Hadiri Munas KAHMI, Presiden Ingatkan Kembali Agar Tak Terjebak Pada Kegiatan Rutinitas
Medan – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan pola-pola lama dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting dilakukan mengingat tantangan dan perubahan dunia yang bergerak dengan begitu sangat cepat di masa yang akan datang.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar pada Jumat, 17 November 2017, di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
“Kita jangan juga terjebak pada rutinitas, sikap-sikap yang monoton setiap hari kita lakukan dalam keseharian. Karena perubahan itu memang ada di depan mata kita,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa dirinya saat ini menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah. Karena selama ini Presiden melihat mitra Indonesia hanya fokus pada sejumlah negara barat sehingga diperlukan terobosan baru.
“Oleh sebab itu, setelah pelantikan di akhir 2014 yang lalu saya pergi ke negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar. Untuk apa? Keseimbangan dalam posisi ketidakpastian seperti ini sangat diperlukan sekali,” ungkapnya.
Hasilnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah pun berjalan dengan baik, bukan hanya hubungan secara kenegaraan namun juga hubungan secara pribadi.
“Waktu saya pergi ke Arab Saudi saya kaget saat itu Raja Salman menjemput saya di depan pintu pesawat. Hal yang tidak lazim sebetulnya tapi juga resiprokal. Begitu beliau saya undang, datang ke Jakarta sama saya jemput beliau di depan pesawat juga,” kata Presiden.
Hal serupa juga dilakukan Presiden saat menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
“Saat saya berkunjung ke Uni Emirat Arab, saya juga kaget dijemput di depan pintu pesawat oleh Syeikh Muhammad langsung. Disetiri sendiri, saya digeret masuk ke mobil. Langsung dibawa pergi begitu saja. Paspampres di belakang pontang panting mengikuti kita karena itu di luar skenario yang tidak biasa dikerjakan oleh kepala pemerintahan negara lain,” tuturnya.
Melihat hal tersebut, Presiden pun yakin pendekatan seperti itu penting untuk dilakukan dengan negara lain sehingga mendatangkan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
“Saya tanya kepada beliau, kenapa tidak investasi di Indonesia? Kenapa selalu investasi di barat atau di Amerika? Beliau menyampaikan, bagaimana saya bisa investasi di Indonesia kalau saya tidak tahu mengenai investasi apa yang menguntungkan di Indonesia karena saya tidak pernah bertemu menteri ataupun pemerintah Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Munas ke-10 KAHMI (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan masalah lain yang dihadapi Indonesia yakni kesalahan distribusi aset yang tidak sampai ke tangan rakyat dan hanya dinikmati pihak tertentu.
“Oleh sebab itu, pada awal tahun ini kita telah mulai membagikan konsesi-konsesi selama 35 tahun kepada rakyat baik untuk pribadi, koperasi, pondok pesantren yang kita harapkan ini nantinya akan menumbuhkan ekonomi dalam skala besar tetapi di pihak rakyat,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyinggung masalah industri kreatif Tanah Air. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
“Saya sangat senang sekali apabila ada pebisnis-pebisnis baru di bidang ini yang kami juga bisa sedikit menyuntik agar ini bisa tumbuh dengan baik sehingga bisnis-bisnis baru di bidang ini bisa kita kembangkan dengan baik,” ucap Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden mengapresiasi keberhasilan dan semangat yang dimiliki anggota KAHMI dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden meyakini jika semangat tersebut merupakan warisan ilmu dari salah satu pendiri KAHMI yang juga pahlawan nasional, Prof. Lafran Pane.
“Saya sangat senang, sangat berbahagia sekali dapat hadir di tengah-tengah anggota KAHMI karena artinya saya hadir di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang pintar, tokoh-tokoh yang handal di segala bidang,” tutur Presiden.
Senada dengan pernyataan Kepala Negara, Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pun menyatakan tekad dan kesetiaan para anggota KAHMI untuk ikut membantu pemerintah membangun Tanah Air.
“KAHMI bukan organisasi politik, karenanya KAHMI tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Kesetiaan KAHMI adalah kesetiaan kepada NKRI. Karena KAHMI juga turut membangun dan menikmati berkat Allah yang ditumpahkan kepada Indonesia ini melalui NKRI,” ucap Mahfud MD.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, serta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
