Wapres Ma’ruf: Tunjukkan Pemerintah Serius Tangani Pandemi, dengan Serapan Anggaran Kesehatan yang Baik
Jakarta – Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk di antaranya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terus dihantui perasaan tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari belanja hingga konsumsi.
Hal ini tentu menghambat berputarnya roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.
“Marilah kita membangun kepercayaan [masyarakat] bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti), dan ilmiah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (13/08/2020).
Salah satu caranya, menurut Wapres, adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan. Karena, dengan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi untuk melawan virus ini. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.
Kunci Tanggulangi Pandemi dan Putar Roda Ekonomi
“Untuk itulah penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di bidang kesehatan ini menjadi kunci untuk menanggulangi pandemi ini, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk memutar kembali roda perekonomian,” papar Wapres.
Oleh karena itu, Wapres pun mengimbau kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan yang ada dalam penerapan program pemulihan kesehatan dan ekonomi, baik itu hambatan struktural maupun hambatan prosedural.
“Mengedepankan perannya sebagai koordinator dalam implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Hindari penyusunan program baru, kecuali program (tersebut) dapat memberikan daya ungkit serta dapat dipastikan implementasinya,” imbau Wapres.
“Saya ingin Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai Ketua Komite untuk dapat mendorong agar pelaksanaan penanganan kesehatan dapat dipercepat. Pada awalnya, dalam bidang kesehatan kita merencanakan 2 hal besar. Pertama, berbagai rencana aksi dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan test secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, kita merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan kita. Sehingga, bila pandemi memburuk atau berulang lagi di masa yang akan datang, kita telah benar-benar siap,” tambahnya.
Menutup arahannya, tak lupa Wapres juga menekankan kepada jajaran terkait untuk terus melakukan pemulihan di bidang ekonomi seiring dengan pemulihan di sisi kesehatan.
Dua Program Perlu Atensi Khusus: Bantuan Produktif dan Subsidi Upah
“Sebelum saya akhiri, saya ingin Menko, Menkeu, dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan 2 program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kedua, Program Subsidi Upah,” pungkas Wapres.
Mengawali paparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang tepat, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.
“Terkait dengan kesehatan, memang kalau kita lihat jumlah daripada mereka yang terkena dibandingkan berbagai negara lain, sebenarnya kasus sembuh di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global. Jadi, kasus sembuh Covid-19 di Indonesia ini 65,64 persen dan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di global yakni 65,53 (persen). Kemudian, fatality rate kita saat sekarang memang sekitar 4 persen, memang di atas sedikit yaitu 4,52 persen. dan secara global itu 3,63 persen,” papar Airlangga.
Dari segi pengetesan, Airlangga mengapresiasi beberapa daerah yang telah melaksanakan pengetesan masif, bahkan sesuai standar World Health Organization (WHO).
“Dari segi jumlah tes, Indonesia sudah menjalani jumlah tes 1,7 juta di mana ini di bawah Italia, di atas Bangladesh, Meksiko, bahkan Jepang. Kemudian jumlah tes per 1 juta penduduk itu kita sekitar 6.522, dan apabila kita lihat spesimen PCR ini, DKI Jakarta memang tertinggi yaitu 181.239, diikuti Jawa Timur 111.841, dan Jawa Barat 88.994,” lanjut Airlangga.
“Jadi, jumlah PCR per satu juta (penduduk), Jakarta ini jauh mengungguli dan Jakarta sudah setara dengan apa yang didorong oleh WHO,” imbuhnya.
Tampak hadir dalam rapat secara virtual diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta serta Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
