waktu memulihkan diri untuk menghasilkan lebih banyak, hanyalah solusi jangka pendek tanpa memikirkan kesuburan tanah di kemudian hari.
Lalu, bagaimana dengan jagat bisnis, terutama UMKM? Seperti pelaku bisnis tradisional, setiap pelaku bisnis semestinya juga mengenal masa jeda. Bukan untuk tidak produktif, tetapi justru untuk lebih produktif dengan memperbaiki piranti-piranti bisnis.
Belajar dari mereka, saat datangnya wabah corona inilah momentum terbaik bagi para pelaku bisnis untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kemampuan SDM dan juga menajamkan wawasan bisnis.
Di mana pemerintah wajib memberikan insentif dan stimulus ekonomi sebagai modal survival untuk gumrégah-bangkit. Dalam hal ini, saya menyediakan ruang dialog untuk mencari solusi terbaik.”
Harus kita pahami, Covid-19 ini bukanlah sekadar mampir. Selesainya pun tidak bisa kita prediksi. Bukankah Depresi tahun 1929 berlangsung selama 6 tahunan?
Karena itu, tidak bisa lain, hadapi dan terima kenyataan. Bisnis harus mencari model atau rekayasa baru yang berbiaya murah dan terima pembayaran cepat. Tentu ini tidaklah mudah seperti halnya membalik telapak tangan.
Hidup memang tak selamanya berjalan mulus. Karena itu, hilangkanlah ke-AKU-an. Sebab butuh batu kerikil agar kita berhati-hati; butuh semak berduri agar kita waspada; butuh masalah agar kita punya kekuatan; butuh pengorbanan agar kita tahu cara bekerja keras; butuh melihat orang lain agar kita tahu, tak sendiri.
Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apa pun penghasilan kita, pasti akan cukup, bila digunakan untuk kebutuhan hidup.
Sebesar apa pun penghasilan kita, pasti akan kurang, bila digunakan untuk gaya hidup dan memenuhi kepuasan hati.
Janganlah selesaikan masalah dengan mengeluh atau marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, bekal optimisme. Teruslah melangkah walau banyak rintangan, dan jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.
Dan, tak kalah penting, kita mendamba petunjuk-Nya, agar punya harapan tentang arah masa depan.
Berdiam di rumah bagaikan madrasah, tempat kita belajar hidup dan berkreasi untuk menimba kehidupan yang lebih baik dalam situasi berbeda, keadaan baru dengan segala kesahajaannya.
Maka, hidupkanlah birokrasi yang melayani, akademisi yang inovatif, serta masyarakat yang peduli, melindungi dan berbagi.
Ya Allah, jauhkanlah itu semua dari sekadar utopia. Dekatkanlah menjadi realita. Semoga keberkahan dan kebahagiaan berada di sekitar kita.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
