Gelar Webinar, Gekaem Bedah Postur APBD Kota Medan dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Medan – Gerakan Kebangkitan Medan (Gekaem) #MedanDiTitikNOL menggelar Diskusi Online atau webinar Postur APBD Kota Medan & Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kamis (3/12) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR), Medan.
Gerakan Kebangkitan Medan (Gekaem) #MedanDiTitikNOL merupakan gerakan kepedulian sekelompok masyarakat Kota Medan untuk menggugah pemerintah dan warga Kota Medan agar Kota Medan bisa bangkit dan berubah ke arah yang lebih baik lagi demi kesejahteraan warganya.
Dalam diskusi online tersebut menghadirkan narasumber Renville Napitupulu yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD Kota Medan dan berada di dalam Badan Anggaran, H. Dadang Darmawan Pasaribu sebagai pengamat politik dan dipimpin oleh moderator Mangarimpun Parhusip.
Renville Napitupulu menyebutkan bahwa pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peralihan atau dana transfer yang bisa berasal dari pemerintah pusat atau antar daerah. Khusus untuk PAD Kota Medan, yang terbesar itu berasal dari Pajak Daerah yang sampai saat ini masih dibutuhkan transparansi di dalam pengelolaannya.
“Untuk meningkatkan PAD dari sektor ini di tahun 2021 akan ada penambahan Tapping Box yang merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online dan dipasangkan di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak,” papar Renville.
Ia melanjutkan, dari sektor Retribusi Jasa Usaha berupa usaha sewa tanah dan bangunan dari aset Pemko Medan seperti Medan Mall dan Hotel Novotel juga bisa dioptimalkan lagi. Dana bagi hasil keuntungan (deviden) dari operasional Bank Sumut dimana Pemko Medan mempunyai saham di dalamnya juga masih bisa dioptimalkan dengan menambah jumlah saham.
“Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, diperlukan juga efisiensi pengeluaran anggaran. Sebagai contoh di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, anggaran belanja yang dikeluarkan bisa mencapai 250 milyar untuk keperluan pembayaran listrik lampu jalan. Setelah diganti dengan lampu led ternyata bisa menghemat anggaran sebesar 100 milyar,” urainya.
Renville Napitupulu juga akan terus mengupayakan transparansi anggaran untuk bisa mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), bukan anggota dewan saja yang bisa mengakses tetapi juga masyarakat supaya bisa optimal.
Sementara itu H. Dadang Darmawan Pasaribu menyoroti apakah fungsi anggaran bisa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Medan yang tercermin dari postur anggaran di dalamnya. Menurutnya APBD seharusnya bersifat substantif, tepat sasaran, efisien dan tidak boros. Harus ada skala prioritas, tetapi kenyataannya bisa menjadi skala prioritas internal pemerintah saja dan bukan untuk prioritas kepentingan masyarakat.
“Berdasarkan indikator tata kelolanya, APBD harus bersifat demokratis dalam artian sanggup menyerap aspirasi warga, transparan dan akuntabel. Selama ini tata kelola anggaran Kota Medan sangat buruk di dalam hal transparansi. Di dalam politik angaran ada 4 kekuatan, yaitu pemerintah, anggota dewan, pengusaha dan masyarakat. Posisi masyarakat adalah yang paling lemah,” tutur Dadang.
“APBD jangan sampai mengandalkan porsi yang besar dari Dana Perimbangan yang bisa mencapai 60%, sementara PAD nya sendiri hanya 40%. PAD bisa dinaikkan bukan mengandalkan pajak daerah saja, tapi dari sektor usaha-usaha yang ada di daerah,” imbuhnya.
Dadang menginginkan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui prioritas kebutuhannya yang akan dialokasikan di dalam anggaran.
“Semakin pemerintah melayani masyarakat, semakin besar peluang untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah. Ini adalah masalah kemauan dan bukan kemampuan seorang pemimpin,” pungkasnya.
Selain narasumber juga terdapat kontributor yang ikut bergabung di dalam diskusi online tersebut baik melalui sambungan zoom ataupun yang langsung mengikuti diskusi di RBPR.
Salah satu peserta disikusi Rizky Muham mengungkapkan adanya minus kepercayaan terhadap kinerja Pemko Medan dengan melihat kurangnya pembangunan. Sementara Korrnel Napitupulu menyinggung tentang pendapatan yang berasal dari PD Pasar yang sangat kecil sementara anggaran yang dikeluarkan untuk operasionalnya lebih tinggi dibandingkan pendapatannya.
Sedangkan Ardi menyinggung tentang Pemko Medan yang tidak pernah mendapatkan Dana Insentif Daerah dibandingkan beberapa Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumut yang dikarenakan kinerja pemerintahannya buruk.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
