Ketua Satgas PEN: Bantuan Pemulihan Ekonomi Sudah Diserap Keluarga Miskin
Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar yang diwujudkan dalam sejumlah program ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan hal itu agar ada percepatan dalam perputaran ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan tema ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’.
“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Satgas PEN katanya memiliki 3 fokus utama di antaranya Bantuan Sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Program Padat Karya.
“Untuk program Bantuan Sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin,” lanjutnya.
Pagu anggaran untuk program itu ada Rp37,4 triliun. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebanyak Rp27 triliun atau 72% dari pagu anggaran. Dari pengamatannya sejauh ini, bantuan yang sifatnya tunai itu tidak menemui kendala. Ia optimis hingga akhir tahun ini, penyerapannya akan tercapai 100%.
Masih dalam Bantuan Sosial, program kedua yang cukup besar ialah Program Kartu Sembako. Pagu anggarannya Rp43,6 triliun diarahkan pada total penerima mencapai 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada dilapisan terbawah.
“Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen (59%) dari pagu anggaran,” lanjutnya.
Lalu program ketiga ialah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang ditargetkan untuk daerah-daerah yang terkena dampak Covid-19. Baik itu wilayah Jabodetabek maupun diluarnya. Pagu anggarannya Rp39,2 triliun dengan realisasi sudah mencapai Rp19 triliun atau 49% terserap. Total penerimanya mencapai 10,9 juta keluarga.
Berikutnya keempat, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pagu anggarannya sebesar Rp31,8 triliun dengan jumlah penerima 8 juta keluarga. Namun ia mengakui serapannya yang sebesar 27% masih terbilang dibawah target.
“Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar,” masih kata Budi.
Sementara untuk program UMKM ada 2 program besarnya. Pertama Program Subsidi Bunga UMKM. Pagu anggarannya Rp35 triliun. Namun sampai saat ini diakui Budi baru bisa tersalurkan Rp1,3 triliun atau 3,71%. “Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen,” lanjut Budi.
Masalah ini katanya sudah dibicarakan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian dan juga bank-bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.
“Kami melihat dengan (Rp)1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar (Rp)204 triliun,” ujarnya. Realisasi itu katanya sudah menjangkau hampir semua UMKM yang berada dalam sistem perbankan sudah menerima penyaluran.
Dari hasil realisasi itu menjadi peluang bagi Satgas dalam memperluas atau ekspansi jangkauan program, namun tetap mengarahkan program ke UMKM.
Masih dalam Program UMKM, ada Program Penempatan Dana yang mengganggarkan Rp79 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sudah mencapai 38% yang disalurkan bank-bank Himbara serta telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM dan kredit tersalurkan sebesar Rp35 triliun.
Saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai, akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah. “Sehingga penyaluran program Penempatan Dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia,” jelasnya.
Di samping itu ada juga Program Padat Karya dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun. Serapannya dinilai cukup baik yaitu sebesar 45,7% yang menyerap 3 juta pekerja dan banyak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Subsidi Gaji
Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) juga telah menyiapkan Program Bantuan Subsidi Gaji. Kriteria penerima manfaat tenaga kerja formal yang menerima penghasilan di bawah Rp5 juta dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk kartu pra kerja namun masih ada satu segmen yang masih perlu dibantu.
“Tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Tenaga Kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sudah dirumahkan, sebagian dari mereka sudah dipotong gajinya,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, di Istana Kepresidenan, DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Jumlah pekerja yang ada di segmen ini menurut Budi cukup banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS TK, pekerja yang menerima bantuan adalah mereka yg memiliki gaji di bawah 5 juta atau sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Penerima bantuan juga diluar pegawai BUMN dan pegawai negeri.
Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tahun 2020 yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan dalam kuartal ketiga dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.
“Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang tedaftar di BPJS TK,” katanya. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun.
(chrst)
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
