Unggul Di Sejumlah Survei, Bobby-Aulia Lebih Populer di Mata Masyarakat Kota Medan
Medan – Elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobby Nasution – Aulia Rachman disebut lembaga survei Sentral Institut dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungguli Akhyar Nasution – Salman Alfarisi.
Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menambahkan, Bobby-Aulia unggul dengan perolehan 54 persen, kompetitornya Akhyar-Salman hanya mendapatkan 31,7 persen dukungan.
Survei dilakukan pada 19-26 November 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 820 orang dengan metode multi stage random sampling. Margin of error diperkirakan kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Masalah mendesak menurut warga Medan adalah susah mencari lapangan kerja sebanyak 22,6 persen, persoalan banjir 15,8 persen dan harga kebutuhan pokok yang mahal 13,7 persen. Bobby lebih banyak dipilih karena kualitas personalnya dinilai lebih positif.
“Yang suka kepada Bobby 65 persen, lebih banyak dibanding yang suka kepada Akhyar,” kata Saidiman secara virtual, Senin (7/12/2020).
Kondisi sosial masyarakat Kota Medan, tambah Saidiman, menunjukkan dorongan ke arah perubahan. Ini bisa dilihat dari evaluasi warga terhadap pelaksanaan pemerintah yang biasa-biasa saja.
Meski masa pandemi, lanjutnya, sekitar 79 persen dari total pemilih Kota Medan yang besar atau cukup besar kemungkinan datang ke TPS pada 9 Desember 2020.
“Masih ada sekitar 36 persen warga Kota Medan yang menyatakan baru akan memastikan pilihan pada hari tenang atau bahkan pada hari pemilihan,” ucapnya.
Sementara itu hasil survei Sentral Institut juga menunjukkan Bobby-Aulia Rachman meraih popularitas sebesar 94 persen sedangkan Akhyar-Salman 87,9 persen.
Direktur Sentral Institut Roland Muwari menyampaikan elektabilitas Bobby-Aulia meraih 58,9 persen berbanding 52 persen. Elektabilitas Bobby-Aulia Rachman naik tajam sebesar 40,6 persen, ketimbang Akhyar-Salman di 31,3 persen.
Saat ditanya keluhan dan harapan, masyarakat bilang ekonomi semakin sulit dan minim, harga kebutuhan tak stabil dan terlalu sulit mencari pekerjaan. Harapannya, terbuka lapangan kerja baru, harga bahan pokok stabil dan wali kota baru membawa Kota Medan lebih baik.
“Itu keluhan terbesar yang kami tanyakan kepada responden. Survei ini dilakukan dalam dua minggu, puncaknya pada 3 Desember kemarin,” kata Roland.
Diselenggarakan di 21 kecamatan di Kota Medan dengan sampel acak sebanyak 800 responden. Metode random sampling ini akan menghasilkan margin error sebesar 3,5 persen.
Salah satu poin survei bahwa 96 persen masyarakat sudah mengetahui pencoblosan digelar pada 9 Desember 2020.
“Sebanyak 52 persen masyarakat mengatakan akan tetap datang ke TPS meski di masa pandemi,” ucap Roland.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.