Sampaikan Orasi Kebangsaan, Puan Apresiasi Komitmen GP Ansor Konsisten Peduli Sesama
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menceritakan kedekatan Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Kisah tersebut diceritakan Puan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 GP Ansor yang digelar di Minahasa, Sabtu (19/9).
Puan mengawali orasinya dengan mengapresiasi komitmen kebangsaan GP Ansor yang konsisten di barisan depan dalam membentuk kepedulian pada sesama.
“Dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan rasa bangga kepada GP Ansor yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Menurut Puan, konsistensi GP Ansor tidak bisa dilepaskan dari sosok KH Abdul Wahab Hasbullah, yang meletakkan fondasi pemikiran kebangsaan pada generasi muda Nahdlatul Ulama.
“Kiai Abdul Wahab Hasbullah merupakan teladan bangsa ini karena senantiasa menggelorakan spirit cinta tanah air adalah bagian dari iman (hubbul wathon minal iman),” ungkap Puan.
Dalam konteks tersebut, lanjut Puan, cinta tanah air adalah bagian dari iman, telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme kaum muda.
“Negeri ini sungguh beruntung mempunyai Ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Puan melanjutkan, Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman). Kemudian pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang mewajibkan setiap santri berperang melawan serbuan NICA untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan status hukum fardlu ‘ain, yakni wajib bagi setiap Muslim yang berada di wilayah peperangan.
Puan menyampaikan, hubungan Islam dan Nasionalisme bagi bangsa Indonesia ibarat eratnya hubungan Bung Karno dengan NU. Salah satunya adalah hubungan Bung Karno dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, dua tokoh yang bersahabat dan saling menghormati.
“Bung Karno selalu bermusyawarah dan meminta pandangan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam hal genting dan penting termasuk dengan Kiai Wahab Hasbullah,” ujarnya.
Dalam Muktamar NU di Solo tahun 1962, kata Puan, Bung Karno menegaskan kepada para muktamirin, “Saya Cinta Sekali Kepada NU”.
“Bung Karno sampaikan hal itu dari lubuk hati paling dalam, karena menyadari peran NU dalam menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. NU selalu hadir membela negara pada saat-saat genting dan penting,” ucap Puan.
Kecintaan Bung Karno kepada NU, ungkap Puan, juga dibalas dengan menganugerahi Bung Karno gelar waliyul amri ad-daruri bis syaukah, yakni pemimpin nasional dalam keadaan darurat namun memiliki wewenang yang mutlak. Gelar itu dianugerahkan dalam Muktamar ke-20 NU di Surabaya pada 1954.
“Gelar itu menegaskan bahwa Bung Karno adalah pemimpin negeri Muslim yang sah secara syariat. Sebagai cucu dari Bung Karno, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas pemberian gelar tersebut,” ucap Puan.
Puan berharap Konbes GP Ansor dapat melahirkan ide-ide besar dalam rangka membumikan Pancasila. Selain itu, Puan juga berharap GP Ansor dan seluruh warga NU, terus bergotong royong meringankan beban masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Puan menyampaikan, DPR RI juga terus bekerja menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk memastikan penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pemerintah berjalan tepat.
“Kita harus optimis mampu melalui pandemi ini. Pandemi ini semakin menuntut kita bahwa gotong royong menjadi kekuatan utama agar kita bahu-membahu sebagai bangsa. Kita tidak boleh tenggelam dalam perbedaan yang dapat menciptakan perpecahan,” ujar Puan.
Seusai Puan menyampaikan orasi kebangsaan, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa GP Ansor siap memberikan kader terbaiknya untuk menjaga Pancasila dan nasionalisme.
Puan menyambut baik ucapan Yaqut dengan mengatakan “Siap selalu menjalin silaturahmi dengan GP Ansor.”
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
