Connect with us

Proyek Jargas Rumah Tangga PGN Lampaui Target, Kini Progres Capai 73,8 Persen

Kompas – Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Redy Ferryanto mengatakan, pihaknya tetap meneruskan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) dengan prosedur yang ketat selama pandemi Covid-19.

Dengan begitu, upaya akselerasi pelaksanaan program dan penugasan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun telah melampaui target.

Hingga September 2020, realisasi aktual pembangunan jargas dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di 23 kabupaten dan kota telah mencapai 73,8 persen dibanding rencana progres awal sebesar 67,4 persen.

“Progres realisasinya saat ini telah mencapai sekitar 94.400 sambungan rumah (SR). Kami bersyukur realisasi ini melebihi target aktual penyelesaian yang ditentukan,” ungkapnya, seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2020).

Bahkan, beberapa titik pembangunan jargas menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan pencapaian target lebih dari 80 persen. Beberapa titik tersebut, seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Serang, Kota Semarang, dan Kota Blora.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh stakeholder khususnya Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas (Migas) dan pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, proses konstruksi di masa yang sangat menantang ini tetap dapat berjalan dengan kondusif.

“Ini juga sebagai bukti nyata bahwa komitmen layanan masyarakat dan kepedulian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur energi tidaklah kendor,” ungkap Redy.

Redy juga menjelaskan, pembangunan jargas pemerintah dengan dana sekitar Rp 1,3 triliun telah dilaksanakan di 24 kabupaten dan kota yang dibagi dalam 10 paket.

Rinciannya, yaitu jargas Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 16.709 SR. Lalu, Jargas Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang sebanyak 13.358 SR, jargas Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 13.044 SR.

Sambungan jargas lainnya di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan sambungan sebanyak 12.189 SR, jargas Kota Dumai dan Kota Pekanbaru sebanyak 9.981 SR. Kemudian, jargas Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun sebanyak 12.932 SR.

Ada pula jargas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Serang sebanyak 13.114 SR. Di Jawa Tengah, dibangun pula jargas Kota Semarang dan Kabupaten Blora sebanyak 10.725 SR.

Tak hanya itu, pembangunan juga dialokasikan di wilayah-wilayah baru di Kalimantan Timur, yakni Jargas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sebanyak 9.003 SR. Kemudian, jargas Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Tarakan sebanyak 16.809 SR.

Pencapaian target tersebut juga merupakan bagian komitmen PGN yang menjadi Subholding Gas PT Pertamina (Persero). Melalui Kementerian ESDM, PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jaringan gas rumah tangga (jargas) dengan dana APBN 2020 sebanyak 127.864 SR.

Namun, jumlah ini dilakukan penyesuaian karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah. Dari semula 266.070 SR, kini terbagi menjadi 127.864 SRT pada 2020, dan 138.206 SR dibangun pada 2021.

Wujud pemerataan manfaat gas bumi

Adapun, program jargas rumah tangga merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) ditujukan untuk mewujudkan pemerataan manfaat gas bumi sebagai bahan bakar yang aman, ramah lingkungan dan efisien yang dapat dirasakan masyarakat langsung.

Kini, PGN telah melayani sekitar lebih dari 400.000 pelanggan rumah tangga aktif di 17 provinsi di Indonesia, dengan alokasi gas sekitar 6,7 miliar british thermal unit (MBTU).

Redy menambahkan, PGN terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar pembangunan jargas dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Adapun terkait kendala dari dampak Covid-19, PGN terus berkoordinasi dengan Pertamina Group, Ditjen Migas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan dalam hal distribusi material dan pelaksanaan proyek.

Koordinasi internal PGN dan Pertamina Grup juga dilakukan, terkait dengan penggunaan material stok pada proyek APBN.

“Kami berharap, pembangunan jargas pemerintah tahun ini dapat terealisasikan sesuai dengan target,” harapnya.

Mengingat, lanjutnya, program jargas pemerintah penting untuk mengurangi tingginya proporsi energi impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya