Juliari: Kemensos Telah Salurkan Anggaran Rp112,7 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial PEN
Jakarta – Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan kementeriannya sudah mengucurkan Rp112,728 triliun atau 87,44 persen dari pagu Rp128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19.
“Pagu PEN yang ada di Kementerian Sosial Rp128,927 triliun itu sudah terserap sekitar Rp112,728 triliun, artinya yang sisanya itu sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan Desember,” kata Juliari dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/11).
Juliari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.
Total ada 6 program Perlindungan Sosial yang ada di Kemensos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,71 triliun dan sudah terealisasikan 100 persen; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp43,12 triliun dan telah terealisasi Rp37,31 triliun (86,52 persen); bansos sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,84 triliun dan telah terealisasi Rp5,65 triliun (82,59 persen); bansos tunai dengan anggaran Rp32,4 triliun dan telah terealisasi Rp25,86 triliun (79,8 persen); bansos beras dengan anggaran Rp5,26 triliun dan realisasi Rp3,29 triliun (62,47 persen) serta bansos tunai baik keluarga penerima manfaat sembako non-PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun dan sudah terealisasi seluruhnya.
“Pertama untuk program yang reguler yaitu untuk program keluarga harapan dari target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tercapai untuk seluruh target penerima manfaatnya,” ungkap Juliari.
Kedua, program kartu sembako atau BPNT dengan target 20 juta KPM yang ditingkatkan dari target awal sebanyak 15,2 juta KPM.
“Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Sosial pada Maret untuk memperluas coverage menjadi 20 juta, jadi ada kenaikan 4,8 juta keluarga penerima manfaat dan ini memang baru tercapai 20 juta itu di bulan September,” tambah Juliari.
Menurut Juliari, pada April ada kenaikan indeks besaran BPNT dari yang semulanya Rp150 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat.
“Ini kita akan teruskan tahun depan dengan indeks yang sama untuk seluruh keluarga penerima manfaatnya,” ungkap Juliari.
Program ketiga masuk dalam bantuan khusus yaitu program bantuan sosial sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM.
“Pada April-Juni besarannya Rp600 ribu per keluarga per bulan tapi mulai Juli-Desember nilainya Rp300 ribu per keluarga per bulan karena sudah banyak variasi program perlindungan sosial dan ini berjalan cukup lancar,” tambah Juliari.
Program keempat, adalah bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM ini dan sudah tercapai seluruhnya.
“Ini kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan bank-bank himbara. Sama seperti bansos sembako Jabodetabek di gelombang pertama indeksnya Rp600 ribu sementara di gelombang kedua dari Juli-Desember memang ada penyesuaian menjadi Rp300 ribu,” ungkap Juliari.
Kelima adalah bansos beras bagi keluarga penerima PKH yaitu 10 juta KPM yang dimulai pada Agustus 2020 dengan target 3 bulan dengan menyalurkan 450 ribu ton.
“Yang mendapatkan beras ini hanya penerima PKH karena dia tidak mendapatkan BPNT tapi kita berikan beras kerja sama dengan Bulog. Ini sudah selesai per bulan ini, memang lebih cepat sedikit dari target yaitu Rp5,26 triliun dengan realisasi Rp3,29 triliun sisanya hanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sebenarnya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran berasnya,” jelas Juliari.
Program keenam, adalah bansos tunai untuk keluarga penerima BPNT tapi bukan penerima PKH.
“Kalau yang tadi tadi adalah penerima manfaat PKH saja diberikan beras, yang ini adalah yang tidak dapat PKH kita berikan uang tunai Rp500 ribu per keluarga sekali transfer, sudah dieksekusi di September melalui bank himbara, sehingga anggarannya sudah terserap dan sudah dibayarkan juga ke seluruh keluarga penerima manfaat,” tambah Juliari.
Sejumlah program tersebut menurut Juliari juga akan diteruskan hingga 2021.
“Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021 baik yang sifatnya reguler, yaitu PKH dan BPNT tentunya sepanjang tahun Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama, namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari-Juni 2021 saja,” kata Juliari.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
