Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Terima Apresiasi dari Dalam dan Luar Negeri
Jakarta – Perhelatan pesta demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di 270 daerah sukses dilaksanakan. Tahapan pemungutan suara sebagai puncak pemilihan yang dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ketat, dengan tingkat partisipasi pemilih dan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan yang tinggi. Hal ini menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi.
Terbukti, penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman dari penyebaran Covid-19 ini diapresiasi dan menuai pujian berbagai pihak, dari dalam dan luar negeri. Hal itulah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, pada Selasa (19/01/2021).
“Kita banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, baik dari dalam negeri, yang tadinya khawatir, maupun dari luar negeri, dari beberapa duta besar. Mereka juga mengamati pelaksanaan Pilkada kita, dan hampir semuanya menyampaikan kepada saya, apresiasi untuk Indonesia yang bisa menyelenggarakan dengan aman, tertib,” kata Mendagri Tito.
Ditambahkannya, tak menutup kemungkinan, model pengaturan jam kedatangan ke TPS dan berbagai inovasi lain yang diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dijadikan acuan untuk pesta demokrasi berikutnya.
“Mungkin bisa menjadi model, khususnya pada saat pemungutan suara, yang hitungan diatur dengan jam. Ini dapat menjadi model bagi pemilu yang lain, pilkada atau pemilu nasional yang lain ke depan,” ujarnya.
Indonesia telah berhasil mengukir sejarah dengan mencatatkan pesta demokrasi yang aman di masa pandemi. Bahkan, Mendagri Tito menjabarkan, angka partisipasi masyarakat secara umum 76,09 persen yang dinilainya cukup baik, jika dibandingkan dengan 96 negara di dunia yang melaksanakan hajatan serupa pada masa pandemi.
“Kita melihat bahwa dengan angka ini, adalah salah satu keberhasilan kita, bangsa kita. Amerika melaksanakan pemilu yang besar, tingkat partisipasinya 66,9 persen itu adalah tertinggi selama 120 tahun terakhir, yang tertinggi adalah di tahun 1.900 yaitu 79 persen. Kemudian yang cukup menonjol di tahun ini ada 96 negara yang melaksanakan election baik tingkat lokal maupun nasional, diantaranya adalah Korea Selatan, itu juga partisipasinya 66,2 persen. Itu tertinggi selama 28 tahun terakhir. Nah ini mohon maaf kami menyampaikan bahwa kami mendapatkan cukup banyak apresiasi, minggu lalu kami bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, mereka mengikuti, menyampaikan selamat kepada Indonesia karena selain tertib pada saat pemungutan suara, partisipasi pemilih yang 76 persen ini luar biasa bagi mereka, mereka saja belum bisa mencapai itu,” tutur Mendagri Tito.
Oleh karenanya, Mendagri Tito menilai, apresiasi layak diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pesta demokrasi ini. Menurutnya, kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya Pilkada Serentak 2020.
“Apresiasi pada semua pihak khususnya penyelenggara: KPU, Bawaslu, DKPP, terlepas dari berbagai persoalan yang tentunya ada, dan juga kepada Pimpinan serta seluruh anggota Komisi II yang tidak hanya sekedar mengawasi tetapi juga ikut mendorong ide-ide agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Mendagri Tito.
Tak kalah penting, pihaknya juga berencana mengabadikan setiap kesuksesan tahapan Pilkada melalui buku yang akan diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dan dibagikan untuk duta besar.
“Kita juga dari Kemendagri membuat tim untuk membukukan proses-proses ini dalam Bahasa Indonesia, dalam Bahasa Inggris untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan duta besar negara lain sehingga mereka juga mungkin bisa memetik pelajaran dari pelaksanaan Pilkada di Indonesia,” pungkasnya.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
