Hormati Keputusan Megawati, Whisnu Tunjukkan Sikap Ksatria dan Siap Menangkan PDIP di Pilkada Surabaya
Surabaya – Kekecewaan tetap tak bisa ditutupi oleh Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Ketika selesai pengumuman rekomendasi DPP PDI Perjuangan siang kemarin, Rabu (2/9), ia tertunduk lesu dan langsung menuju lantai 2 kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Langkahnya diikuti pula oleh Kusnadi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.
Meski begitu, sebagai kader PDI Perjuangan dan juga anak dari Sekjen PDI Perjuangan 2000-2005 Soetjipto Soedjono, Whisnu tetap tegar dan berbesar hati. Sangat Nampak jiwa ksatrianya sebagai kader partai. Sebab, terkadang politik memang tak sesuai dengan yang diharapkan.
Setelah melakukan konsolidasi dengan kader PDI Perjuangan lainnya, akhirnya Whisnu angkat bicara soal dirinya yang tidak mendapat rekom PDI Perjuangan di Pilwali Surabaya 2020. Whisnu yang juga wakil wali Kota Surabaya ini tetap patuh dengan keputusan partai. Ia menerima keputusan Mega, sosok yang juga memberinya amanah sebagai Wakil Walikota selama 7 tahun ini.
“Tentu yang jelas kita sebagai kader partai tetap tegak lurus dengan keputusan ketua umum,” kata Whisnu dengan tegas dan kepala yang tegak, tanda seorang ksatria.
Meski belum diberi amanah oleh Mega saat ini, Whisnu mengaku sebagai kader partai dengan usaha sangat maksimal akan memenangkan calon yang diusung oleh partainya. Terlebih saat telekonferensi, Mega sempat berterima kasih secara langsung kepada Whisnu. Maka dari itu, sebagai kader partai yang berbesar hati, dengan tangan terbuka Whisnu memilih memenangkan partainya ketimbang memuaskan dirinya sendiri.
“Jadi kita harus memenangkan Surabaya untuk PDI Perjuangan. Saya ya sama seperti semua kader PDI Perjuangan ya, akan tetap tegak lurus dengan keputusan ketua umum,” kata Whisnu dengan tegar.
Terkait dengan pendukunya yang kecewa, Whisnu menanggapi dengan santai dan tegar. Sebagai kader yang sudah ditempa pelbagai jaman dan karakter politik, Whisnu mengaku akan mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan kepada pendukungnya untuk menerima keputusan DPP PDI Perjuangan.
“jadi tentu untuk yang kecewa nanti kita kumpul lagi ya. Sebab, sebagai petugas partai harus tegak lurus dengan ketua umum. Dengan semua keputusan DPP,” katanya.
Ketika ditanya mengenai tugas khusus yang diberikan Mega kepadanya, Whisnu Sakti dengan santai menjawab belum mendapat arahan.
“Hehehe belum,” ujarnya dengan santai.
Seperti diketahui, Whisnu Sakti Buana merupakan anak dari Soetjipto Soedjono, Sekjen DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005. Whisnu didapuk oleh Mega untuk menjadi Wakil Walikota pada tahun 2013 menggantikan Bambang DH yang mundut untuk keperluan Pilgub Jatim.
Tahun 2015, Whisnu kembali dipercaya Mega untuk mendampingi Risma dalam Pilwali Surabaya. Dengan jargon #IkiSuroboyo dan #SurabayaNowandThen, Whisnu yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya bisa mengantar Risma menang pilwali, dengan kemenangan telak 86,34% dari total suara.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
