Bara JP: Omnibus Law Harus Dilihat Jernih dan Obyektif sebagai Niat Baik Pemerintah
Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja harus dilihat sebagai niat baik dan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Kita harus lihat secara jernih dan objektif dari tujuan dibuatnya Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai tanggung jawab pemerintah menyediakan lapangan kerja karena masih ada 7 juta pengangguran di Indonesia dan mungkin bertambah 2 juta karena pandemi corona ini,” kata Viktor, menanggapi maraknya demo buruh dan mahasiswa untuk mencabut Omnibus Law.
Menurut Viktor, pada dasarnya UU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia dengan menciptakan ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah, sekaligus perlindungan bagi pekerja menghadapi perubahan pola produksi di era Industri 4.0.
Lebih lanjut UU Cipta Kerja ini harus juga melihat problem tenaga kerja dari segala aspek termasuk antisipasi bonus demografi kita. Selain perlu peningkatan kspasitas tenaga kerja yang ada, baik kualitas maupun kuantitas dan menjamin kesejahteraannya, jangan lupa ada 7 juta masyarakat pengangguran yang kini sangat membutuhkan pekerjaan.
Ia mengakui, masih ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang mungkin tak sesuai dengan keinginan buruh. “Namun ada mekanisme yang bisa dilakukan dalam koridor hukum di Indonesia yakni melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya jalur itu yang ditempuh,” katanya.
Menurutnya, tak bagus kalau hanya karena ada beberapa pasal yang digugat buruh dan mahasiswa lalu keseluruhan isi UU Cipta Kerja itu diminta dicabut. Kekurangan bisa dilengkapi dengan PP ataupun Kepmen.
Ia menambahkan, selama puluhan tahun ekosistem investasi di Indonesia terbelenggu oleh iklim yang tak sehat dengan banyaknya aturan yang mengganjal mulai dari tingkat desa sampai ke pusat.
Menurutnya, jika tidak ada kebijakan dan persepsi yang sama antara pelaku usaha, buruh dan pemerintah dalam merespon berbagai tantangan ke depan, maka kita akan menghadapi ancaman, investor akan lebih memilih berinvestasi di negara lain yang semuanya lebih kompetitif, dan kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan saat ini. Perlu ada paradigma baru melihat relasi buruh – pengusaha dan pemerintah. Politik upah sudah mesti dikaji ulang karena hanya menciptakan ketegangan yang terus menerus dan merusak iklim industri. Sistem pengupahan mestinya tidak saja menjamin kesejahteraan buruh tetapi juga menjamin produktifitas dan kualitas produksi, sehingga terjadi simbiose saling menguntungkan.
Jangan terlalu dini jika ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru. Justru ini peluang besar untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat.
“Perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama memberikan masukan. Jika ada pasal yang tak setuju ya lakukan judicial review. Secara keseluruhan UU Cipta Kerja ini dirancang mampu menjawab tantangan bangsa ini ke depan, menjawab kepentingan semua pihak secara proporsional, bukan hanya soal masyarakat yang sudah mendapat pekerjaan saat ini, bukan hanya soal pelaku usaha, dan juga bukan hanya soal masyarakat yang belum mendapat pekerjaan,” katanya.
Viktor juga menyesalkan lemah nya komunikasi pemerintah dan masing masing sektor terkesan berjalan sendiri sendiri. Presiden harus mengevaluasi jajaran kabinetnya, dan kalau memang tidak mampu dan hanya menjadi beban, presiden harus tegas melepas. “Situasi ekonomi sedang mendapat tekanan berat, janganlah pembantu presiden menjadi tambahan beban. Tidak cukup kemampuan biasa biasa dan kerja biasa biasa menghadapi kondisi luar biasa. Presiden jangan ragu kalau ada menteri yang tidak bisa kerja, ganti saja” imbuh nya
Viktor jugs mengajak semua stake holder dunia usaha dalam dialektika UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini untuk duduk secara proporsional dengan mengedepankan kepentingan nasional.
“Itu sebabnya semua stake holder harus duduk bersama, saling mengkritisi dan memberi masukan, bukan dengan demo yang bisa ditunggangi siapa saja,” katanya.
BERITA
[UPDATE] Banjir Lahar dan Longsor Sumatra Barat: Korban Jiwa Capai 50 Orang, Pemerintah Upayakan Penanganan Terbaik
PADANG – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya melakukan pencarian dan pertolongan korban jiwa terdampak banjir lahar dingin dan longsor, yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
Kepala BNPB Letjen. TNI Suharyanto, pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor, Senin (13/5) menyampaikan, langkah penanganan darurat yang diambil pada bencana kali ini di antaranya pemulihan akses jalan darat dari daerah terdampak dengan alat berat, pembersihan material longsor, evakuasi korban, dan koordinasi dengan OPD terkait.
Berdasarkan laporan, Suharyanto menyampaikan, korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi. Adapun rincian dengan korban meninggal dunia di antaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, Kabupaten Padang Pariaman 8 orang,
“Datanya akan berkembang terus. Untuk membantu mencari (korban) yang masih hilang alat berat itu masuk harus secepat mungkin karena kan Basarnas punya golden time di 6×24 jam, kita akan tetap upayakan mencari sampai ketemu apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan ya kita harus cari,” ujar Letjen. TNI Suharyanto.
Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat terdampak juga dapat dipenuhi dengan baik.
“Kita sepakat dan meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul -betul harus dipenuhi dengan baik ketika dia korban, luka-luka, maupun yang sekarang mengungsi. kita pastikan dan tadi kita sudah berikan bantuan awal baik yang bersifat dana maupun barang kebutuhan sehari hari dan ini akan dievaluasi terus menerus sesuai perkembangan,” ujar Suharyanto.
Hingga Senin sore, pengiriman bantuan logistik dan evakuasi warga masih dilakukan. Kendati masih adanya tempat dan jalur yang masih tertutup dan terisolir, Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan dilakukan menggunakan jalur udara maupun darat dengan memakai jembatan darurat.
Seusai rapat koordinasi yang digelar, BNPB juga menyalurkan bantuan awal dana operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar dengan jumlah total 3,2 miliar Rupiah. Selain itu juga diserahkan bantuan logistik berupa tenda pengungsian, tenda keluarga, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, terpal, selimut, kasur, pompa alpon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan.
Pada kunjungan kerja hari kedua, Selasa (14/5) Kepala BNPB direncanakan akan bertolak ke daerah terdampak sekaligus melakukan tinjauan udara guna melihat dampak kerusakan akibat banjir lahar dan longsor yang terjadi. Adapun lokasi tinjauan di sejumlah titik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar,
Kunjungan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan dasar warga terdampak terpenuhi dengan baik.
BERITA
Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan yang Paling Konsisten Menjabarkan Gagasan dan Cita-cita Bung Karno
JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya menyepakati bahwa Proklamator RI Soekarno milik semua kalangan seperti yang disampaikan Calon Presiden terpilih di Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan, seusai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melihat Pameran Seni Rupa karya Butet Kartaredjasa bertajuk Melik Nggendong Lali di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (13/5/2024).
‘Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia tetapi milik warga bangsa juga,” kata Hasto.
“Karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antarwarga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari PBB untuk membangun suatu tata dunia yang baru,” kata Hasto.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari Partai adalah PNI yang didirikan oleh Putra Sang Fajar itu. PNI saat itu terlibat menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengoorganisasi rakyat.
“PDI Perjuangan secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh napas kehidupan Partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga karena emotional bonding itulah PDI Perjuangan yang paling konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno itu khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti,” jelas Hasto.
Hasto mengaku PDI Perjuangan terbuka jika ada pihak atau golongan yang merasa melaksanakan atau memperjuangkan pikiran Bung Karno. Termasuk Prabowo yang merasa memperjuangkan ide dan gagasan Proklamator RI itu.
“Sekiranya Partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDI Perjuangan, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya, tentu saja kami welcome,” kata Hasto.
BERITA
Kunjungi Pameran Seni Karya Butet Kartaredjasa, Megawati Lama Amati Patung Kurus Mirip Petruk
JAKARTA – Seniman Butet Kartaredjasa menggelar pameran seni rupa bertajuk “Melik Nggendong Lali” di museum Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (13/5/2024). Pameran ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang berkesempatan hadir mengunjungi acara tersebut.
Didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Megawati diterima oleh Butet sekitar pukul 11.45 WIB. Dalam kunjungannya ini Megawati meninjau hampir semua karya lukisan hingga seni rupa tiga dimensi lain di Gedung A Galeri Nasional.
Presiden ke-5 ini mula-mula disambut oleh patung kurus mirip petruk dengan gestur yang tampak congkak. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menghabiskan waktu sekitar setengah jam melihat-lihat karya Butet yang bernuansa ‘kemarahan’. Beberapa yang menarik perhatiannya juga seperti lukisan banteng.
“Seni itu kehidupan, interpretasi terserah, masing-masing,” kata Megawati memberikan keterangan usai mengecek karya Butet. “Budaya Indonesia – Nusantara, seperti ini luar biasa.”
Butet mengatakan karya yang dipamerkan sejak 26 April hingga 25 Mei 2024 ini sudah disiapkan selama empat tahun. Seniman asal Yogyakarta itu menyampaikan terimakasih kepada Megawati yang mau mengunjungi pameran itu.
“Ini kan representasi, ide, yang direnungkan. Tidak semua seniman itu bernasib baik seperti saya. Ini semua kemewahan dan kehormatan, mendapat apresiasi budaya,” kata Butet.
Sebelum Megawati, Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo sempat berkunjung juga melihat pameran Seni butet beberapa waktu lalu. Butet memiliki hubungan dekat dengan Partai Banteng Moncong Putih tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, Butet kerap hadir di agenda partai. Dia juga salah satu seniman yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.
[UPDATE] Banjir Lahar dan Longsor Sumatra Barat: Korban Jiwa Capai 50 Orang, Pemerintah Upayakan Penanganan Terbaik
Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan yang Paling Konsisten Menjabarkan Gagasan dan Cita-cita Bung Karno
Kunjungi Pameran Seni Karya Butet Kartaredjasa, Megawati Lama Amati Patung Kurus Mirip Petruk
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Pemerintah Hapus Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan, Diganti Jadi KRIS
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
