Connect with us

Gelar Webinar, Gekaem Bedah Postur APBD Kota Medan dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Medan – Gerakan Kebangkitan Medan (Gekaem) #MedanDiTitikNOL menggelar Diskusi Online atau webinar Postur APBD Kota Medan & Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kamis (3/12) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR), Medan.

Gerakan Kebangkitan Medan (Gekaem) #MedanDiTitikNOL merupakan gerakan kepedulian sekelompok masyarakat Kota Medan untuk menggugah pemerintah dan warga Kota Medan agar Kota Medan bisa bangkit dan berubah ke arah yang lebih baik lagi demi kesejahteraan warganya.

Dalam diskusi online tersebut menghadirkan narasumber Renville Napitupulu yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD Kota Medan dan berada di dalam Badan Anggaran, H. Dadang Darmawan Pasaribu sebagai pengamat politik dan dipimpin oleh moderator Mangarimpun Parhusip.

Renville Napitupulu menyebutkan bahwa pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peralihan atau dana transfer yang bisa berasal dari pemerintah pusat atau antar daerah. Khusus untuk PAD Kota Medan, yang terbesar itu berasal dari Pajak Daerah yang sampai saat ini masih dibutuhkan transparansi di dalam pengelolaannya.

“Untuk meningkatkan PAD dari sektor ini di tahun 2021 akan ada penambahan Tapping Box yang merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online dan dipasangkan di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak,” papar Renville.

Ia melanjutkan, dari sektor Retribusi Jasa Usaha berupa usaha sewa tanah dan bangunan dari aset Pemko Medan seperti Medan Mall dan Hotel Novotel juga bisa dioptimalkan lagi. Dana bagi hasil keuntungan (deviden) dari operasional Bank Sumut dimana Pemko Medan mempunyai saham di dalamnya juga masih bisa dioptimalkan dengan menambah jumlah saham.

“Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, diperlukan juga efisiensi pengeluaran anggaran. Sebagai contoh di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, anggaran belanja yang dikeluarkan bisa mencapai 250 milyar untuk keperluan pembayaran listrik lampu jalan. Setelah diganti dengan lampu led ternyata bisa menghemat anggaran sebesar 100 milyar,” urainya.

Renville Napitupulu juga akan terus mengupayakan transparansi anggaran untuk bisa mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), bukan anggota dewan saja yang bisa mengakses tetapi juga masyarakat supaya bisa optimal.

Sementara itu H. Dadang Darmawan Pasaribu menyoroti apakah fungsi anggaran bisa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Medan yang tercermin dari postur anggaran di dalamnya. Menurutnya APBD seharusnya bersifat substantif, tepat sasaran, efisien dan tidak boros. Harus ada skala prioritas, tetapi kenyataannya bisa menjadi skala prioritas internal pemerintah saja dan bukan untuk prioritas kepentingan masyarakat.

“Berdasarkan indikator tata kelolanya, APBD harus bersifat demokratis dalam artian sanggup menyerap aspirasi warga, transparan dan akuntabel. Selama ini tata kelola anggaran Kota Medan sangat buruk di dalam hal transparansi. Di dalam politik angaran ada 4 kekuatan, yaitu pemerintah, anggota dewan, pengusaha dan masyarakat. Posisi masyarakat adalah yang paling lemah,” tutur Dadang.

“APBD jangan sampai mengandalkan porsi yang besar dari Dana Perimbangan yang bisa mencapai 60%, sementara PAD nya sendiri hanya 40%. PAD bisa dinaikkan bukan mengandalkan pajak daerah saja, tapi dari sektor usaha-usaha yang ada di daerah,” imbuhnya.

Dadang menginginkan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui prioritas kebutuhannya yang akan dialokasikan di dalam anggaran.

“Semakin pemerintah melayani masyarakat, semakin besar peluang untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah. Ini adalah masalah kemauan dan bukan kemampuan seorang pemimpin,” pungkasnya.

Selain narasumber juga terdapat kontributor yang ikut bergabung di dalam diskusi online tersebut baik melalui sambungan zoom ataupun yang langsung mengikuti diskusi di RBPR.

Salah satu peserta disikusi Rizky Muham mengungkapkan adanya minus kepercayaan terhadap kinerja Pemko Medan dengan melihat kurangnya pembangunan. Sementara Korrnel Napitupulu menyinggung tentang pendapatan yang berasal dari PD Pasar yang sangat kecil sementara anggaran yang dikeluarkan untuk operasionalnya lebih tinggi dibandingkan pendapatannya.

Sedangkan Ardi menyinggung tentang Pemko Medan yang tidak pernah mendapatkan Dana Insentif Daerah dibandingkan beberapa Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumut yang dikarenakan kinerja pemerintahannya buruk.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kepala BKKBN: Hari Keluarga Nasional Momentum Tingkatkan Pelayanan Program KB

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan program KB bagi ibu pasca-persalinan.

“Kalau sampai pasca-bersalin tidak KB maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca-persalinan, sebetulnya akseptor baru akan tercapai,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/7).

Ia menekankan layanan KB pasca-persalinan efektif untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting). Sebab, banyak ibu yang mengikuti KB dapat membuat angka unmet need (angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi) turun.

