Hadiri Munas KAHMI, Presiden Ingatkan Kembali Agar Tak Terjebak Pada Kegiatan Rutinitas
Medan – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan pola-pola lama dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting dilakukan mengingat tantangan dan perubahan dunia yang bergerak dengan begitu sangat cepat di masa yang akan datang.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar pada Jumat, 17 November 2017, di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
“Kita jangan juga terjebak pada rutinitas, sikap-sikap yang monoton setiap hari kita lakukan dalam keseharian. Karena perubahan itu memang ada di depan mata kita,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa dirinya saat ini menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah. Karena selama ini Presiden melihat mitra Indonesia hanya fokus pada sejumlah negara barat sehingga diperlukan terobosan baru.
“Oleh sebab itu, setelah pelantikan di akhir 2014 yang lalu saya pergi ke negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar. Untuk apa? Keseimbangan dalam posisi ketidakpastian seperti ini sangat diperlukan sekali,” ungkapnya.
Hasilnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah pun berjalan dengan baik, bukan hanya hubungan secara kenegaraan namun juga hubungan secara pribadi.
“Waktu saya pergi ke Arab Saudi saya kaget saat itu Raja Salman menjemput saya di depan pintu pesawat. Hal yang tidak lazim sebetulnya tapi juga resiprokal. Begitu beliau saya undang, datang ke Jakarta sama saya jemput beliau di depan pesawat juga,” kata Presiden.
Hal serupa juga dilakukan Presiden saat menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
“Saat saya berkunjung ke Uni Emirat Arab, saya juga kaget dijemput di depan pintu pesawat oleh Syeikh Muhammad langsung. Disetiri sendiri, saya digeret masuk ke mobil. Langsung dibawa pergi begitu saja. Paspampres di belakang pontang panting mengikuti kita karena itu di luar skenario yang tidak biasa dikerjakan oleh kepala pemerintahan negara lain,” tuturnya.
Melihat hal tersebut, Presiden pun yakin pendekatan seperti itu penting untuk dilakukan dengan negara lain sehingga mendatangkan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
“Saya tanya kepada beliau, kenapa tidak investasi di Indonesia? Kenapa selalu investasi di barat atau di Amerika? Beliau menyampaikan, bagaimana saya bisa investasi di Indonesia kalau saya tidak tahu mengenai investasi apa yang menguntungkan di Indonesia karena saya tidak pernah bertemu menteri ataupun pemerintah Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Munas ke-10 KAHMI (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan masalah lain yang dihadapi Indonesia yakni kesalahan distribusi aset yang tidak sampai ke tangan rakyat dan hanya dinikmati pihak tertentu.
“Oleh sebab itu, pada awal tahun ini kita telah mulai membagikan konsesi-konsesi selama 35 tahun kepada rakyat baik untuk pribadi, koperasi, pondok pesantren yang kita harapkan ini nantinya akan menumbuhkan ekonomi dalam skala besar tetapi di pihak rakyat,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyinggung masalah industri kreatif Tanah Air. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
“Saya sangat senang sekali apabila ada pebisnis-pebisnis baru di bidang ini yang kami juga bisa sedikit menyuntik agar ini bisa tumbuh dengan baik sehingga bisnis-bisnis baru di bidang ini bisa kita kembangkan dengan baik,” ucap Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden mengapresiasi keberhasilan dan semangat yang dimiliki anggota KAHMI dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden meyakini jika semangat tersebut merupakan warisan ilmu dari salah satu pendiri KAHMI yang juga pahlawan nasional, Prof. Lafran Pane.
“Saya sangat senang, sangat berbahagia sekali dapat hadir di tengah-tengah anggota KAHMI karena artinya saya hadir di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang pintar, tokoh-tokoh yang handal di segala bidang,” tutur Presiden.
Senada dengan pernyataan Kepala Negara, Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pun menyatakan tekad dan kesetiaan para anggota KAHMI untuk ikut membantu pemerintah membangun Tanah Air.
“KAHMI bukan organisasi politik, karenanya KAHMI tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Kesetiaan KAHMI adalah kesetiaan kepada NKRI. Karena KAHMI juga turut membangun dan menikmati berkat Allah yang ditumpahkan kepada Indonesia ini melalui NKRI,” ucap Mahfud MD.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, serta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
Ping.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
