Syarifah Sofiah Sekda Perempuan Pertama Kota Bogor Pilihan Bima Arya, Seperti Apa Sosoknya?
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mengumumkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor yang baru pengganti Ade Sarip Hidayat yang memasuki masa pensiun, Rabu (30/9/2020). Setelah melalui berbagai proses seleksi dan pertimbangan, pilihan Bima Arya jatuh kepada Syarifah Sofiah Dwikorawati. Syarifah juga disebut-sebut sebagai Sekda perempuan pertama di Kota Bogor. Seperti apa sosoknya?
Ibu satu anak ini lahir pada 10 November 1964 dan besar di Kota Bogor. Syarifah juga tercatat sebagai alumni SD Pengadilan 1 Kota Bogor, SMP Negeri 4 Kota Bogor dan SMA Negeri 2 Kota Bogor.
Kemudian Syarifah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni S1 Sarjana Perikanan IPB University, S2 Magister Saint Ilmu Pengelolaan dan Sumber Daya Alam di IPB University, S3 Doktor Ilmu Pengelolaan dan Sumber Daya Alam di IPB University.
Ia juga pernah mengikuti berbagai macam pendidikan informal, baik di dalam maupun luar negeri. Tiga kursus terakhir yang diikuti Syarifah adalah Regional Economic Development Strategy University of California di Los Angeles, Amerika Serikat pada 2017, Participated in the Knowledge Co-Creation Program (Country Focus) di Jepang pada 2018 dan Urban Management and Local Development di Rotterdam, Belanda pada 2018.
Kini, Syarifah Sofiah Dwikorawati akan dilantik sebagai Sekda Kota Bogor pada Kamis, 1 Oktober 2020 oleh Bima Arya.
“Setelah melalui proses yang cukup panjang, proses pengujian, assesment di Pansel, kemudian secara pribadi saya melakukan pendalam tentang rekam jejak, mempertimbangkan banyak hal, berdiskusi banyak hal dengan Pak Wakil, Pak Sekda dengan teman-teman birokrat dan media, saya ingin sampaikan Insya Allah besok (1 Oktober 2020) Kota Bogor akan memiliki Sekda perempuan pertama, yakni DR. Ir. Syarifah,” ungkap Bima Arya dalam keterangan resminya di teras Balai Kota Bogor, Rabu (30/9/2020).
Bima menyebut bahwa terpilihnya Syarifah sebagai Sekda merupakan babak baru bagi Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor.
“Ibu Syarifah adalah birokrat senior. Insya Allah akan banyak persoalan-persoalan yang selama ini belum tuntas, akan tuntas. Sebagian besar persoalan Kota Bogor Insya Allah akan terakselerasi solusinya ketika koordinasi menjadi lebih baik,” ujar Bima.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Sekda Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur pada Kemenpan-RB Aba Subagja mengatakan bahwa tahapan seleksi berlangsung secara transparan, kompetitif dan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
“Seleksi ada beberapa tahapan, tapi memang keputusan akhir ada di tangan Pak Wali dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat. (dari tiga besar nama hasil seleksi Pansel) walaupun Pak Wali mau pilih nomor satu, dua dan tiga itu bisa saja dan dijamin oleh Undang-Undang,” kata Aba.
“Jadi, artinya proses ini sudah sesuai Undang-Undang, kemudian proses penggalian kompetensi. Inilah hasil akhirnya. Saya kira nanti Bu Syarifah bisa melaksanakan pengalaman yang dimiliki, apalagi background-nya itu perencanaan pembangunan dan jabatan lain,” tambahnya.
Sekedar informasi, susunan tim Pansel Sekda Kota Bogor terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan profesional. Selain Aba Subagja, ada juga Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN pada Badan Kepegawaian Negara Ahmad Jalis, Rektor IPB University Arif Satria, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat Rd. Dewi Sartika, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drajat Wisnu Setyawan dan profesional di bidang Pelayanan Publik Mochamad Mustafa.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menilai bahwa Syarifah Sofiah Dwikorawati merupakan sosok yang tepat sebagai Sekda Kota Bogor karena sudah membuktikan perannya di sejumlah jabatan.
“Dia sebelumnya adalah Kepala Bappeda yang menjadi dapur dari desain, perencanaan program-program pemerintah. Itu dapurnya adalah Bappeda. Jadi yang meracik berbagai macam program kinerja Pemda adalah Bappeda. Makanya kemudian pengalaman itulah yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagaimana Bu Syarifah pas untuk masuk di Sekda Kota Bogor,” kata Yus.
Yus menyatakan, ada tiga hal yang harus diseimbangkan oleh sosok Sekda, yakni visi dan misi Pemerintah Kota Bogor yang dikomandani oleh Bima Arya dan Dedie Rachim, karakteristik orientasi politik dari Bima-Dedie, dan implementasi visi dan misi oleh SKPD.
“Inilah yang kemudian yang harus diseimbangkan oleh Sekda. Karena Sekda tidak hanya sekedar fungsi koordinasi dengan SKPD tapi juga harus mempunya fungsi penyeimbang antara visi dan misi wali kota dan wakil wali kota yang kemudian dijadikan visi misi Kota Bogor dengan implementasi dari leading sector-nya adalah SKPD untuk melaksanakan kinerja-kinerja program pemerintah yang akan dikerjakan untuk kepentingan kemaslahatan warga Kota Bogor,” ujarnya.
“Ketika berangkat dari situ, maka kemudian membutuhkan Sekda yang tidak hanya prestisius dilihat dalam perspektif administratif atau portofolio. Tapi juga orang yang mempunyai daya imbang itu. Kalau portofolio saya pikir relatif mudah, apalagi sifatnya administratif,” tandasnya.
Syarifah, kata Yus, juga harus mensubstantifkan berbagai macam agenda Bima Arya yang akan diimplementasikan oleh SKPD dan juga harus menata relasi antara pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif
“Karena memang harmonisasi relasi antara eksekutif dengan legislatif itu penting. Bahkan legislatif punya banyak peran, peran pengawasan, budgeting, legislasi, itu berhubungan erat dengan eksekutif. Sehingga kalau kemudian disharmonis maka tentu program-program Pemerintah Kota Bogor dengan mimpi-mimpinya Bima Arya itu akan terkendala. Bu Syarifah punya kans untuk menyeimbangkan itu dan menata kelola itu,” terang dia.
Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini mengapresiasi seluruh proses seleksi yang berjalan sebagaimana mestinya. “Saya lihat ini juga baik ya. Pak Wali punya pertimbangan masa depan yang lebih objektif. Jadi pedoman-pedoman itu yang mungkin beliau ambil. Semua (kandidat) ini terbaik, dan yang beliau pilih itu untuk kebaikan Kota Bogor kedepan,” ujar Bibin.
Bibin berharap, Sekda terpilih juga harus memiliki strategi komunikasi yang baik, paham tugas pokok. “Pribadi seorang Sekda juga harus bisa menjadi motor penggerak akselerasi mencapai visi dan misi Kota Bogor itu sendiri. Kalau menurut saya bukan hanya soal latar belakang pendidikan, tapi pengalaman seorang pilot dan supir itu kalau ditempa dengan kesulitan itu akan lebih baik. Jam terbang akan bicara,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
