Wapres Ma’ruf: Jadikan Semangat Juang Kemerdekaan sebagai Landasan Membangun Bangsa dan Melawan Pandemi Covid-19
Jakarta – Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh 75 tahun yang lalu merupakan berkat dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun berkat dan rahmat Allah tersebut tidak turun begitu saja, tetapi harus diupayakan melalui perjuangan yang gigih dari para pejuang bangsa. Oleh sebab itu, semangat juang ini harus menjadi landasan bangsa Indonesia saat ini, untuk meraih berkat dan rahmat Allah dalam membangun bangsa dan melawan pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Khutbah Jum’at di Masjid Baiturrahim Istana Kepresidenan Jakarta, Jum’at (14/08/2020).
“Dengan semangat juang dan semangat kesatuan dan persatuan, dan semangat ista’in billah wala ta’jiz, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah, kita jadikan sebagai landasan utama di dalam kita membangun Indonesia yang lebih maju dan yang sejahtera,” ungkap Wapres.
Selain itu, semangat juang kemerdekaan ini, sambung Wapres, juga harus dijadikan landasan untuk melawan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor sosial dan ekonomi.
“Dengan semangat itu pula kita jadikan landasan untuk menghadapi Covid-19 yang tengah menimpa bangsa kita dan bahkan seluruh bangsa di dunia, yang dampaknya tidak hanya pada kesehatan tapi juga pada sektor sosial dan ekonomi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa rahmat Allah akan diturunkan kepada mereka yang gigih berupaya untuk meraihnya melalui jalan kebaikan. Sebagaimana hal ini dilakukan olah para pejuang bangsa hingga akhirnya memperoleh kemenangan dan kemerdekaan.
“Allah SWT juga menyatakan, inna rahmatallaahi qaribun lil muhsinin, rahmat Allah itu dekat pada orang yang melakukan perbuatan baik. Karena itu, apa yang dilakukan oleh para pejuang bangsa itu, pantas untuk memperoleh berkat dan rahmat Allah SWT. Mereka juga telah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan, ista’in billah, ista’in billah wala ta’jiz, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dan kamu jangan lemah. Kamu harus kuat, harus tegar, tetapi juga mintalah kemudian pertolongan oleh Allah SWT,” papar Wapres.
Di samping itu, semangat juang ini harus dibarengi dengan rasa optimis bahwa apa yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, yaitu pandemi Covid-19, adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang insya Allah akan berlalu.
“Kita yakin bahwa Covid-19 ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah, ibtilaan minallah, kepada kita bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Apakah kita tabah, sabar, dan tetap tegar di dalam menghadapinya. Dan kita yakin sebagai suatu cobaan, Covid-19 ini insya Allah akan berlalu,” ungkap Wapres.
“Allah SWT juga telah menyatakan, fainna ma’al usri yusron, inna ma’al usri yusro, bahwa bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan, dan bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan,” tambahnya.
Bersyukur dan Jaga Kesepakatan Nasional
Pada khutbah ini, Wapres juga mengajak kepada bangsa Indonesia untuk tidak henti bersyukur atas anugerah 75 tahun kemerdekaan Indonesia, dengan cara merawat dan menjaganya.
“Kita juga harus bersyukur karena para pendiri bangsa dengan semangat kesatuan dan persatuan telah berhasil meletakkan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Mereka telah menyusun, menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan titik temu dari seluruh bangsa yang berbeda-beda, yang dalam perspektif Islam disebut sebagai kalimatun sawaa’, yaitu kesepakatan. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara NKRI,” pesan Wapres.
Menurut Wapres, negara Indonesia berdiri dari hasil kesepakatan-kesepakatan para pendiri bangsa yang tidak boleh sedikitpun dilanggar. Terlebih oleh umat Islam karena umat Islam adalah umat yang sangat menjaga kesepakatannya.
“Ketiga hal ini (Pancasila, UUD 1945, dan NKRI) merupakan kesepakatan nasional (yang) dalam perspektif Islam disebut sebagai al mitsaq al wathany, kesepakatan nasional. Karena itu, bagi umat Islam negara ini adalah negara kesepakatan, darul mitsaq, yang harus dijaga dan dipelihara,” tegasnya.
“Islam Indonesia adalah Islam ma’al mitsaq, Islam yang di dalamnya ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijaga, dipelihara, dan dihormati. Karena umat Islam adalah umat yang senantiasa menjaga kesepakatannya, al mu’minuna ‘ala syurutihim,” sambung Wapres.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
