Ikhtiar Pemerintah Perangi Hoax dan Sukseskan Asian Games 2018
Palembang – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali menyenggarakan kegiatan “Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan wadah koordinasi antar lapisan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang komunikasi dan informatika.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang hadir dalam pembukaan acara SAIK 2017 memberikan arahan kepada seluruh Humas Pemerintah se Indonesia dan stakeholder informasi dan komunikasi terkait. Pasalnya, di tengah penetrasi internet dan peningkatan penggunaan media sosial yang begitu pesat telah menghantarkan Indonesia ke gelombang perubahan berupa konektivitas internet yang telah menjadi kebutuhan pokok manusia.
Konektivitas internet ini menurut dia memberikan dampak yang luar biasa, seperti adanya informasi bohong atau yang dikenal secara luas di publik dengan istilah hoax.
“Sebagai contoh muncul berbagai informasi bohong atau hoax, sumber dan pembuatnya tidak jelas tapi kontennya dengan cepat menyebar ke masyarakat hanya hitungan jam dan menit,” kata Asman di Palembang, Rabu (22/11).
Untuk mengimbangi hoax yang menyebar begitu luas di kalangan masyarakat, Asman meminta Humas Pemerintah untuk mengelola informasi publik dengan professional dan juga mengelola informas dengan kreatif dan inovatif agar tidak kalah dengan serangan informasi di media sosial.
“Apabila humas pemerintah tidak kreatif dan inovatif maka akan ditinggal oleh masyarakat. Masyarakat akan lebih menyukai informasi di media sosial yang kadang tidak jelas sumbernya dibanding informasi dari humas pemerintah,” tegas Asman.
Asman pun seraya meminta aparatur humas pemerintah untuk tidak lagi kaku dan segera bertransformasi ke budaya digital serta mengelola informasi publik dengan kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.
“ Humas pemerintah tidak bisa lagi berada di zona nyaman. Segera bertransformasi ke zona kompetitif. Humas pemerintah harus kreatif, harus inovatif. Kalau tidak begitu akan ketinggalan nanti. Jangan kalah dengan (informasi) hoax”,” ujar Asman berpesan.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatikan Rosarita Niken Widiastuti menambahkan, bahwa tujuan utama dari SAIK 2017 ini adalah bentuk sinergi aksi humas pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam sebagai garda terdepan informasi kepada masyarakat. Apalagi informasi kepada publik sudah diatur dalam Undang-Undang yang merupakan hak asasi bagi manusia.
Niken menambakan, humas pemerintah kini menghadapi tantangan yang luar biasa di tengah banjir informasi dalam tantangan global. Lewat gelaran SAIK 2017, akan mendorong informasi mengenai program pemerintah makin massif beredar di masyarakat. SAIK 2017 juga merupakan sebagai wadah konsolidasi pemangku kepentingan untuk mewarnai dunia komunikasi.
“Sesuai dengan pesan Presiden, humas pemerintah harus responsif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan responsif terhadap arus informasi yang tidak pas atau tidak pada tempatnya (hoax),” tegas Niken.
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sengaja dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tuan rumah SAIK 2017 sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Sumatera Selatan yang tengah bersiap menyelenggarakan event akbar Asian Games 2018. Lebih dari 1.000 peserta SAIK 2017 akan memberikan dukungan pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang sebagai salah satu tuan rumah Asian Games 2018 bersama dengan DKI Jakarta. Dalam sesi pembukaan SAIK 2017 juga diwarnai dengan deklarasi dukungan kepada penyelenggaraan Asian Games 2017 dari seluruh Humas pemerintah dan peserta SAIK 2017.
Kegiatan SAIK 2017 sendiri bertujuan untuk menata informasi dan komunikasi nasional agar terus berkembang serta terintegrasi, tidak hanya dari elemen pemerintah tapi juga seluruh pelaku komunikasi dan informatika seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Blogger dan Warganet (Netizen) hingga masyarakat umum.
Beberapa jenis kegiatan SAIK 2017 antara lain Forum Badan Komunikasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional, Temu Blogger dan Pameran produk humas, KIM, produk teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi (postel).
Gelaran SAIK 2017 di Palembang yang berlangsung 21-24 November 2017 juga akan menghadirkan Menteri-Menteri Kabinet Kerja sebagai narasumber. Beberapa Menteri yang sudah mengonfirmasi kehadirannya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri PAN/RB Asman Abnur dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Sepanjang gelaran SAIK 2017, selain forum diskusi, akan diwarnai juga dengan festival pertunjukan rakyat tingkat nasional.
Nyong Syarief
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
