Presiden Jokowi Ungkap 3 Kunci Percepatan Transformasi Digital ASEAN
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, saat ini dunia mengalami krisis yang sangat hebat akibat pandemi COVID-19, termasuk negara-negara ASEAN. Lebih dari 30 juta masyarakat di ASEAN terancam kehilangan pekerjaan, dan semua kalkulasi ekonomi dan bisnis harus dihitung ulang.
Hal tersebut disampaikannya secara virtual saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam Pertemuan ASEAN Business and Investment Summit 2020 (ABIS 2020) bertema “Digital ASEAN: Sustainable and Inclusive” yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, Jumat (13/11).
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya optimisme, karena di tengah tantangan tersebut, masih terdapat peluang, salah satunya adalah percepatan perkembangan digitalisasi di berbagai bidang, di saat banyak aktivitas kerja, bisnis, dan pendidikan harus dilakukan secara virtual.
“Di saat masa sulit seperti sekarang ini kita percaya masih ada peluang dan kesempatan, kita harus tetap optimis. Di tengah pandemi ini justru kita melihat percepatan perkembangan digitalisasi,” ujarnya.
Presiden mengatakan, sesuai laporan Sekjen PBB, jaringan seluler telah menjangkau lebih dari 95 persen populasi dunia. Pada Juni 2020, terdapat 441 juta orang atau sekitar 65 persen populasi ASEAN adalah pengguna internet.
“Ketergantungan dunia terhadap teknologi digital semakin tinggi. Lebih dari 1,5 milyar anak harus belajar dari rumah, ratusan juta orang harus bekerja dengan platform virtual, online shopping meningkat tajam. Kondisi ini tentu memberikan peluang besar untuk mempercepat transformasi digital.” ujarnya.
Potensi ekonomi digital ASEAN yang ditaksir mencapai US$ 200 milyar pada tahun 2025, baru dapat dipenuhi jika ASEAN mampu melakukan transformasi digital. Transformasi tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dan dimitigasi.
“Banyak jenis usaha lama yang tutup, banyak jenis pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi. Kedua, digital gap di negara ASEAN juga masih sangat besar. Penetrasi internet belum merata di seluruh negara ASEAN. Dari 10 negara, hanya 3 negara yang memiliki penetrasi internet di atas 80 persen,” ungkap Presiden.
Menghadapi tantangan tersebut, ujarnya, perlu dilakukan berbagai terobosan. “Business as usual bukanlah pilihan. Kita harus mempercepat transformasi digital. Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya sebesar tujuh persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) ASEAN,” ujarnya.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Presiden menyampaikan 3 hal utama yang penting untuk didorong dalam percepatan transformasi digital di ASEAN.
Pertama, revolusi digital yang inklusif. “Revolusi digital yang inklusif membutuhkan 3A (Access, Affordability, dan Ability). Tiga hal ini harus terus kita upayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan,” ungkapnya.
Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama, bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, namun juga ke desa-desa, dengan harga yang terjangkau dan disertai dengan peningkatan digital literacy melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusianya.
Kedua, perlunya ASEAN harus menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. “Ekonomi digital harus menjadi kekuatan ekonomi ASEAN. Kita tidak boleh sekadar menjadi pasar tetapi harus menjadi pemain besar,” ujar Presiden.
Ekonomi digital, imbuhnya, harus membantu UMKM kawasan ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi ASEAN karena UMKM mewakili 89-99 persen dari seluruh perusahaan di ASEAN.
“Saya yakin percepatan transformasi digital UMKM akan mendorong bangkitnya roda perekonomian kawasan. Pemerintah masing-masing negara ASEAN harus punya andil yang lebih besar dalam mendorong transformasi digital. Ini penting untuk menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang digital friendly,” tegasnya.
Ketiga, penguatan sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di kawasan. “Kita harus bekerja sama untuk mengeliminasi hambatan perdagangan digital; membangun kepastian hukum; penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan; membangun regulasi sinergi perdagangan digital, e-commerce, dan konektivitas digital; serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk memperkuat konektivitas digital,” ujarnya.
Sinergi tersebut harus bersifat inklusif, tidak ada satupun yang boleh tertinggal. “Itulah prasyarat jika kita ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini. No one is left behind,” pungkas Presiden.
Acara ini diselenggarakan Pemerintah Vietnam dan KADIN Vietnam dalam rangkaian KTT ke-37 ASEAN. Hadir dalam acara itu lebih dari 350 orang peserta yang berasal dari kalangan pemimpin dunia usaha, perwakilan pemerintah dan organisasi internasional, baik di tempat acara maupun secara daring. Selain Presiden Joko Widodo, beberapa kepala negara lain tampil sebagai pembicara dalam acara ini antara lain Perdana Menteri Vietnam, Malaysia, Australia, Thailand, dan Premier RRT.
ABIS merupakan forum bisnis dan investasi tahunan yang diselenggarakan oleh ASEAN Business Advisory Council (ABAC), dengan mengundang Kepala Negara ASEAN, mitra, think-tank, scholars, dan para CEO dari berbagai sektor usaha.
Pertemuan secara umum membahas isu-isu global dalam rangka mencari solusi terhadap tantangan dunia terutama yang mempengaruhi dunia usaha saat ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
