Serapan Anggaran Rendah, Rakyat Belum Rasakan Manfaat Program KKP
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengungkapkan bahwa serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru mencapai angka 38,19 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 4,6 triliun. Hal itu berarti masih sekitar 60 persen anggaran KKP yang belum sampai ke rakyat.
“Bacaan sederhananya, rakyat belum merasakan (manfaat) program KKP. Padahal para nelayan, baik nelayan tangkap maupun budi daya, sangat membutuhkannya. Selain itu, anggaran tersebut juga diperlukan untuk menggerakkan inovasi dan kreasi bagi produk-produk olahan,” ucap Lema dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Dikatakannya, para nelayan seperti di kabupaten di Provinsi NTT banyak mengeluhkan banyak hal, khususnya nelayan tangkap menyangkut sarana dan prasarana. Di Pantura Timor yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, potensi perikanan tangkapnya sangat luar biasa. Tetapi ironisnya, di sana juga menjadi kantong kemiskinan. Padahal Pantura Timor ini merupakan beranda depan Negara Republik Indonesia,” tandasnya.
Menyangkut masalah postur anggaran Tahun 2021, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, secara konseptual sering dikatakan bahwa laut adalah masa depan Indonesia. Tetapi secara faktual laut Indonesia belum menjadi ruang dan sumber hidup. Dengan luas laut yang besar yang dimiliki Indonesia, namun orientasi (arah kemajuan pembangunan) masih terpusat di darat.
“Oleh karenanya, saya mendukung (peningkatan anggaran) KKP. Komisi IV harus mendorong untuk meningkatkan anggaran KKP ini. Kita senang Kementerian Pertanian pagu anggarannya ada diangka Rp 21 triliun, lalu kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan Cuma Rp 6,6 triliun. Kalau kita periksa lagi, Ditjen Perikanan Tangkap itu hanya sekitar Rp 763 miliar. Budi Daya hanya Rp 1,2 triliun. Kita ini serius bernegara atau tidak. Serius ingin membangun sektor maritim kita atau tidak. Masa depan kita, menurut saya ada di laut,” tegas Lema.
Pada kesempatan tersebut Lema juga menyoroti secara khusus tentang pendapatan negara bukan pajak yang terkait dengan ekspor benih lobster. Sebab sepengetahuan dirinya, sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum menerbitkan mekanisme pungutan terkait PNBP tersebut.
“Namun kita tahu, pada 12 Juni 2020, Kementerian KKP sudah mengekspor benih lobster ke Vietnam. Padahal peraturan turunannya setahu kami belum ada. PNBP yang diperoleh itu per 60 ribu benih lobster harganya hanya 15 ribu rupiah. Menurut saya ini sangat rendah. Pertanyaan yang paling mendasar, untuk apa kebijakan ini dan apa manfaat buat nelayan kita. Masyarakat miskin di Indonesia 25 persennya adalah nelayan. Jadi kalau 60 ribu benih lobster diekspor ke luar negeri dan PNBP nya buat negara ini Cuma 15 ribu rupiah maka jelas kebijakan ini tidak pro kepada nelayan,” tukasnya.
Disisi lain eksportir benih lobster mendapatkan untung yang sangat besar, tambahnya. Padahal dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa semangat dari Peraturan Menteri KKP tentang ekspor benih lobster ini semangatnya adalah budi daya lobster. “Saya berdiri pada posisi mendukung KKP dalam bentuk peningkatan postur anggaran, tetapi tolong kebijakan yang menyangkut ekspor benih lobster ini kita pikirkan kembali,” imbuh Lema.
Dalam rapat kerja itu, ia juga sempat menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Saya kira ini satu prestasi yang patut diapresiasi. Dan mewakili masyarakat NTT, saya mengucapkan terima kasih kepada KKP dengan telah dilaksanakannya program gemar ikan dan pelatihan diversifikasi olahan ikan di Provinsi NTT. Ibu-ibu di Kabupaten Sumba Timur dan Belu, merasa senang sekali. Mungkin selanjutnya perlu diadakan kembali program sejenis. Kalau sebelumnya produk iklan, mungkin kedepan produk rumput laut atau lain sebagainya,” pungkasnya. (dep/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
