Mengatur Skema Pembiayaan yang Inovatif untuk Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Jakarta – Program pembangunan infrastruktur adalah fokus Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) saat ini. Hal ini bisa dilihat dari skema anggaran infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memang, dari tahun ke tahun anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai dari Rp154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp269,1 triliun pada 2016. Kini ditahun 2017 mencapai Rp401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Pemerintah pun, telah mengusulkan anggaran infrastruktur melalui APBN 2018 mencapai Rp410 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui pembangunan 865 km jalan baru, 25 km jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 km jalur kereta, 8 bandara.
Proyek-proyek infrastruktur yang masih terlihat mangkrak terus dikebut. Seperti, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu misalnya. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November 2017 ini. Tiang-tiang yang sebelumnya terbengkalai tak lagi terlihat sejak PT Waskita Toll Road mengakuisisi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan memulai pengerjaan jalan tol pada awal 2015 lalu. Sejak itulah pembangunan jalan tol yang terbengkalai itu kembali dilakukan.
Pembangunan jalur LRT (foto : Humas Kemenhub)
Selain infrastruktur tol, pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) Jakarta serta light rail transit (LRT) Jabodetabek juga terus berjalan. Sebab, pemerintah memperkirakan di awal 2019 mendatang MRT sudah bisa dinikmati warga Jakarta. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan, bahwa MRT pertama di Indonesia itu segera terwujud. Tak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur itu akan membuat citra Indonesia semakin bersinar di kanca internasional.
Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index 2017 – 2018 yang dirilis World Economic Forum September lalu, menunjukan daya saing Indonesia mengalami peningkatan, dari peringkat 41 pada 2016 menjadi peringkat ke-36 di tahun 2017 ini. Faktor yang mendongkrak peningkatan daya saing itu sendiri tak terlepas dari peran pembangunan infrastruktur.
Meski begitu, sektor infrastruktur Tanah Air masih perlu dipacu. Karena masih menurut laporan tersebut kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 137 negara atau masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22.
Skema Pembiayaan
Untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwas. Inovasi tersebut tak hanya mengandalkan anggaran APBN untuk membangun infrastruktur, namun, selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta pun akan diajak untuk terlibat dalam pendanaan infrastruktur. Hal ini dipandang sebagai sebuah langkah bahu-membahu untuk mempercepat pembangunan itu sendiri, sehingga dampak dari kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (2014), bahwa investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah. 1% kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang bakal meningkatkan output sebesar 0,1% pada tahun tersebut, dan 0,25% empat tahun kemudian.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebutkan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menggenjot infrastruktur. Pasalnya, kerjasama dengan pihak swasta atau public private partnership akan menjadi sebuah alternatif selain pembiayaan APBN dan penugasan terhadap BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang kurang diminati investor, misalnya proyek air minum dan irigasi.
“Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batam,” tuturnya Robert dalam Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk ‘Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?’ pada Jumat (17/11) lalu.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, terkait beragamnya skema pembiayaa itu baik untuk mempercepat konektivitas transportasi Tanah Air. Kebutuhan anggaran sektor transportasi setiap tahunnya dapat mencapai Rp1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN per-tahun sekitar Rp250 triliun. “Ada gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga diperlukan kerja sama dengan swasta,” katanya.
Pembangunan bandara baru (foto : Humas Kemenhub)
Menurut Budi, Kementerian Perhubungan senantiasa mendorong kerja sama BUMN dan swasta dalam mengelola aset negara di wilayah kerja Kementerian Perhubungan, seperti bandara dan pelabuhan. Kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan, daya saing ekonomi, dan partisipasi modal untuk mengembangkan aset.
Pemerintah memiliki tiga klasifikasi proyek infrastruktur sebelum melakukan kerja sama dengan swasta. Pertama, jika suatu proyek kurang layak secara ekonomi (feasible), maka akan dibangun menggunakan APBN murni. Kedua, jika proyek di antara layak dan tidak. Untuk kategori ini proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah atau BUMN dengan swasta. Dan klasifikasi ketiga adalah jika proyek itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi karena proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta. Tentunya, untuk pengelolaan aset tersebut ada jaminan bagi swasta dari pemerintah.
Sejauh ini ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan kepada swasta. Tentunya, bandara dan pelabuhan yang ditawarkan pengelolaannya itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi. Bandara tersebut antara lain adalah Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Tarakan, Palu, Sabang, Sibolga, dan Bengkulu. Sementara itu, pelabuhan yang dimaksud antara lain Bitung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Biak.
Budi menambahkan, kerja sama itu bakal menggunakan skema pengelolaan aset milik negara. Jangka waktu kerja sama operasional ini maksimal 30 tahun dengan persyaratan semua aset tetap dikuasai negara. Nah, dari kerja sama dengan swasta ini, Budi mengaku, anggaran negara bahkan dapat dihemat hingga Rp1 triliun. Anggaran tersebut tentunya dapat dialihkan untuk hal-hal produktif lain, yakni membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Nyong Syarief
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
