Plan Indonesia dan TopKarir Indonesia Selenggarakan Festival E-Karir untuk Kaum Muda
Jakarta – Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) berkolaborasi dengan TopKarir Indonesia menyelenggarakan Festival E-Karir “Career in ICT Era” pada Rabu (9/9). Acara ini bertujuan untuk memberikan akses peluang kerja kepada anak muda, khususnya perempuan yang terdampak secara tidak langsung secara ekonomi dari pandemik COVID-19.
Berdasarkan data Kamar Dagang Indonesia (KADIN), sekitar lima juta dan menuju angka 8 juta orang kehilangan pekerjaan, termasuk sejumlah UMKM yang mayoritas digawangi oleh milenial.
Pandemik COVID-19 ini telah mempersempit lapangan pekerjaan. Namun, peluang untuk tetap produktif dan berkarya tetap ada khususnya pada bisnis yang terkait kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan teknologi.
Plan Indonesia mendukung upaya pemberdayaan kaum muda, terutama perempuan melalui proyek Tech Muda. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan pengembangan teknologi informasi untuk 150 anak muda.
Kegiatan ini menyediakan mentorship untuk meningkatkan kemampuan peserta mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menghadapi dunia kerja dan meningkatkan peluang ekonomi mereka.
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia meyakini bahwa mengatasi masalah pengangguran tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian.
“Kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor berperan penting dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Festival E-Karir ini merupakan salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengatasi permasalah pengangguran yang meningkat di masa pandemik COVID-19” jelas Dini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9).
Festival E-Karir menghadirkan berbagai perusahaan di sektor IT dan sektor lainnya antara lain: Itommey, 2Tang, PT Pan Brothers, GRC Board, PT Mitra Insan Sejahtera dan Lotus.
Di samping menghadirkan berbagai perusahaan dalam acara Festival E-Karir juga di dukung oleh Community Partner di antaranya Female Geek, Maxima, London School Beyond Academy, Indonesia Mengajar Digital dan Purna Paskibraka Indonesia.
Selain expo daring, acara ini juga mengadakan kegiatan yang membantu para peserta dalam mengembangkan karir seperti Tes Minat dan Bakat, TopKarir Klinik, Kelas TopEdu, Lowongan Kerja Eksklusif.
Berbagai sesi daring juga terbuka untuk umum yang diisi oleh para ahli di bidangnya seperti Agata Paskarista (Konselor Psikologi Pendidikan dan Karir), Sonia Marunduh (Psikolog), Denny Samboh (HR & People Development Consultant), Jiwo Damar Anarkie (Social Impact Manager Warung Pintar), Ivan Tigana (Chief Business Officer Nodeflux) dan masih banyak lagi.
Bayu Janitra Wirjoatmodjo, selaku CEO & Co-Founder PT. Top Karir Indonesia yang telah bersinergi dengan Young On Top, sebuah organisasi komunitas kaum muda beranggota 600.000 orang di 25 kota besar di Indonesia, turut memberikan dukungan untuk upaya pemberdayaan ekonomi kaum muda.
“Saya yakin peran serta semua pihak dalam pengentasan penganguran akan mempercepat pembangunan di Indonesia, salah satunya melalui kegiatan Festival E-Karir ini.” tegas Bayu.
Festival E-Karir ini diharapkan membawa dampak positif bagi kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda Indonesia. Uang dan peluang masih ada, tetapi prioritas telah berubah, saatnya kaum muda mampu dan lebih berdaya di era digital.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.