Satgas Penanganan COVID-19: Vaksinasi Harus Paralel dengan Protokol Kesehatan
Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan secara paralel dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini disampaikannya setelah menyaksikan kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tahap ketiga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, (12/01/2021).
“Presiden selalu mengingatkan para Menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendur (menerapkan protokol kesehatan),” ujar Doni.
Untuk itu, Doni mengajak seluruh pihak untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan).
“Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena di sinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan,” tegasnya.
Kedisiplinan tersebut, imbuhnya, tidak cukup hanya diterapkan untuk diri sendiri tetapi juga harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar.
“Inilah yang harus dipahami oleh kita semua, bangsa Indonesia, bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan, vaksin harus paralel dengan kepatuhan, dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Kepala BNPB ini juga mengingatkan kembali mengenai lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang di penghujung tahun lalu.
“Awal minggu kedua bulan November tahun lalu, kasus aktif kita berada pada posisi yang terendah yaitu 12,12 persen dengan angka kumulasi sebesar 54.000 orang. Tetapi pada hari kemarin tercatat kasus aktif kita sudah mencapai sekitar 123.000 orang. Artinya, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat, tepatnya sekitar 122 persen,” ungkapnya.
Menghadapi peningkatan tersebut, ungkap Doni, Pemerintah sesuai arahan Presiden telah melakukan berbagai langkah dan upaya dalam penanganan COVID-19.
Dicontohkannya, Menteri Kesehatan telah mengupayakan penambahan kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19, termasuk ketersediaan BOR (bed occupancy rate) untuk ICU dan juga untuk ruang isolasi.
Sejalan dengan itu, Ketua Satgas juga meminta seluruh daerah di Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 ini.
“Diharapkan seluruh daerah mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk menyiapkan posko-posko mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa dan kelurahan untuk bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di seluruh daerah dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Doni.
Doni berharap penanganan COVID-19 akan semakin baik dengan kerja sama seluruh komponen masyarakat.
“Kita berharap penanganan COVID-19 di tanah air semakin membaik dengan kerja sama melalui seluruh komponen, kolaborasi, gotong royong menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.