Ganjar Beri Penghargaan Tokoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah, Salah Satunya Pemulung
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan piagam penghargaan kepada beberapa orang sebagai Tokoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah. Piagam bertuliskan kalimat ‘Balekake Yen Dudu Duweke’ itu ditandatangani langsung oleh Ganjar.
“Saya itu mendengar kabar, ada cerita-cerita hebat dari masyarakat kecil yang menginspirasi. Maka, saya ingin mendengar langsung dan mengundang mereka. Banyak cerita bagus tentang kejujuran dan integritas. Saya bangga, nilai-nilai seperti inilah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sampai pada masyarakat tingkat bawah,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Ganjar meyakini masih banyak orang baik di Jawa Tengah dan di Indonesia. Ia pun mendengarkan cerita orang-orang yang dipanggilnya itu. Ternyata mereka juga terinspirasi dari orang lain, ada dari orang tuanya, pemuka agama, dan lainnya.
“Ada banyak orang yang melakukan seperti ini, saya meyakini itu. Maka saya berharap berikanlah cerita-cerita kebaikan dan kejujuran pada dunia. Kepada orang-orang baik di luar sana, saya memberikan hormat setinggi-tingginya pada mereka, dan mari kita meniru,” tukasnya.
Pada Senin (7/12), Ganjar pun mendengar kisah-kisah kejujuran dari warganya itu jelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember. Berikut kisah orang-orang yang menjadi okoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah.
Dimulai dari seorang pemulung di Kartasura Sukoharjo bernama Mulyadi (45). Pada 2018 silam ia pernah menemukan dompet coklat berisi uang Rp 15 juta di jalanan. Akhirnya, pemilik dompet itu lanjut Mulyadi datang mencari dompet yang jatuh itu. Setelah bertemu pemiliknya, dompet berisi uang itu langsung dikembalikan Mulyadi.
“Kulo tingali enten duite (saya lihat ada uangnya). Kathah pak, lembaran abang (banyak pak, lembaran merah ratusan ribu). Akhire kulo nunggu sing duwe ning pinggir dalan nganti magrib (saya nunggu pemiliknya di pinggir jalan sampai magrib),” kata Mulyadi.
Mulyadi yakin bahwa uang yang ditemukannya itu pasti ada pemiliknya. Ia tidak berkeinginan memiliki, karena memang bukanlah haknya. Ia berpikir, nungkin si pemilik uang itu ingin menggunakannya untuk keperluan mendesak.
“Kui dudu nggone kulo (itu bukan punya saya), akeh sing ngomong ngopo ora digawe wae (banyak yang bilang kenapa tidak dipakai), kulo ajrih kalih gusti Allah (saya takut pada Allah). Alhamdulillah Gusti Allah mbales, kulo sekeluarga sehat (saya dan keluarga selalu diberikan kesehatan), rezeki lancar, kulo ditulungi wong akeh (saya ditolong orang banyak),” ucapnya.
Kisal lain disampaikan Tan Le Hok Fuk atau Kakek Afuk (50). Pemulung asal Solo ini nekat bersepeda Solo-Pasuruan hanya demi mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Kepada Ganjar, Kakek Afuk menceritakan awalnya sedang mencari rongsok di jalanan. Ketika itu, ia menemukan dompet berisi STNK dan KTP yang menunjukkan bahwa pemiliknya ada di Pasuruan.
“Dalam hati saya seperti ada yang membisiki, kui balekno, dudu nggonmu (itu dikembalikan, bukan milikmu). Lalu, saya berniat mengembalikan,” ucapnya.
Kakek Afuk bahkan rela menjual handphone miliknya untuk memperbaiki sepeda dan ongkos ke Pasuruan. Akhirnya, dompet itu bisa ia kembalikan ke pemiliknya dengan bersepeda ke Pasuruan.
Ganjar juga mendengarkan kisah Widiyanti (33), penjual sayur dan gorengan keliling asal Kebumen. Widiyanti yang saat berjualan menemukan plastik kresek jatuh di jalan dan berisi uang, langsung berusaha mengejar pemiliknya yang menaiki motor. Sayang, dirinya yang hanya bersepeda, tak bisa mengejar.
“Akhirnya saya berikan uang itu ke polisi. Setelah itu diposting di medsos dan orangnya mengambil. Lega saja rasanya, bisa mengembalikan. Saya tahu dia itu penjual ayam, sebagai sama-sama pedagang, saya tahu rasanya cari uang itu susah,” jelasnya.
Meski sebenarnya ingin memiliki handphone dan banyak orang yang menyalahkan kenapa uang itu dikembalikan, namun Widiyanti merasa lega bisa berbuat seperti itu. “Lega saja rasanya. Lagian saya juga takut nemu uang sebanyak itu, mau dipakai itu bukan hak saya. Takut sama Allah,” ucapnya.
Selain tiga kisah itu, ada juga kisah driver ojek online bernama Dian Ramadhan asal Purwokerto yang mengembalikan uang kelebihan pembayaran Rp 100.000, penghulu asal Klaten bernama Abdurrahman M Bakri yang tidak pernah mau menerima amplop, Ernita Sihono yang lupa membayar pesanan ojek online dan mencari pengemudi sampai ketemu dan kisah Muhsono dan Nur Azizah asal Wonosobo yang mengembalikan handphone serta dompet kepada pemiliknya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
