Wapres Ma’ruf Amin Ajak Wujudkan Perdamaian dengan Teologi Kerukunan
Jakarta – Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai tatanan nilai dan pedoman hidup. Sebab, seluruh agama mengajarkan umatnya untuk berperilaku jujur, santun, memupuk cinta kasih dan menentang semua bentuk kezaliman. Oleh karena itu, untuk menciptakan perdamaian, diperlukan pendekatan keagamaan atau teologi kerukunan.
“Kita harus mampu membuktikan bahwa pendekatan keagamaan atau “teologi kerukunan” lebih manusiawi, mulia dan manjur untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, dibandingkan cara-cara militer dan kekerasan. Perdamaian yang dibangun di atas jalinan kesadaran tentang pentingnya kerukunan dan saling menghormati akan jauh lebih kokoh daripada suatu penaklukan militer dan kekerasan yang telah terbukti dalam catatan sejarah selalu menyisakan kehancuran dan dendam,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi ke-2571 yang diselenggarakan oleh MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).
Dalam acara yang mengangkat tema “Masa Depan Bangsa dalam Perspektif Agama-Agama” tersebut, lebih jauh Wapres menjelaskan, teologi kerukunan selain merupakan salah satu pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip agama Islam, yakni persaudaraan sesama warga bangsa (Ukhuwwah Wathaniyah) dan persaudaraan sesama umat manusia.
“Salah satu implementasi teologi kerukunan itu adalah penggunaan narasi kerukunan di antara sesama warga bangsa baik dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun perwujudan dari narasi kerukunan tercermin dalam kesantunan berperilaku dan berekspresi, saling menghormati dan saling menghargai dalam berinteraksi dan berkomunikasi,” ungkap Wapres.
Kemudian Wapres menekankan, khususnya di Indonesia teologi kerukunan merupakan pendekatan yang tepat. Sebab, sebagai bangsa yang majemuk, pilar kekuatan Indonesia terletak pada keragamannya. Para pendiri bangsa pun merumuskan dan mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, agar terus kokoh sebagai ideologi yang hidup, nilai-nilai luhur Pancasila harus dimanifestasikan dalam karya dan amalan nyata masyarakat Indonesia.
“Beberapa contoh manifestasi nilai luhur Pancasila yang utama misalnya menjaga kerukunan antar umat beragama, antar kelompok dan antar golongan, memajukan pendidikan, menghapuskan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain pemerintah, semua elemen bangsa juga mengemban tugas yang sama sesuai kapasitasnya dalam mewujudkan cita-cita tersebut,” papar Wapres.
Pada kesempatan yang sama Wapres juga mengimbau, di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini, pemuka agama harus aktif mendorong dan membimbing umatnya untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ia menilai, hal ini akan sangat membantu dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 karena umat akan mendengar nasihat dan bimbingan para pemuka agama.
“Dalam situasi seperti ini, saya mendorong peran para pemuka agama termasuk khususnya dari MATAKIN untuk terus mendukung upaya bersama kita menjaga umat agar tetap menjaga kesehatan dan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Nasihat dan bimbingan pemuka agama tentu akan memperkuat keyakinan dan kepatuhan umatnya tentang bahaya dan akibat yang sangat merugikan apabila protokol kesehatan tidak diindahkan,” imbau Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan agar seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan berbasis agama, untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
“Oleh karenanya melalui forum yang mulia ini, saya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan, terutama yang berbasis agama termasuk MATAKIN dan segenap elemen bangsa untuk terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut mengembalikan dan menjaga harmoni, baik vertikal maupun horisontal serta merawat kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” pesan Wapres.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan bahwa kiranya momentum hari lahir Nabi Kongzi ke-2571 ini dapat dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan nasionalisme dan wawasan moderasi beragama oleh seluruh umat Konghucu.
“momentum ini hendaknya juga dimanfaatkan umat Konghucu untuk memperkuat rasa nasionalisme dan wawasan moderasi beragama.”
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MATAKIN Xs. Budi S. Tanuwibowo menyampaikan harapannya agar ke depan tidak terjadi lagi pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Ia menilai, belajar dari pandemi Covid-19 yang terjadi, dapat dijadikan pelajaran bahwa agama dan ilmu pengetahuan adalah dua unsur yang saling melengkapi.
“Kita selama ini selalu mempertentangkan agama dengan keilmuan. Pandemi menyadarkan bahwa agama tidak bisa sendiri. Kalau bicara penyakit tentu kedokteran lebih pas. Tapi membekali diri manusia menghadapi hidup penuh welas asih dengan agama. Janganlah kita melihat lagi agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dunia ke depan harus dihadapi bersama-sama,” imbaunya.
Perayaan Hari Lahir Nabi Kongzi ke-2571 ini merupakan perayaan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Acara ini mengundang tokoh-tokoh lintas agama baik nasional maupun internasional. Rangkaian perayaan tersebut disiarkan secara daring melalui aplikasi Zoom dan kanal Youtube MATAKIN.
Hadir dalam acara pembukaan secara virtual diantaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Umum MATAKIN Xs. Budi S. Tanuwibowo, para pengurus cabang MATAKIN di seluruh Indonesia, dan tokoh-tokoh lintas agama.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
