Genap Tiga Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Gagal Penuhi Janji Kampanyenya
Jakarta – Anies Baswedan genap tiga tahun mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.
“Kalau kita lihat dari kacamata RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Sangat mustahil Anies mampu mengejar target itu,” sebut Gembong kepada wartawan, Kamis (15/10/2020) malam.
Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350 ribu unit, penanganan banjir hingga rumah DP Rp 0.
“Kalau kita mencermati 3 tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian RPJMD. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga ibu kota 350 ribu unit, di tahun ke-3 ini belum mencapai 50 ribu. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasi DP Rp 0,” sebut Gembong.
Sementara itu Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyoroti janji kampanye Anies berupa rumah DP Rp 0, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang menurutnya hingga kini belum kunjung terealisasi.
“Memang faktanya masih ada beberapa yang belum terealisasikan, kayak ITF, pengelolaan sampah sama (rumah) DP Rp 0 kan belum jalan, belum ada kebentuk,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Baco berharap Anies mampu menyelesaikan seluruh janji kampanyenya. Menurutnya, Anies dapat dianggap sebagai pemimpin amanah apabila mampu menuntaskan janji kampanyenya.
“Tiga hal, satu urusan banjir tuntaskan, kedua pengelolaan sampah tuntaskan, ketiga DP Rp 0 itu. Itu saja, kalau itu bisa selesai maka Pak Anies bisa kita anggap pemimpin yang amanah memenuhi janji-janji politiknya untuk rakyat Jakarta,” imbuh Baco.
Fraksi Golkar juga meminta Anies memperbaiki komunikasi politiknya dengan legislatif.
“Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting,” sebut Baco.
Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI masih kurang. Dia juga menyebut Anies terkesan sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.
“Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunker ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan,” ucapnya.
“Contoh lagi ya depan mata kita sampai sekarang urusan APBD 2021 juga belum masuk, wilayah lain sudah selesai, minimal sudah pertengahan jalan. Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik. Ya ini juga teguran juga buat pimpinan Dewan dan teguran kepada Pak Gubernur, jangan hanya mementingkan ego pribadi kedua pimpinan ini. Duduklah bareng-bareng mari kita atas nama negara, atas nama rakyat, kedua pejabat penyelenggara negara ini duduk bareng dan jalan bersama, segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga kan,” sambungnya.
Diketahui, Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 silam. Di Pilkada 2017, Anies memiliki 23 janji kampanye.
Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria pada April 2020.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
