Pemerintah Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus optimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik di tahun 2021. Selain memperluas pemberian paket konverter kit Bahan Bakar Gas (BBG) 56.000 unit ke nelayan dan petani, pemerintah juga menargetkan tambahan jaringan gas (jargas) sebesar 120.776 sambungan rumah tangga (SR).
“Di 2021 targetnya ada tambahan 120.776 sambungan rumah, sehingga total jargas terbangun mencapai 794 ribu sambungan hingga 2021,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam siaran pers tertulis Kementerian ESDM, Jumat (09/01/2021).
Penggunaan jargas, jelas Arifin, dinilai lebih praktis dan ramah terhadap lingkungan. “Saya harap agar dioptimalkan karena lebih praktis dan ramah lingkungan dibandingkan Bahan Bakar Minyak,” ungkapnya.
Agar program ini berjalan maksimal dan meringankan beban finansial negara, Pemerintah akan menggandeng badan usaha dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Ke depan, kita akan meningkatkan program pemasangan jargas ini. Untuk itu, di 2021 kita akan melakukan studi ekspansi untuk menggunakan skema KPBU,” tegasnya.
Pada tahun 2020 dibangun jargas sekitar 135 ribu sambungan rumah di 23 kabupaten/ kota. Secara rinci dalam lima tahun terakhir sambungan rumah untuk jargas yakni, tahun 2016 bertambah sebanyak 99,1 ribu SR, 2017 sebanyak 53,7 ribu SR, 2018 sebanyak 90,2 ribu SR, 2019 sebanyak 74,5 ribu SR, dan 2020 sebanyak 135,3 ribu SR.
Khusus untuk pemanfaatan gas di industri, pemerintah terus memberikan dukungan pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas.
“Ada beberapa sarana infrastruktur gas yang harus kita selesaikan antara lain Cirebon – Semarang, Dumai – Sei Mangke serta terminal-terminal lain,” Arifin menambahkan.
Sebelumnya, pemerintah memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing industri melalui penyesuaian harga gas menjadi USD6/MMBTU di plant gate dengan volume sebesar 2.601 BBTUD, dialokasikan untuk Industri Tertentu sebesar 1.205 BBTUD dan Pembangkit PLN sebesar 1.396 BBTUD.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.