Pemkot Bogor Luncurkan Pedoman PJJ dan Sediakan WiFi Publik di 797 RW se-Kota Bogor
Bogor – Pemerintah Kota Bogor menyediakan layanan internet melalui konektivitas WiFi yang bisa diakses secara gratis oleh para pelajar di 797 titik se-Kota Bogor, Senin (21/9/2020). Dalam launching yang dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto tersebut turut diperkenalkan Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan juga konten yang bisa dimanfaatkan oleh para guru.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya dan Atang Trisnanto berkesempatan meluncurkan program di RT 04 / RW 16, Tegal Gundil, Bogor Utara. Hadir pula Pendiri Pusat Riset Pendidikan Masa Depan Monika Irayati, CEO Kelas Pintar Fernando Ufie dan Vice President Head of West Regional PT Indosat Tbk Adrian Lubis.
Tak hanya di titik itu, dilakukan pula seremoni serentak di 49 titik lainnya oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim bersama seluruh anggota DPRD Kota Bogor.
Menurut Bima Arya, tantangan terbesar yang sedang dihadapi adalah menyelamatkan anak-anak dari bahaya Covid-19 lewat penerapan PJJ.
“Kesehatannya, pendidikannya, keluarganya, itu harus lebih diperhatikan. Sehingga kami berkolaborasi untuk menjawab persoalan-persoalan itu,” ungkap Bima Arya.
Bima menambahkan, ada sejumlah persoalan dalam penerapan PJJ, seperti persoalan akses wifi yang tidak merata, kemampuan untuk membeli kuota internet dan terkait dengan materi pembelajaran lewat konten-konten yang inovatif.
“Karena dukungan teman-teman dewan ini bisa terwujud. Jadi persoalan akses ini kita coba pecahkan dengan memasang 797 titik akses wifi di seluruh Kota Bogor per RW dengan data yang disinkronkan di Dinas Pendidikan, data di Bagian Pemerintahan dan data dari teman-teman dewan,” jelasnya.
Bima menyebut program tersebut dengan paket three in one (3 in 1).
“Dan yang juga spesial ada kolaborasi antara Pusat Riset Pendidikan Masa Depan dan Kelas Pintar untuk menyusun pedoman dan konten pembelajarannya. Jadi, bukan hanya disiapkan koneksinya saja, tapi kontennya juga kita bantu. Mereka kolaborasi, ini ada pedomannya, silahkan bagaimana cara PJJ ini harus maksimal,” ujar Bima.
Bima Arya juga meminta aparatur wilayah untuk membantu memantau jalannya PJJ di titik-titik yang sudah disediakan jaringan wifi agar tidak terjadi kerumunan saat pelajar mengakses wifi secara bersamaan.
“Ini basisnya RW. Yang jadi PR ke depan, kita harus pastikan di titik-titik itu semuanya berjalan dengan protokol kesehatan. Anak-anak ini bisa berkumpul di satu titik dengan protokol kesehatan dan dipandu oleh orangtuanya. Jadi bukan memindahkan kerumunan, tapi aksesnya. Dinas Kominfo juga nanti akan pantau terkait dengan stabilitas koneksinya,” tandas Bima.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan bahwa program ini merupakan jawaban atas apa yang menjadi permintaan warga.
“Kita juga sama-sama berpikir bahwa ketika dunia pendidikan hari ini mengalami masalah, kita membayangkan sekian tahun yang akan datang ini juga akan ada masalah baru ketika masalah ini tidak diselesaikan,” kata Atang.
“Sehingga salah satu hal yang kemudian kita sepakati adalah memberikan layanan internet publik gratis di tiap RW untuk tahap pertama ini. Dan kita berharap bahwa dengan adanya kolaborasi, konten yang disediakan Kelas Pintar dan juga pedoman dari Pusat Riset Pendidikan Masa Depan, kita berharap ini masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Kita juga berharap bahwa nanti kita bisa menemukan satu pola yang kemudian bisa disempurnakan, baik dalam sisi teknis maupun sistematikanya,” tambahnya.
Anggaran yang dikucurkan untuk merealisasikan program ini ini sebesar Rp2 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) yang dilakukan pergeseran dari anggaran murni.
“Kita punya anggaran BTT cukup besar, kita akan alihkan untuk hal-hal seperti ini di tengah pandemi. Saya kira nanti dalam perjalannya akan kita lihat dan akan kita evaluasi apa permasalahan dan kemudian juga apa saja yang menjadi kebutuhan, tentu nanti akan kita rumuskan kembali untuk kemudian bisa kita selesaikan,” jelas Atang.
Sementara itu, CEO Kelas Pintar Fernando Ufie mengatakan, sangat bangga bisa ikut terlibat dalam kolaborasi untuk mempermudah warga dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh.
“Dalam hal ini Kelas Pintar memberikan layanan atau komitmennya untuk menyediakan konten dari kelas 1 hingga kelas 12. Dan pedomannya sendiri dibangun oleh Pusat Riset Pendidikan Masa Depan. Kita saling kolaborasi di sini,” ujar Fernando.
Menurutnya, konten yang dibawa oleh Kelas Pintar pada dasarnya tetap berlandaskan pada kurikulum 2013.
“Namun diberikan kebebasan kepada guru dan siswanya untuk bisa menerapkan cara belajarnya seperti apa. Yang berbeda, konten yang disuguhkan di sini akan banyak menampilkan animasi dalam mempelajari sesuatu, powerpoint, itu yang kita tuangkan dalam konten itu hingga pada akhirnya esensi dari PJJ ini adalah pembelajaran yang memandirikan anak,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Dani Rahadian menuturkan, untuk akses internet telah mendapatkan penanganan atas kolaborasi pemkot Bogor bersama penyedia layanan telekomunikasi. Namun, untuk ketersediaan gadget, Disdik Kota Bogor saat ini tengah mendata jumlah siswa yang tidak memiliki gadget atau kurang mampu.
“Tercatat, ada 2.010 siswa SD dan 1.232 siswa SMP (jumlah: 3.242 siswa) yang tidak memiliki smartphone,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
