Pentingnya Peran Keluarga Tangguh Bencana dalam Pencegahan Covid-19
Jakarta – Rumah KerLiP (Keluarga Peduli Pendidikan) bekerja sama dengan Asah Pena Indonesia, Kultur Metamorfosa Indonesia, BNPB, Kemendikbud, Kemenag, dan Satgas Covid-19 mengadakan Webinar: Bincang Keluarga Inklusif (Bingkai) “Menuju Katana dengan 3M” pada Rabu (14/10). Webinar merupakan upaya edukasi perubahan perilaku pada bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 5-31 Oktober 2020.
Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan efektivitas guru dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi “Belajar Dari Rumah Menuju Katana dengan 3M” dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru.
“Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orangtua untuk mendidik anak-anak usia sekolah khususnya di zona merah terhadap protokol kesehatan, serta dapat menurunkan jumlah kasus Covid-19,” bunyi keterangan tertulis KerLip, Rabu (14/10).
Masyarakat juga diingatkan untuk menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
Selain Covid-19, negara kita juga rawan bencana, terutama gempa besar. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB) menimbulkan banyak korban ketika terjadi bencana. Gempa dapat terjadi setiap saat tanpa peringatan dan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
“Peningkatan ketangguhan diri sendiri dan keluarga dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk kita semua,” paparnya.
Dikutip dari Buku Panduan Hari Kesiapsiagaan Bencana (BNPB) tahun 2018 tentang penyintas gempa besar Hanshin Awaji, Jepang, ditemukan bahwa penentu korban bisa menyintas dari bencana besar adalah 34,9% diri sendiri, 31,9% dukungan keluarga, 28,1% Teman/tetangga, 2,60% orang lewat, 1,70% regu penolong dan 0,90% lain-lain.
“Data di atas menunjukkan pentingnya keluarga bagi ketahanan diri seseorang,” lanjutnya.
Sementara itu Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eny Supartini, MM dalam webinar ini menyampaikan dalam pelaksanaannya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja melainkan membutuhkan mitra baik itu dari komunitas, akademisi, lembaga usaha, dan media.
Menurutnya BNPB telah meluncurkan program KATANA (Keluarga Tangguh Bencana) untuk memperkuat kapasitas keluarga, terutama di masa pendemi Covid-19 ini. Sebagai salah satu garda terdepan dalam pencegahan Covid-19, peranan keluarga sangat penting dalam menekan laju penyebaran Covid-19.
KATANA adalah program Ketangguhan Keluarga, dimana keluarga harus memiliki pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana, cara menghindari dan mencegahnya, serta keluarga harus sadar bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana dan selalu siap siaga.
“Program KATANA menyasar keluarga langsung agar tercipta keluarga yang : BERPENGETAHUAN, keluarga harus diberikan pengetahuan tentang ancaman, resiko, serta cara menghindari dan mencegah bencana; SADAR, menyadari bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana dan menyesuaikan diri dengan misalnya membangun rumah tahan gempa, dll; BERBUDAYA, berperilaku selaras dengan prinsip pengurangan risiko bencana seperti membuang sampah pada tempatnya , menanam dan merawat pohon; serta TANGGUH, selalu siap siaga menghadapi bencana, mampu menghindar dan cepat pulih dari dampak bencana,”
Eny menyampaikan keluarga berperan aktif dalam segala aspek, seperti moral; kontrol sosial; agen perubahan; memiliki kompetensi, ketangguhan, kecerdasan serta jejaring untuk menginisiasi issu aktual yang berada dalam anggota keluarga serta lingkungannya; pemberdayaan; aktifasi antar lini/sektor.
Upaya pencegahan Covid-19 pada individu dan keluarga merupakan kunci dalam melaksanakan pencegahan terhadap Covid-19, baik dalam kehidupan keseharian secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama keluarga dan masyarakat umum.
“Kedisiplinan diri sendiri dan keluarga yang tumbuh berkat kesadaran diri terhadap ancaman Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa manusia menjadi faktor penting dan krusial. Penerapan upaya pencegahan oleh diri sendiri keluarga secara umum meliputi memakai masker, melakukan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan melakukan jaga jarak,” ujar Eny.
“Program KATANA merupakan bagian ikhtiar kita untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Untuk itu perkuat ketahanan keluarga dengan iman, imun dan aman,” imbuhnya.
Sedangkan penggerak pendidikan inklusif Dr. Triworo Parnoningrum, M.Pd. memaparkan bagaimana strategi berdamai dengan Co id-19 dengan menggerakkan KATANA melalui 3M pada warga sekolah.
Menurutnya segala bentuk aktivitas kehidupan harus tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 ini, diantaranya bidang pendidikan. Salah satunya berdamai dengan menerapkan kedisiplinan 3M, agar keberadaan virus Covid-19 tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktivitas kehidupan lainnya.
“Sekolah harus mampu menjadi penggerak dan tauladan 3M bagi warga sekolah dan menjadi keluarga tangguh di kelaurganya masing-masing,” tutur Triworo.
Adapun strategi berdamai dengan Covid-19 yakni dengan mempersiapkan skenario terburuk dalam manajemen sekolah, mempersiapkan SOP sekolah dengan pola tatanan baru.
“Kemudian membentuk karakter baru sekolah dengan smart inclusive school, serta ekosistem sekolah berbasis digital, inclusive, naturaly,” lanjut penguris KerLip Jawa Timur ini.
Selain itu, lanjutnya, sekolah dapat membuat kebijakan seperti:
- Sekolah membentuk Satuan Petugas Covid-19 dengan pedoman pelaksanaan tugas masing-masing Satgas Covid-19 di sekolah.
- Sekolah merumuskan dan menerbitkan pedoman dalam beraktivitas di masa pandemi.
- Sekolah merancang kebutuhan apa saja yang diperlukan di masa pandemi ini. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan APD yang diperlukan segera disiapkan. Hal ini selaras dengan himbauan dari WHO dan pemerintah tentang pencegahan covid-19.
- Sosialisasi Pedoman Peraturan protocol kesehatan secara daring kepada semua guru, karyawan, siswa dan orang tua. Tujuannnya untuk membuat kesepahaman bersama dengan seluruh warga sekolah.
- Monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 di sekolah setiap bulan.
Sementara untuk penerapan berdamai dengan Covid-19, sekolah dapat melakukan sosialisasi tentang virus Covid-19, dampak Covid-19 dan solusi pencegahan dan memutus mata rantai penularan dengan disiplin 3M
“Diawali pada lingkungan keluarga masing-masing kerjasama dengan Puskesmas dan diikuti seluruh guru, orang tua, dan siswa melalui daring,” ucap Triworo.
Kemudian sekolah menerapkan disiplin protokol kesehatan pada seluruh tamu atau warga sekolah di gerbang sekolah, seperti pengukuran suhu, wajib masker maupun face shield, cuci tangan atau gunakan hand sanitiser.
“Sekolah juga harus melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pencegahan penularan virus Covid-19, diantaranya melengkapi wastafel dan sarana lainnya seperti rambu dan tanda jaga jarak, batas pengantaran, imbauan,” kata Triworo.
“Selain itu, pembuatan dan publikasi simulasi video protokol kesehatan jika Pembelajaran Tatap muka mulai dilaksanakan melalui share link youtube ke orang tua dan siswa,” lanjutnya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
