Usai Proyek SEHATI Plan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Berkomitmen Perbanyak Akses dan Fasilitas Sanitasi Inklusif
Lombok Utara – Sekda Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati resmi menutup Proyek Sanitasi Berkelanjutan Untuk Wilayah Indonesia Timur (SEHATI) pada selasa (11/8) di Aula Kantor Bupati. Proyek SEHATI dilakukan bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) sejak 2016 dan telah memberikan manfaat kepada 103.131 jiwa yang tersebar di 31.714 rumah tangga di 15 desa pilot dan 205 dusun di Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Melalui proyek SEHATI, kini akses dan pemanfaatan sarana sanitasi berkualitas dan berkelanjutan telah tersedia untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun menilai bahwa air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.
“Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target SDGs telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Kami berkomitmen melalui program dan penganggaran yang memadai, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dengan Plan Indonesia dan SIMAVI.” jelas Sekda Lombok Utara, Raden Nurjati.
Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti, menyampaikan bahwa dalam implementasinya, proyek SEHATI menggunakan pendekatan berbasis kesetaraan gender dan inklusif. Contohnya dengan mengedepankan hak-hak perempuan dalam pembangunan sektor sanitasi dan memprioritaskan akses sanitasi dan kebersihan kepada kelompok difabel, lansia, warga paling miskin, dan kelompok marginal lainnya.
Terbitnya Kebijakan terkait Sanitasi
Salah satu capaian proyek SEHATI di Lombok Utara dapat dilihat dari kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan STBM 5 pilar yang meningkat terdiri dari: stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaaan sampah, dan pengelolaaan limbah cair. Hasilnya, berdasarkan data monitoring SIMAVI 2019, rata-rata kapasitas pemerintah daerah diukur dari aspek pengganggaran, perencanaan, kemampuan supervisi ke tingkat di bawah hingga monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten mencapai 90 persen.
“Saya mengapresiasi upaya Plan Indonesia yang telah mendampingi masyarakat bersama kami selama 4,5 tahun melalui implementasi Proyek SEHATI. Beberapa kebijakan yang sudah kami terbitkan adalah Peraturan Bupati terkait STBM, Surat Edaran (SE) Sinkronisasi Perencanaan Sanitasi Kabupaten dan Desa, dan SE Kabupaten Bebas BABS.” ujar Raden Nurjati.
Tingkatkan Perilaku Higienis Masyarakat
Selain terbitnya kebijakan, peningkatan perubahan perilaku higienis masyarakat pun sangat signifikan pada capaian setiap pilar STBM sejak 2016.
“Melalui proyek SEHATI, kami berupaya memastikan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak perempuan dengan membenahi akses sanitasi demi menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi,” kata Dini.
Data monitoring proyek SEHATI menunjukkan bahwa 92 persen rumah tangga di 15 desa pilot sudah punya akses pada fasilitas sanitasi atau tidak melakukan buang air besar sembarangan (BABS) dan 73 persen rumah tangga telah memiliki toilet yang layak dan aman.
Lahirkan Wirausaha Sanitasi
Dalam implementasinya, proyek SEHATI juga melakukan program penguatan Wirausaha Sanitasi (WUSAN). Plan Indonesia dan POKJA AMPL memberikan pelatihan manajemen usaha dan pembuatan paket jamban dan closet pada tukang yang berminat. Kelompok usaha inilah yang memproduksi dan menjual closet, menyediakan paket jamban, dan juga menjual tabung filter air.
Hingga akhir durasi implementasi proyek, para WUSAN telah memproduksi 3.500 unit closet, 900 paket jamban, 20 unit toilet ramah disabilitas, dan lebih dari 1.000 unit tabung filter air. Selain itu, para WUSAN telah berdaya dan berinovasi untuk mengadakan metode pembayaran angsuran guna membantu keluarga kurang mampu.
Acara penutupan proyek SEHATI turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah Lombok Utara, Heryanto yang mengapresiasi peningkatan kapasitas dalam tata kelola sanitasi oleh Plan Indonesia. Kegiatan tersebut telah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD yang membidangi sektor, POKJA AMPL yang berfungsi dengan baik, terjadi koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa untuk program sanitasi.
“Forum diskusi yang difasilitasi proyek SEHATI mendorong lahirnya komitmen baru, seperti integrasi pendanaan sektor sanitasi melalui APBD II dan dana desa, serta mendorong kebijakan yang diperlukan untuk percepatan sektor sanitasi.” jelas Heryanto.
Walaupun proyek SEHATI telah usai, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan untuk tetap berkomitmen memprioritaskan sektor sanitasi dengan kebijakan dan penganggaran yang memadai. Pembelajaran selama implementasi proyek merupakan kunci pertimbangan utama dalam menyusun dokumen pembangunan berikutnya seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.