Tak Ada Program Spektakuler, Gembong Pertanyakan Hasil Survei Evaluasi Kerja Anies
Jakarta – Sebanyak 52,5% responden puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berdasarkan hasil survei Median. PDIP DKI Jakarta menilai survei itu adalah perhitungan ilmiah dan tidak mewakili warga Jakarta.
“Kalau survei kita… Kalau survei kan ilmiah, kita nggak bisa mengomentari hasil survei. Karena bagaimanapun juga survei ini ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga,” kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (15/2/2021).
Survei Median tersebut dilakukan pada 31 Januari-3 Februari 2021. Populasi survei yakni warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dengan target sampel 400 responden, yang dipilih dengan teknik multistage random sampling.
Margin of error survei ini +/- 4,9 %, dengan tingkat kepercayaan 95%. Gembong mengatakan survei yang dilakukan terhadap 400 responden itu tidak bisa mewakili warga Jakarta secara utuh.
“Bagi kami dengan responden 400 belum bisa mewakili suara Jakarta. Kalau bicara responden sekitar 400-an belum juga itu bisa mewakili suara rakyat Jakarta secara utuh. Dari sampling dan metodologi bagaimana kita tidak tahu, karena kalau bicara survei yang menentukan metodologi dari survei itu sendiri,” kata Gembong.
Gembong mengatakan tidak ada yang istimewa dari hasil survei itu. Menurutnya program yang dilakukan Anies selama memimpin Ibu Kota tidak ada yang spektakuler.
“Jadi kalau soal Pak Anies sekarang berdasarkan hasil survei itu penilaian katakanlah sekitar 50 sekian persen warga Jakarta puas ya bagi kami ya itu baik-baik saja, nggak ada yang istimewa. Kenapa Jakarta tidak istimewa karena kami merasakan belum ada program yang spektakuler yang disuguhkan kepada warga Jakarta,” jelasnya.
Gembong pun memaparkan alasan program Anies yang tidak ada yang spektakuler itu. Dia menyinggung penanganan banjir hingga janji kampanye Anies mengenai rumah DP 0% hingga program OK OCE.
“Saya mau nanya, program spektakuler apa yang sudah disuguhkan kepada warga Jakarta? Kan belum nampak. Misalkan contoh penanganan banjir, mana spektakuler kan nggak ada juga. Misalnya DP 0 rupiah, gebrakannya mana, sampai hari ini nggak kunjung ada hasil yang spektakuler juga sebagai yang dijanjikan ketika kampanye kemarin. Kemudian OK OCE mana juga tidak, belum menampakkan wirausahawan baru sebagaimana yang dijanjikan ketika kampanye kemarin,” sebutnya.
Dengan demikian, PDIP menilai belum ada kerja hebat Anies untuk DKI Jakarta. Namun Gembong tetap menghargai kinerja harian Anies di Jakarta.
“Jadi contoh tiga hal itu bisa menggambarkan bahwa kami dari Fraksi PDI Perjuangan belum bisa melihat kinerja Anies yang luar biasa hebat di Jakarta ini. Kecuali yang bersifat rutinitas, yang rutinitas saya kira sudah oke yang bersifat rutin. Tetapi gebrakan-gebrakan yang luar biasa belum bisa dihadirkan di Jakarta ini selama beliau memimpin Jakarta ini,” tutu dia.
Lembaga survei Median sebelumnya merilis hasil survei mengenai evaluasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya, separuh lebih responden menyatakan puas dengan kinerja Anies di DKI Jakarta.
Pada survei kinerja Anies ini, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: “Hingga saat ini apakah Anda sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini?”. Hasilnya, separuh lebih responden, menyatakan puas dengan kinerja Anies di DKI Jakarta.
Hasilnya:
- Puas: 52,5%
- Tidak puas: 32,5%
- Tidak tahu/tidak jawab: 15,0%
“Responden menyatakan 52,5% puas atas kinerja Anies selama 4 tahun menjabat sebagai gubernur Jakarta, ada beberapa variabel yang turut mempengaruhi tingkat kepuasan tersebut, salah satunya persepsi tentang keberhasilan Pemprov di beberapa hal seperti distribusi bansos 7,8%, pembangunan infrastruktur 6,0%, transportasi umum 3,7%, dan sebagainya yang terlihat di slide keberhasilan pemerintah DKI Jakarta,” kata peneliti dari Median, Ade Irfan, kepada wartawan, Senin (15/2).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
