PDIP Terus Lakukan Kerja Pemenangan bagi Eri-Armuji
Surabaya – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan proses pergerakan pemenangan pasangan Eri-Armudji terus dilaksanakan. Sebelumnya, lanjut Hasto, pihaknya juga bergerak bertemu para tokoh keagamaan dan para ulama.
“Sebagaimana proses pergerakan pemenangan pasangan calon Pak Eri dan Armudji, bagaimana seluruh kadar partai, khususnya Ibu Risma telah bergerak bertemu dengan para tokoh. Kemarin bertemu dengan Muhammadiyah, sebelumnya juga berdialog dengan tokoh-tokoh NU,” kata Hasto, Sabtu (7/11), saat memimpin jajarannya hadir di acara Makan Siang dan Silaturahmi Eri Cahyadi dan Armudji dengan kalangan pebisnis di Surabaya, Jawa Timur.
Hasto hadir ditemani Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini, Sekretaris DPD Jawa Timur Sri Oentari, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono. Sementara sejumlah pebisnis yang hadir diantaranya adalah Alim Markus, Edi Wiyoto, Arif Harsono, Totok Lusida, dan Ibu Yustin.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan terus melakukan kerja pemenangan di Pilwalkot Surabaya demi memastikan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armudji menjadi pemenang di ajang pilkada serentak 2020.
Di dalam tiap pertemuan dengan warga masyarakat, Hasto mengatakan Eri-Armudji menyampaikan visi-misinya.
“Hari ini juga secara khusus saya datang, untuk mendengarkan pemaparan visi-misi dari saudara Eri dan Armudji. Apalagi dengan mengingat momentumnya itu semakin dekat terhadap pilkada tanggal 9 Desember,” kata Hasto.
Sejauh ini, Hasto mengatakan pihaknya optimis dengan kerja-kerja pemenangan. Sebab berdasarkan hasil survei yang terakhir, elektabilitas pasangan Eri-Armudji terus mengungguli lawannya.
Akibat elektabilitas tinggi itu pula, Hasto menyatakan pihaknya menerima informasi soal intimidasi yang diterima oleh para kader partainya di Surabaya, termasuk Risma.
“Karena itulah saya ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk terus memperkuat konsolidasi dan juga bertemu dengan para tokoh. Ya, sebagaimana ini menjadi komitmen dari seluruh kadar partai untuk bergerak, melanjutkan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Ibu Risma yang ada di kota Surabaya ini,” urainya.
Yang jelas, lewat pertemuan dengan masyarakat, termasuk para pengusaha, Hasto menegaskan pihaknya ingin kepemimpinan pihaknya benar-benar menjangkau seluruh lapisan.”Kita menggalang seluruh komponen masyarakat untuk punya satu komitmen di dalam menghasilkan watak politik yang berpihak kepada Wong Cilik, berpihak pada semangat gotong royong untuk rakyat,” tukasnya.
Sementara itu, Risma banyak menceritakan hubungannya dengan Eri, yang sejak menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya, sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dibeberkannya berbagai prestasi Eri, yang selama ini kerap tertutupi sosok Risma yang lebih dikenal publik.
“Eri ini yang bantu saya. Misalnya sesuai perintah Pak Jokowi, agar kemudahan bisnis di Surabaya makin sempurna. Selama ini, Eri yang banyak menyelesaikan masalah. Komunikasinya sangat bagus dibanding saya,” kata Risma.
“Boleh percaya boleh tidak, selama ini Eri tak kelihatan karena saya masih ada. Kalau saya endak ada, dia yang paling kelihatan,” tambahnya.
“Anda tak usah ragu, saya percaya dia bisa membawa kota Surabaya lebih baik. Saya pastikan ini karena saya tak mau merusak hasil kerja keras saya selama ini menjaga Kota Surabaya,” pungkasnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Oentari, menambahkan pihaknya selalu optimis dengan kemenangan pasangan Eri-Armudji.
“Anda semua lihat pas debat kemarin. Aduuh, saya sangat bangga dengan Pak Eri dan Pak Armudji. Udah santun, halus, pinter. Paling pas untuk menggantikan Ibu Risma sehingga Surabaya selalu jadi nomor satu, berpartner baik dengan para pengusahanya,” kata Sri Oentari.
Sementara Perwakilan Pengusaha Surabaya, Totok Lusida, mengatakan dirinya mendukung Eri Armudji karena ingin ada penerus Risma yang sukses membangun kota itu.
“Saya mendukung Eri-Armuji. Saya kenal baik sama Machfud Arifin. Dan hubungan saya sangat baik. Namun apa yang dihasilkan Ibu Risma, kalau tak ada yang meneruskan, waduh. Jangan nanti kita menyesal belakangan,” kata Totok.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
