Wapres Ma’ruf: Pentingnya Kaderisasi Partai Politik untuk Wujudkan Indonesia Maju
Jakarta – Pengejawantahan atau perwujudan Visi Indonesia Maju sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) unggul di semua bidang, termasuk bidang politik. Hal ini mengingat sistem dan mekanisme demokrasi di Indonesia menempatkan kader dan representasi partai politik untuk mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan.
“Oleh karena itu kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesia Maju,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2020).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, hingga saat ini partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat Konstitusi. Sehingga partai politik juga diharapkan menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah maupun rakyat.
“Kualitas dan efektifitas komunikasi tersebut akan sangat menentukan kualitas sekaligus akseptabilitas legislasi serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujar Wapres.
Untuk itu Wapres menekankan agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi.
“Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” harapnya.
Dalam konteks demokrasi, Wapres menilai partai politik berperan penting dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan proaktif mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus.
“Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, perbedaan dan keberagaman adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, partai politik diharapkan senantiasa proaktif dalam mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus,” ungkap Wapres.
Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PPP dalam menjaga harmoni hubungan antara Islam dan kebangsaan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling melengkapi dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keIndonesiaan.
Wapres berharap PPP sebagai partai berbasis Islam dapat selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama berdasarkan Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
“Semoga Partai Persatuan Pembangunan selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama, serta pada moderasi beragama yang ditunjukkan sebagai perwujudan dari Islam yang wasathiyyah (seimbang),” harap Wapres.
Tak lupa Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum, Ketua Formatur dan Anggota Formatur, serta seluruh Pengurus DPP PPP pada Muktamar IX PPP Tahun 2020.
“Semoga amanah yang diterima ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara,” tandas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP Ermalena mengatakan, acara yang terselenggara di masa pandemi ini membuktikan bahwa PPP siap memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengumpulkan berbagai zonasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan terpilihnya Ketua Umum PPP periode 2020-2025 beserta seluruh kepengurusannya.
“Muktamar yang kita laksanakan kali ini dihadiri oleh seluruh muktamirin sebanyak 1.263 tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI periode 2001-2004 yang juga Ketua Umum PPP periode 1998-2007 Hamzah Haz menyampaikan harapannya agar pemimpin PPP yang terpilih bukan sekedar terpilih karena populer tetapi juga dapat membawa PPP lebih berkontribusi dalam pemerintahan.
“Carilah pemimpin-pemimpin yang bukan hanya populer tetapi juga yang fighter (pejuang), yang bisa menarik suara. Jadi pilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul berbasis agar PPP ini jangan sampai tidak ada lagi di DPR,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP periode 2020-2025 terpilih Suharso Monoarfa menyatakan komitmennya untuk bekerja secara terencana, terukur, masif, dan dilakukan sejak dini. Oleh karenanya, DPP yang dibentuk hanya akan terdiri dari tiga kelompok kerja partai.
“Kerja yang paling penting itu adalah kerja elektoral, yaitu kerja yang sifatnya terencana (well planned), detil, dan langkah-langkahnya terukur,” urainya.
Muktamar IX PPP Tahun 2020 diselenggarakan di Makassar Sulawesi Selatan, mulai tanggal 18 s.d. 21 Desember 2020, dan diikuti secara daring oleh 9 zonasi lainnya yaitu Padang, Semarang, Surabaya, Medan, Manado, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Tangerang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
