Dua Pekan Ganjil-Genap di Kota Bogor, Bima Arya: Mobilitas Warga dan Kasus Positif Menurun
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau hari terakhir penerapan ganjil genap di Gerbang Tol Exit Baranangsiang, Minggu (14/2/2021). Menurut Bima, penurunan mobilitas warga cukup signifikan. Bahkan, tren kasus positif harian juga cenderung menurun. Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan?
Data yang dihimpun Pemerintah Kota Bogor dari Jasa Marga menunjukan telah terjadi penurunan mobilitas kendaraan di dua gerbang tol akses menuju Kota Bogor (Baranangsiang dan Sentul Barat) pada pelaksanaan pekan kedua kebijakan ganjil genap.
Pada saat perayaan Imlek, Jumat (12/2/2021), total yang melintas tercatat 40.124 kendaraan atau menurun 20.6 persen (10.417 kendaraan) dibanding data Jumat pekan sebelumnya. Sementara pada Sabtu (13/2/2021) tercatat ada 45.459 kendaraan yang melintas atau terjadi penurunan 2,8 persen (1.314 kendaraan) dibanding Sabtu pekan sebelumnya.
Meski data Sabtu kemarin hanya menunjukan penurunan 2,8 persen, tapi jika dilihat dari rata-rata kendaraan yang masuk setiap hari Sabtu sepanjang Januari 2021 (2, 9, 16, 23 dan 30 Januari) sebelum ganjil genap adalah 54.588. Atau terdapat penurunan sekitar 9.129 kendaraan. Terlebih Sabtu pekan kemarin sudah diberlakukan ganjil genap.
“Berdasarkan laporan di lapangan, hari ini (Minggu, 14 Februari 2021) lebih landai lagi dibandingkan kemarin. Ini istimewa mengingat long weekend. Jadi kita sudah pelajari data-datanya yang masuk Bogor dari exit tol Baranangsiang dan Sentul Selatan, pengurangannya cukup signifikan dan di dalam Kota Bogor juga selama dua minggu ini tidak ada kemacetan, tidak ada penumpukan. Artinya dari segi mobilitas, kebijakan ganjil genap ini berhasil, pengurangan mobilitas ini berhasil,” ungkap Bima Arya.
Bima menjelaskan, penurunan mobilitas warga juga cukup berdampak pada penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor. “Tanggal 6 Februari kasusnya rekor ya, 187 (kasus positif per hari). 14 Februari ini kasus positifnya 109. Jadi, kita lihat ada angka yang terus menurun dari minggu lalu. Kita masih akan pelajari besok dan beberapa hari ke depan. Tetapi trennya sudah terlihat, ada indikasi yang sangat kuat tren itu menurun,” jelas Bima.
Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa kasus harian Covid-19 menurun 41,7 persen. Tren tersebut terlihat dari angka terkonfirmasi positif setiap harinya dari 6 Februari-14 Februari 2021 dengan rincian 187, 178, 175, 174, 165, 150, 129, 128 dan hari ini 109.
Bima menyatakan, penurunan kasus ini mungkin saja selain karena ganjil genap juga karena penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di tingkat RT/RW.
“Makanya kita lihat juga data-data di wilayah itu. Jadi titik-titik yang diperketat itu apakah memang berkurang jumlah positifnya dari titik-titik itu. Jadi harus dianalisis lagi. Kalau dugaan saya, berkurangnya ini karena dua hal tadi ya. Karena di satu sisi digempur lewat ganjil genap, di sisi lain wilayah diperkuat dari PPKM,” katanya.
Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan? Bima Arya menyebut akan melihat tiga faktor sebelum memutuskan berlanjut atau tidaknya ganjil genap di Kota Bogor.
“Faktor pertama adalah dari dimensi mengurangi mobilitas warga tadi, bisa dikatakan berhasil. Warga Bogor dan warga luar Bogor berkurang berkendara. Faktor kedua dari aspek kesehatan ada indikasi kuat. Saya tidak mau mengatakan ini berhasil karena masih melihat beberapa hari ke depan. Tapi indikasi kuat terjadi tren penurunan kasus Covid-19 dari 187 ke 109 itu turun signifikan,” terangnya.
“Tapi ada satu faktor lagi yang harus kita hitung untuk memutuskan apakah ini berlanjut atau tidak, yaitu dimensi ekonomi. Saya mau lihat data hotel, restoran, toko-toko, UMKM, pasar, dan lain sebagainya. Karena prinsip kita kan mencari titik temu antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Ya apakah kebijakan yang diambil setiap akhir pekan secara permanen merugikan secara ekonomi atau tidak, kita akan hitung lagi beberapa hari ke depan,” tandas Bima.
Atau mungkin, lanjut dia, tanpa ganjil genap pun kondisi perekonomian tidak jauh berbeda. “Jadi perlu hati-hati melihat data. Prinsip kita adalah analisis secara holistik, harus komprehensif. Jadi Senin, Selasa kita akan dialog dengan PHRI, teman-teman mal dan lain sebagainya untuk meminta masukan datanya,” pungkas Bima.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
