Kabar Dukacita, Dirut PTPN II Marisi Butarbutar Meninggal Dunia
Jakarta – Kabar dukacita dari PTPN II, Dirut Marisi Butarbutar dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Royal Prima, Medan, Kamis (24/9), pukul 07.00 WIB. Marisi sebelumnya sudah empat hari di rawat di rumah sakit.
Dengan kondisi kesehatan terus menurun dratis sampai hari ini Kamis pagi Marisi menghembuskan napas terakhirnya.
“Jenazah akan dibawa langsung dari rumah sakit Royal Prima Medan menuju ke tempat pemakaman Simalingkar Medan,” ujar salah satu staff PTPN II.
Diketahui pria kelahiran di Medan, 14 Juni 1963 ini memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (1988), kemudian Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa (2010) dan melanjutkan Magister Managemen dari Universitas Sumatera Utara (2007).
Marisi juga mengemban pendidikan Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2010) dan S3 Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2016).
Sebelum menjabat Dirut PTPN II, Marisi memulai karir sebagai Staff Tanaman PTPN III (Persero) (1989-2003), kemudian berlanjut sebagai Kepala Urusan PTPN III (Persero) (2003-2007).
Selain itu ia lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Resiko PTPN III (Persero) (2007-2011), Kepala Bagian Teknologi Informasi/Transformasi Bisnis/Manajemen Resiko (TI/TB/MR) PTPN III (Persero) (2011-2014), Kepala Bagian Hukum PTPN III (Persero) (2014-2015), Kepala Bagian Hukum Holding BUMN Perkebunan Jakarta (2015-Juli 2016), Direktur Operasional PTPN II (2017-2020).
Salah satu teman Marisi Butarbutar, yakni Elia Massa Manik turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian almarhum pagi ini. Mantan Dirut Holding PTPN III ini tak lupa menceritakan kisah kedekatannya dengan almarhum semasa hidupnya melalui pesan yang dikirim ke redaksi.
“Saya bertemu Almarhum pertamakali di Kantor PTPN Jalan Proklamasi Jakarta pada bulan April 2016. Saat itu beliau sebagai Kadiv yang membawahi bidang Kepatuhan dan Legal di Holding PTPN. Setelah berkenalan dan background check Almarhum yang juga sarjana pertanian dan berkarir dari bawah di operasional PTPN III, maka tidak lebih dari 1 minggu, selalu menjadi teman diskusi saya di sore dan malam hari sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis dalam rangka proses transformasi (turnaround),” tutur Elia Massa Manik dalam pesannya Kamis (24/9).
Elia Massa menceritakan, almarhum beberapa kali ikut menemaninya jika ada kunjungan dinas ke daerah. Berdua kerap kali berdiskusi terkait pengembangan dan kemajuan untuk PTPN.
“Beberapa kali saya minta Alm. ikut menemani saya dalam kunjungan dinas ke beberapa PTPN. Saya sangat ingat, surat edaran saya yang pertama 09 Mei 2016, setelah mendengarkan semua presentasi PTPN I sampai PTPN XIV, perihal poin-poin program strategis dalam Akselerasi Peningkatan Kinerja PTPN direlease setelah almarhum membacanya dan berdiskusi dengan saya di malam hari sambil ngopi dan ngobrol santai,” ungkap Elia Massa.
“Saya ingat kata-kata di poin penutup, “Kita bersepakat bahwa sumber kemajuan dan kesejahteraan untuk PTPN bersandar dan terletak pada fokus menciptakan tanaman yang “tegak dan berseri-seri” (the soul of planters, jiwa seorang yang bekerja di perkebunan). Pada waktu itu saya in search of upstream fundamental perkebunan. Inilah dasar filosophy yang banyak kami diskusikan bersama yang kemudian dilengkapi oleh semua team pada waktu itu dalam bentuk program-program kerja,” imbuhnya.
Elia Massa melanjutkan, “Tibalah waktu eksekusi reorganisasi PTPN di bulan juli 2016. Karena selama 3 bulan Alm. banyak membantu BOD di Holding, saya dan BOD Holding PTPN III sepakat ingin menempatkan Alm. untuk memegang kendali operasional di salah satu PTPN yang masih sehat dari sisi finansial. Sore hari, saya panggil Alm. untuk menyampaikan perihal tersebut, dan sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih. Sungguh saya terkejut, waktu beliau memilih PTPN II. Karena pada saat itu PTPN II adalah urutan terbawah dari sisi finansial dan lengkap dengan semua problematikanya. Sore itu saya tidak segera setuju, dan minta dia pikirkan ulang. Besoknya sebelum surat dikirim ke Shareholder, beliau tetap dalam pendiriannya dengan alasan PTPN II sangat terpuruk, butuh perhatian lebih dan beliau bercanda dan bilang kalau saya di sana dan pernah kerja dengan pak Massa di holding tentu supportnya extra. Disamping dia mantap dengan gambaran knowledge baru “tidak ada hilirisasi yang berhasil tanpa upstream yang kuat”. Juga dia senang memilih di PTPN II karena tahu bisa bekerjasama dengan Dirutnya Pak Teten yang akan fokus di restrukturisasi keuangan. Jadi menurutnya bisa fokus dan dapat big support. Unique, rare quality, kagum, speechless, dan hari itu saya percaya PTPN memiliki harapan besar untuk keberhasilan program turnaround. Yang kemudian terbukti dalam masa pengabdian saya yg sangat singkat (11 bulan); produktivitas dan posisi keuangan PTPN II maju luar biasa (beyond my expectation). PTPN kemudian, waktu saya pergi di bulan ke-11, sudah mulai membukukan laba. Tentu salah satunya karena perbaikan significant di PTPN II. Kemudian mereka juga saya berikan kebebasan menyetujui atau tidak komisaris di PTPN II yang diusulkan. Itulah juga mengapa saya meminta ada acara golf bersama di PTPN II sebagai bagian acara perpisahan saya di PTPN sekalian menghormati dedikasi dan kekaguman saya pribadi kepada seorang Marisi Butarbutar,” ungkapnya.
“Alm. Bapak Marisi Butarbutar. Selamat jalan, pergilah dengan damai. Semua semangat, jerih payah dan rasa sayang kepada PTPN yang sudah anda berikan, legacy bagaimana membangun benih-benih ‘The Soul of Planters’ ke setiap insan Perkebunan khususnya PTPN II, sudah bapak tanam dengan penuh ketulusan. Dia Yang Maha Kuasa akan memekarkan pada waktunya. Tuhan sang Pencipta menjaga dan memelihara keluarga yang bapak tinggalkan,” kata Elia Massa.
“Sekali lagi terimakasih sudah mengajarkan kepada saya pribadi ‘The Soul of Planters’ (menjaga dan menyayangi tanaman2 dengan ketulusan hati) dan bagaimana seorang leader membuat pilihan dalam karir dan melakoninya dengan keteguhan hati. Selamat jalan sahabat,” ucap Elia Massa Manik.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
