Ketua Satgas PEN: Bantuan Pemulihan Ekonomi Sudah Diserap Keluarga Miskin
Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar yang diwujudkan dalam sejumlah program ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan hal itu agar ada percepatan dalam perputaran ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan tema ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’.
“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Satgas PEN katanya memiliki 3 fokus utama di antaranya Bantuan Sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Program Padat Karya.
“Untuk program Bantuan Sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin,” lanjutnya.
Pagu anggaran untuk program itu ada Rp37,4 triliun. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebanyak Rp27 triliun atau 72% dari pagu anggaran. Dari pengamatannya sejauh ini, bantuan yang sifatnya tunai itu tidak menemui kendala. Ia optimis hingga akhir tahun ini, penyerapannya akan tercapai 100%.
Masih dalam Bantuan Sosial, program kedua yang cukup besar ialah Program Kartu Sembako. Pagu anggarannya Rp43,6 triliun diarahkan pada total penerima mencapai 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada dilapisan terbawah.
“Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen (59%) dari pagu anggaran,” lanjutnya.
Lalu program ketiga ialah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang ditargetkan untuk daerah-daerah yang terkena dampak Covid-19. Baik itu wilayah Jabodetabek maupun diluarnya. Pagu anggarannya Rp39,2 triliun dengan realisasi sudah mencapai Rp19 triliun atau 49% terserap. Total penerimanya mencapai 10,9 juta keluarga.
Berikutnya keempat, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pagu anggarannya sebesar Rp31,8 triliun dengan jumlah penerima 8 juta keluarga. Namun ia mengakui serapannya yang sebesar 27% masih terbilang dibawah target.
“Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar,” masih kata Budi.
Sementara untuk program UMKM ada 2 program besarnya. Pertama Program Subsidi Bunga UMKM. Pagu anggarannya Rp35 triliun. Namun sampai saat ini diakui Budi baru bisa tersalurkan Rp1,3 triliun atau 3,71%. “Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen,” lanjut Budi.
Masalah ini katanya sudah dibicarakan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian dan juga bank-bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.
“Kami melihat dengan (Rp)1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar (Rp)204 triliun,” ujarnya. Realisasi itu katanya sudah menjangkau hampir semua UMKM yang berada dalam sistem perbankan sudah menerima penyaluran.
Dari hasil realisasi itu menjadi peluang bagi Satgas dalam memperluas atau ekspansi jangkauan program, namun tetap mengarahkan program ke UMKM.
Masih dalam Program UMKM, ada Program Penempatan Dana yang mengganggarkan Rp79 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sudah mencapai 38% yang disalurkan bank-bank Himbara serta telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM dan kredit tersalurkan sebesar Rp35 triliun.
Saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai, akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah. “Sehingga penyaluran program Penempatan Dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia,” jelasnya.
Di samping itu ada juga Program Padat Karya dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun. Serapannya dinilai cukup baik yaitu sebesar 45,7% yang menyerap 3 juta pekerja dan banyak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Subsidi Gaji
Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) juga telah menyiapkan Program Bantuan Subsidi Gaji. Kriteria penerima manfaat tenaga kerja formal yang menerima penghasilan di bawah Rp5 juta dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk kartu pra kerja namun masih ada satu segmen yang masih perlu dibantu.
“Tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Tenaga Kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sudah dirumahkan, sebagian dari mereka sudah dipotong gajinya,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, di Istana Kepresidenan, DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Jumlah pekerja yang ada di segmen ini menurut Budi cukup banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS TK, pekerja yang menerima bantuan adalah mereka yg memiliki gaji di bawah 5 juta atau sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Penerima bantuan juga diluar pegawai BUMN dan pegawai negeri.
Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tahun 2020 yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan dalam kuartal ketiga dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.
“Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang tedaftar di BPJS TK,” katanya. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
