Menko PMK: Arahan Presiden, Antisipasi Fenomena Ruralisasi Bukan Urbanisasi
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden bahwa fenomenanya sekarang terbalik, bukan lagi urbanisasi tetapi justru ada kemungkinan fenomena ruralisasi, yakni orang-orang dari kota yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan atau penghidupan akan berduyun-duyun kembali ke desa.
“Presiden meminta supaya skema jaring perlindungan sosial, terutama di pedesaan harus dipastikan tepat sasaran, kemudian juga penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini digalakkan atau dilakukan oleh berbagai kementerian supaya dikaitkan dengan ekonomi desa,” ujar Menko PMK saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Kamis (24/9).
Presiden, menurut Menko Perekonomian, meminta supaya diperkuat daya ungkit desa dengan mengoptimalkan potensi lokal atau potensi di desa. Ia menambahkan bahwa sisa anggaran yang ada terutama di Kementerian Desa supaya bisa betul-betul direalisasikan secepat mungkin antara Oktober hingga Desember.
“Dengan demikian, daya serap anggaran dana pedesaan, Dana Desa itu kalau bisa diserap dengan baik dan tepat sasaran akan bisa mempercepat upaya kita untuk menghidupkan kembali gairah ekonomi di pedesaan,” kata Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa dalam Ratas misalnya Menko Perekonomian menekankan pentingnya hilirisasi produk-produk yang berkeunggulan lokal di desa dan memberikan contoh misalnya ada industri nanas di Lampung yang berkualitas yang sudah sampai ekspor dan juga pisang di Bali yang itu sudah sampai pada level ekspor walaupun sebetulnya itu berbasis dari ekonomi desa.
“Artinya, desa-desa di Indonesia ini dengan potensi yang khas, keunggulan yang khas, punya ruang untuk go international. Bisa menjadi bagian dari proses internasionalisasi berbagai macam produk komoditas Indonesia, sehingga kita akan bisa memperkaya berbagai macam aneka produk yang memiliki keunggulan ekspor,” imbuh Menko PMK.
Pada kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari kementerian dan lembaga-lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa.
“Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap harus terintegrasi satu sama lain, sehingga akan bisa memperkuat daya ungkit ekonomi di pedesaan,” katanya.
Salah satunya yang misalnya, sambung Menko PMK, adalah belum terintegrasinya tenaga-tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian dan lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa.
Berdasarkan data, lanjut Menko PMK, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang sekarang berada di desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga itu sebanyak 306.267 orang, sementara dari Kemendes sendiri memiliki tenaga pendamping 36.384 orang.
“Kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang, karena jumlah desa itu 74.953 desa, dengan asumsi satu desa satu pendamping, jumlahnya masih kurang. Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306.000 (306.267, red) itu disinergikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini akan bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi,” pungkas Menko PMK.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
