PDIP: Penentu Kemenangan di Pilkada 2020 adalah Kerja Riil di Tengah Rakyat
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentu kemenangan dalam Pilkada Serentak 2020 adalah kerja riil di tengah rakyat, bukan besarnya dana kampanye yang dimiliki. Untuk itu, ia menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader partai untuk mengobarkan elan perjuangan dalam wujud kerja keras dalam pemenangan pilkada serentak 2020.
Demikian, lanjut Hasto, pesan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikannya di sela rapat konsolidasi organisasi internal partai pemenangan pilkada Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan, Jumat (23/10).
“Salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau selalu mengingatkan bahwa seluruh anggota dan kader Partai tidak boleh terlena akibat kemenangan pemilu dua kali-berturut-turut. Elan perjuangan harus semakin berkobar, terlebih di tengah tantangan ideologis dan juga tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak ringan akibat Pandemi Covid-19,” kata Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan bahwa pengurus dan kader PDI Perjuangan tak perlu gentar dikeroyok oleh pasangan calon yang diusung banyak partai lain. Tak perlu juga gentar melawan kekuatan kapital pasangan calon yang merupakan lawan di pilkada.
“Jangan pernah gentar, karena sejarah partai kita adalah sejarah perjuangan bersama rakyat,” tegas Hasto.
Hasto tampaknya mengatakan hal itu karena di Pilwakot Surabaya, pasangan yang diusung PDI Perjuangan Ery-Armuji, harus menghadapi lawan yang punya kekuatan kapital besar.
Ditegaskan Hasto, bagi PDI Perjuangan, penentu utama kemenangan adalah sejauh mana struktur partai dan jejaring relawan bekerja di tengah rakyat.
Hasto mengisahkan bagaimana Proklamator dan Presiden Pertama Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia merdeka tak bicara soal berapa besar dana yang dipunyai di tangan.
“Ketika memperjuangkan Indonesia merdeka, para bapak bangsa kita tak bicara punya dana berapa atau berapa dana yang diperlukan,” kata Hasto.
Begitupun ketika hanya 10 tahun setelah merdeka, Indonesia melaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Saat itu, salah seorang tokoh politik merogoh saku jas Bung Karno yang tak ada uangnya.
“Saat itu Bung Karno mengatakan, ‘sejak kapan perjuangan itu, uang yang paling utama?’ Tiga alat perjuangan itu adalah senjata, kapital, dan ide over opinion. Dan Bung Karno menggunakan ide. PNI didirikan, dan setiap hari rabu, rakyat diberikan pendidikan politik,” kata Hasto.
Sama dengan kondisi saat ini, maka pengurus dan kader partai harus terus hadir dan turun ke bawah bersama rakyat.
“Lakukan hal yang kongkrit untuk rakyat. Gotong royong untuk rakyat terus kita lakukan: dapur umum; jamu sehat; alat pelindung diri seperti masker; disinfektan; sosialisasi pencegahan covid,” kata Hasto.
Selain itu, pengurus dan kader harus terus melaksanakan gerakan menanam seperti diinstruksikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Partai ikut memastikan melalui Tiga Pilar Partai agar makanan pokok aman bagi rakyat. Gerakan menanam bersifat wajib,” ujar Hasto.
Komunikasi politik juga harus terus dilakukan sehingga partai hadir di grass roots dan ruang-ruang publik.
Kata Hasto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan bahwa politik itu perlu kreativitas dan inovasi. Maka pengurus partai dan kader harus menampilkan kegiatan Partai yang menarik dan kreatif.
“Dan perluas ruang politik ke aspek pendidikan, olah raga, kebudayaan, dan juga berbagai bentuk penyuluhan kegiatan ekonomi rakyat,” kata Hasto.
Saat konsolidasi, hadir para pengurus partai tingkat provinsi seperti Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi, Sekretaris Sri Untari, dan Wakil Ketua bidang Kehormatan Budi ‘Kanang’ Sulistyono.
Hadir juga kader PDI Perjuangan yang juga Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan juga hadir yakni Johan Budi SP yang juga mantan Jubir KPK dan Jubir Kepresidenan, serta Indah Kurnia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
