Ganjar Ajak Peserta Tour de Borobudur Naik Kereta Uap Ambarawa
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama para peserta Tour de Borobudur tahun ini. Dalam tour kali ini, Ganjar bersama rombongan menaiki kereta uap peninggalan Belanda sejak tahun 1898, menikmati pemandangan indah wisata unggulan di Jawa Tengah itu.
Adapun kereta yang dinaikinya merupakan lokomotif B-5112. Kereta Uap Ambarawa ini bisa berjalan membawa tiga gerbong dengan menembus jalanan dari stasiun Tuntang menuju stasiun Ambarawa Kabupaten Semarang.
“Wah, ini keren kita disambut sama suara kereta uap, dengar itu suaranya melengking. Ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Yok kita naik,” kata Ganjar dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).
Bersama istrinya, Siti Atikoh, Ganjar terlihat sangat menikmati 30 menit perjalanannya yang disuguhi keindahan Rawa Pening, pemukiman penduduk, bentangan sawah, hingga pemandangan Gunung Merbabu dan Telomoyo yang berdiri gagah.
Ganjar mengatakan ini merupakan potensi luar biasa yang harus terus dikembangkan. Apalagi wisata kereta api uap ini disebut hanya ada tiga di dunia yakni India, Swiss dan Indonesia.
Selain bisa menikmati sensasi menaiki kereta uap bersejarah, pemandangan yang ditawarkan juga sangat mempesona. Bahkan, penumpang bisa melihat dengan bebas dari jendela pada gerbong kereta yang terbuka.
“Suasananya begitu eksotis, saya kira ini bisa kita jadikan destinasi unggulan, tentu harus ada perbaikan dan penataan. Kalau ini bisa dijadikan paket wisata, tentu menarik sekali,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Ganjar memang sengaja mengajak para peserta Tour de Borobudur menikmati sensasi lain dari event tahunan itu. Jika biasanya peserta hanya gowes di jalan dan hanya bisa menikmati Candi Borobudur, saat ini mereka juga bisa merasakan pengalaman wisata baru.
“Saya pengen berikan suasana lain, karena hampir tiap minggu jalurnya sama, saya ingin mendapatkan suasana berbeda. Saya sengaja ajak peserta naik kereta uap ini, agar mereka yang banyak juga dari luar Jawa Tengah tahu ada destinasi wisata menarik ini,” jelasnya.
Di tengah COVID-19, Ganjar menjelaskan wisata kereta uap di Ambarawa ini tentunya masih melakukan pengurangan jumlah wisatawan dan penerapan protokol yang sangat ketat.
“Kalau nanti pandemi sudah selesai, silahkan ramai-ramai wisata ke sini,” pungkasnya.
Adanya wisata baru ini tentu mendapat antusias dari para peserta. Seperti halnya salah satu peserta Tour de Borobudur asal Malang, Maydanil (22) yang tak menyangka mendapat kejutan saat mengikuti Tour de Borobudur.
“Seru sekali, saya baru kali ini naik kereta uap. Senang ya, selain itu juga bisa tahu tentang sejarah kereta api di Indonesia,” ucapnya.
Peserta yang akrab disapa Danil ini pun mengapresiasi Pemprov Jateng yang telah menggelar acara gowes dan dipadukan dengan pengenalan pariwisata.
“Keren ya, tidak hanya gowes, tapi juga bisa sekaligus berwisata. Ini tempatnya bagus, bisa dikembangkan lagi jadi wisata unggulan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Operasional Raden Agus Dwinanto Budiaji mengatakan kereta uap tersebut merupakan peninggalan Belanda sejak 1898. Sampai saat ini, kondisi lokomotif masih asli, dengan penggerak utama adalah uap dari kayu bakar.
“Minat masyarakat untuk menaiki kereta api uap ini sangat tinggi. Karena selain sensasi naik kereta api bersejarah, kami juga menawarkan sensasi pemandangan alam yang sangat eksotis selama perjalanan,” ucapnya.
Untuk bisa menaiki kereta uap, Agus mengatakan masyarakat harus melakukan reservasi dahulu secara online atau datang langsung ke kantor di Lawang Sewu Semarang. Adapun harga sewa untuk menaiki kereta uap itu mulai dari Rp 10 juta – Rp 15 juta.
“Masyarakat juga bisa naik kereta diesel. Kalau naik kereta itu, masyarakat bisa langsung datang ke stasiun Ambarawa dengan membayar tiket Rp 50.000. Tapi untuk sementara karena pandemi, wisata itu masih kami tutup,” pungkasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