Apalagi secara psikologis, seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak ingin langsung mempunyai anak lagi. Sehingga dapat dijadikan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi yang dapat memberikan jarak antar kelahiran anak.

“Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” katanya.

Menurut dia supaya penggunaan kontrasepsi dapat meningkat, strategi komunikasi yang digunakan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan mengedukasi para ibu. Dengan demikian Program Bangga Kencana dapat sukses dilakukan.

“Bapak dan ibu, bisa ‘blow up’ di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” katanya.

Kondisi stunting di Indonesia sendiri, masih berada pada angka 24,4 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh karenanya, ia meminta seluruh jajaran di setiap daerah dapat bekerja dengan lebih giat serta memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan alat kontrasepsi pada masyarakat.

“Penting sekali komunikasi, kita tidak akan sukses kalau diam saja. Cari peluang, kalau tidak ada, ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak boleh melupakan Program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” pungkas Hasto Wardoyo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Densus 88 Usut Temuan PPATK tentang Dugaan Adanya Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News

Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri menindaklanjuti temuan PPATK yang menduga adanya transaksi keuangan secara individu dari karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke penerima yang diduga berafiliasi dengan Al-Qaeda. Densus 88 Antiteror Polri mengatakan saat ini pihaknya intensif mendalami transaksi tersebut.

“Densus 88 secara intensif sedang bekerja mendalami transaksi-transaksi tersebut,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, Rabu (6/7/2022).

Aswin mengatakan PPATK telah mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi pendanaan terorisme. Sebab aliran dana tersebut dilakukan ke beberapa negara beresiko tinggi.

“PPATK mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi TP pendanaan terorisme kepada Densus 88 karena adanya aliran dana ke beberapa wilayah (negara) beresiko tinggi yang merupakan hotspot aktivitas terorisme,” tuturnya.

Namun Aswin mengatakan hal tersebut hanya bersifat penyampaian informasi. Sehingga menurut Aswin perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Densus 88.

“Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut,” ujar Aswin.

Sebelumnya, PPATK menemukan adanya dugaan transaksi keuangan secara individu dari karyawan Yayasan ACT ke penerima yang diduga berafiliasi dengan organisasi terorisme, Al-Qaeda. Si penerima dana pernah ditangkap oleh kepolisian Turki.

“Beberapa nama yang PPATK kaji, berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki itu ada yang terkait dengan pihak yang… ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi. Dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda, penerimanya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Namun PPATK masih mendalami temuannya itu. Apakah transaksi itu dilakukan untuk aktivitas selain donasi atau kebetulan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Achmad Marzuki Berlatar Belakang Militer, KontraS: Pelantikan Pj Gubernur Aceh Lukai Hati Masyarakat Aceh

Oleh

Fakta News
Pj Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. KontraS menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah melukai masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik bersenjata yang melibatkan aparat militer.

“Hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan,” kata Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).

KontraS juga menyayangkan sikap dari anggota DPRD Aceh, yang mengusulkan nama Achmad Marzuki menjadi satu dari 3 kandidat calon penjabat gubernur.

“Wakil rakyat Aceh dan Kemendagri tidak mempertimbangkan aspek historis konflik di Aceh. Dua tahun setengah bukanlah waktu yang singkat, namun dalam kepemimpinan transisinya ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM termasuk pendekatan humanis,” ujarnya.

KontraS menilai, dengan melantik Achmad Marzuki, secara tidak langsung Mendagri Tito dinilai mengingkari pernyataan sendiri.

“Pada bulan lalu yang menyatakan bahwa tidak akan menunjuk TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah. Penunjukan lagi-lagi juga tidak mengindahkan Perintah MK untuk mendasarkan penunjukan pada aturan pelaksana soal penunjukan PJ Kepala Daerah,” kata Rivanlee.

Oleh karenanya mereka menyatakan sikap agar Kemendagri tidak melantik dan/atau mencabut penunjukan penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh (Gubernur Aceh).

“Selanjutnya, kami mendorong Kemendagri dalam menempatkan Penjabat Kepala Daerah harus secara transparan dan akuntabel, serta tidak lagi menempatkan Penjabat Kepala Daerah dengan latar belakang TNI-Polri,” tegas Rivanlee.

Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Pelantikan digelar di Gedung Utama DPR Aceh, pada Rabu (6/7/2022). Achmad Marzuki dilantik dalam sidang paripurna DPRA 2022, yang hanya dihadiri sekitar 38 orang anggota legislator dan tiga pimpinan dewan.

Sedangkan untuk pimpinan DPR Aceh yang hadir hanya tiga dari empat orang, yakni Ketua Saiful Bahri, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin, dan minus Wakil Ketua I Dalimi.

Informasi yang beredar banyaknya anggota DPRA yang tidak datang karena sedang berada di luar kota (Jakarta), sehingga dikabarkan tidak bisa pulang akibat tidak adanya tiket pesawat.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin membenarkan informasi tersebut bahwa banyak anggota dewan yang sedang berada di luar kota, sehingga mereka tidak bisa pulang karena masalah transportasi.

“Karena pelantikan berlangsung di DPRA baru disampaikan tanggal 5 Juli, sehingga banyak dari mereka terkendala di tiket pesawat,” katanya.

Baca Selengkapnya