Pupuk Indonesia Optimis Corporate Farming Sukamandi Jadi Agro Solution untuk Ketahanan Pangan Nasional
Subang – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman meninjau langsung Pilot Project Corporate Farming seluas 1.000 hektar yang dikembangkan oleh BUMN Klaster Pangan dan Pupuk di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Rabu (16/9).
Dalam kunjungan ini Achmad Bakir Pasaman didampingi oleh Direktur Pemasaran Gusrizal serta Direktur Transformasi Bisnis Panji Winanteya Ruky yang diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi bersama direksi lainnya dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.
Pengembangan Corporate Farming yang melibatkan 4 (empat) BUMN yaitu PT Pupuk Kujang sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).
“Pengembangan Corporate Farming ini akan menjadi salah satu concern untuk Pupuk Indonesia khususnya sebagai Agri Solution untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dari pantauan sementara, dari corporate farming ini ada peningkatan produktivitas yang signifikan, dari rata-rata 5 ton menjadi 8 sampai 9 ton per hektar,” jelas Bakir Pasaman.
Menurut Bakir beberapa proyek Corporate Farming yang telah dijalankan oleh beberapa anak perusahaan Pupuk Indonesia akan terus dipelajari dan dievaluasi untuk melihat peluang perbaikan dan menemukan formula terbaik dalam pembentukan Proyek Corporate Farming.
“Untuk itulah dalam kesempatan ini kami mengajak rekan-rekan Pemasaran di Pupuk Indonesia melihat langsung ke lokasi proyek lahan Sang Hyang Seri. Dalam pengembangan Corporate Farming dibawah Pupuk Indonesia ke depan, tidak menutup kemungkinan akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lainnya baik swasta maupun BUMN untuk lebih menunjang keberhasilan proyek baik,” tuturnya.
Selain meninjau perkembangan Pilot Project Corporate Farming Sinergi BUMN di Sukamandi, disampaikan juga mengenai perkembangan Proyek Agro Solution yang telah dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim di Jember dan Banyuwangi, dengan masing-masing areal lahan seluas 10 ha.
“Konsepnya mirip, tapi untuk program agro solution di Jember dan Banyuwangi ini kami bekerja sama langsung dengan petani, bukan perusahaan,” ujar Bakir.
Petani-petani tersebut mendapatkan pembinaan dan kawalan teknis, serta pasokan pupuk non subsidi yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.
“Mereka juga kami kawal untuk mendapatkan bantuan permodalan KUR dari perbankan, serta memperoleh asuransi pertanian,” jelasnya.
Melalui program agro solution ini Bakir berharap produktivitas pertanian bisa meningkat di atas rata-rata. Dengan hasil panen yang melimpah, diharapkan pendapatan petani binaan bisa meningkat sehingga mendorong kesejahteraan mereka dan menghilangkan ketergantungan terhadap tengkulak dan pengijon.
“Bahkan dengan pendapatan yang baik ini, mereka nanti tidak bergantung lagi pada pupuk subsidi, tapi sanggup membeli pupuk non subsidi dengan formula-formula yang memang dibutuhkan oleh lahannya,” sebut Bakir.
Sementara itu Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi mengatakan, dalam skema bisnis Corporate Farming di Sukamandi, BUMN yang terlibat menjalankan harus secara optimal menjalankan peranannya sesuai dengan core business-nya masing-masing.
“Pupuk Kujang berperan dalam pemupukan berimbang, Sang Hyang Seri berperan sebagai penyedia lahan dan pemilihan benih. Pertani berperan dalam pengolahan benih dan penyerapan gabah dan proses pendistribusian dan pemasaran produk dilakukan oleh RNI,” jelasnya.
Dalam proyek ini juga melakukan metode pendekatan yakni kerjasama langsung dengan petani dan kerjasama korporasi BUMN.
“Proyek ini tak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas semata, namun kami juga memperhatikan kesejahteraan petani sebagai penggarap di lahan ini,” tuturnya.
“Kami berharap pengembangan corporate farming sinergi BUMN ini dapat mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi,” lanjut Maryadi.
Selain itu Maryadi menilai penggunaan pupuk seimbang dan pembenahan tanah kunci akan menjadi suksesnya program ini. Ia menjelaskan dari rekomendasi tim riset Pupuk Kujang bahwa penggunaan pupuk NPK 24 – 6 – 16 + S + Zn, terbukti efektif dan mampu meningkatkan produktifitas secara signifikan.
“Kami memproyeksikan rata-rata produksi 8,5 ton/ha, dari rata-rata produktifitas di Sukamandi yang 5,5 ton/ha,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama SHS Karyawan Gunarso berharap, pilot project Corporate Farming ini hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh petani pada umumnya. Petani bisa belajar mengenal pertanian modern dan memperlakukan lahan mereka dengan baik dengan pola cocok tanam yang benar sehingga memberikan hasil optimal.
“Corporate Farming ini diharapkan bukan saja memberi manfaat bagi korporasi yang mengerjakannya, tetapi hendaknya bisa dijadikan rujukan dalam pengolahan lahan yang benar, pola budi daya yang benar, dan proses pasca produksi yang benar, sehingga petani lain bisa menduplikasi dalam skala lebih kecil. Tim Corporate Farming ini sudah harus mempersiapkan metode baku dan memberikan bantuan teknis kepada petani lainnya,” tutup Karyawan.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
