KIT Batang Berpotensi Jadi Sentra Industri Baru di Jawa
Jakarta – Ketua IKAUNDIP DPD DKI Jakarta DR. Noor Rachmad S.H., M.H menilai pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang punya potensi yang sangat besar dan sejumlah keunggulan untuk bisa menjelma menjadi sentra industri baru di tengah Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua IKAUNDIP DPD DKI Jakarta DR. Noor Rachmad S.H., M.H dalam Webinar Beranda e-talk series ke 2 bertema “Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri Batang,” Kamis (1/10/2020).
“Saat ini KIT Batang memiliki sejumlah keunggulan. Diantaranya lokasinya yang strategis, terintegrasi akses Tol Trans Jawa dan doble track kereta api. Terintegrasi akses pelabuhan, tersedia cukup tenaga kerja terampil dan kompetitif, infrastruktur publik yang terintegrasi (misalnya: air, listrik, gas, telekomunikasi). Serta berkonsep, “Smart & Sustainable Industrial Estate”, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta daerah,” ujar Noor Rachmad.
Selain itu jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya, Batang dinilai memiliki kesiapan yang cukup lebih baik. Dari rencana luas lahan pembangunan mencapai 4326,8 Ha, lahan yang sudah clean and clear bisa siap pakai mencapai seluas 450 Ha.
Hal ini, masih menurut Noor Rachmad, berbeda dengan pembangunan kawasan industri di sejumlah daerah lain.
“Proses pembebasan lahan seharusnya baru dapat dilaksanakan setelah tahap penyusunan dokumen perencanan dan perizinan diselesaikan. Sedangkan pada kasus Batang, seluruh atau sebagian lahan ternyata telah terlebih dahulu dimiliki dari awal. Sehingga waktu pembangunan untuk tahap I (Pertama) bisa menjadi lebih singkat,” tutur Noor Rachmad, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam penilain keunggulan KIT Batang, Noor Rachmad juga melihat dari sisi timing pembangunannya. Menurutnya, momentum pembangunan KIT Batang bisa dikatakan cukup tepat.
Setelah selama beberapa tahun ke belakang Provinsi Jawa Tengah telah menjadi pilihan investor dan menjadi primadona investasi. Pembangunan kawasan industri terpadu di tahun 2020 diklaim akan bisa menjadi alternative pilihan yang utama bagi para calon investor.
Pada tahun 2020 juga terjadi sejumlah peristiwa yang kemudian bisa berpotensi terjadinya economic distancing dari China. Terutama karena adanya trade war antara Amerika Serikat dengan negara China.
Di masa pandemi, ternyata membuka sebuah luka yang dalam bagi negara di seluruh dunia, pada potensi bahaya dari adanya ketergantungan supply produk hanya pada satu negara (China). Untuk itu Indonesia harus bisa menangkap peluang adanya relokasi industri keluar dari China.
“Meski demikian KIT Batang untuk bisa sukses dan menjadi sentra industri di tengah pulau jawa, diperlukan dukungan dan sinergitas antara pusat dan daerah serta antar lintas sektoral. Sinergi kebijakan dari deregulasi perundangan yang dilakukan dengan perancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dengan kebijakan pada sector riil dengan pembangunan KIT Batang,” paparnya.
Dengan semakin kuatnya sinergitas antara Bupati, Gubernur dan Pusat, Noor Rachmad optimis KIT Batang akan bisa berkontribusi tidak semata untuk tingkat nasional, tetapi juga ditingkat global.
Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan KIT Batang dan penguatan sinergitas antar struktur dan instansi pemerintahan. IKAUNDIP DPD DKI Jakarta, dan Ikatan Alumni Planologi UNDIP sebagai penyelenggara Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan KIT Batang, akan merumuskan hasil webinar untuk dijadikan usulan rumusan kebijakan kepada pemerintah.
Webinar yang diselenggarakan IKAUNDIP DPD DKI Jakarta dan Ikatan Alumni Planologi UNDIP, bekerjasama dengan BKPM juga dihadiri Ikmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM.
Sejumlah narasumber lainnya juga hadir, seperti DR. Wihaji S.Ag. M.Pd., Bupati Batang; Mohammad Saleh, S.T., Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah; Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia; dan Yul Ari Pramuharjo Direktur Strategis Korporasi & HCM PT. PP (Persero) Tbk.
Sedangkan para penanggapnya, terdiri dari DR. Iwan Rudiarto, M.Sc. Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) / Dosen Planologi UNDIP; Firman Bakri Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO); Iryanto Hutagaol, S.E. Komisaris PT Industri Gula Nusantara (PT. IGN).
Serta dimoderatori Koeshartanto Koeswiranto, Wakil Ketua IKAUNDIP DPD DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Direktur SDM PT. Pertamina (Persero).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
