Lantik Kabinet Covid-19, Bima Arya: Jangan Diam dan Jangan Main-main dengan Jabatan
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya melantik 348 pejabat struktural dan fungsional di halaman Balaikota Bogor, Kamis (6/8/2020). Bima Arya meminta kepada para pejabat yang dilantik harus siap memenangkan peperangan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.
Dalam pelantikan terbatas yang sebagian dilakukan secara daring tersebut, 36 jabatan merupakan aparatur di wilayah, mulai dari kepala seksi, lurah hingga camat. Dua camat yang dilantik adalah Camat Bogor Utara Marse Hendra Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Camat Tanah Sareal Sahib Khan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Selebihnya merupakan jabatan struktural dan fungsional di Sekretariat Daerah Kota Bogor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga Puskesmas.
“Diamonds always will be diamonds. Intan akan selalu terlihat dimana pun juga (ditempatkan). Saat ini, situasi tidak mudah. Perang melawan Covid harus kita menangkan. Rotasi, mutasi, promosi, dan demosi yang dilakukan hari ini sesungguhnya adalah strategi kita untuk memenangkan pertarungan. Insya Allah ini adalah barisan yang solid, Insya Allah ini adalah formasi bagi para petarung. Semua harus siap untuk bergerak, semua harus siap untuk bertarung, semua harus siap untuk berperang dan semua jangan diam,” ungkap Bima Arya dalam sambutannya.
Pejabat yang baru dilantik, lanjut Bima, jangan pernah diam melihat lonjakan Covid-19 di Kota Bogor. Ia meminta aparatur membantu warga yang terdampak akibat Covid lewat kebijakan-kebijakan yang inovatif dan rajin turun ke lapangan.
“Tidak diam melihat saudara-saudara kita banyak yang kehilangan pekerjaan dan menganggur. Tidak diam melihat warga Bogor masih ada yang kelaparan. Tidak diam melihat anak-anak yang kebingungan dengan model pembelajaran jarak jauh. Tidak diam menyaksikan bagaimana keluarga berpikir keras untuk mencari uang agar bisa membeli kuota supaya anak-anak tetap belajar. Tidak diam melihat bagaimana ancaman kurang gizi bagi ibu hamil, ancaman-ancaman yang datang hari demi hari mengiringi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.
“Keterlaluan kalau kita masih diam. Karena kita dibayar dan digaji oleh rakyat, oleh mereka yang harus kita layani dengan sepenuh hati. Jangan ada yang diam, jangan ada yang main-main dengan jabatan, jangan ada yang menyalahgunakan kepercayaan atasan dan jabatan,” tambah Bima.
Bima Arya mengatakan, bahwa pejabat-pejabat tersebut harus solid dalam struktur yang disebut ‘Kabinet Covid-19’ untuk mencurahkan energi, semangat, otak dan waktu yang digunakan guna memenangkan pertarungan melawan Covid-19 ini.
“Saat inilah APBD kita, kegiatan kita, semuanya kita kerahkan untuk memenangkan pertarungan. Ada lima panduan yang sering saya ingatkan kepada seluruh ASN Kota Bogor. Ketika kita mendesain, menggeser anggaran, merubah anggaran, merencanakan anggaran dan melaksanakan anggaran. Nomor satu adalah kesehatan, dua adalah ekonomi, ketiga adalah pendidikan, keempat baru kita bicara program prioritas dan kelima janji kampanye,” ujarnya.
“Pinggirkan janji kampanye apabila tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Angkat ke atas isu-isu yang hari ini ditunggu diselesaikan oleh rakyat seperti kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Dinas harus kuat dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Camat dan lurah harus menguasai lapangan, harus paham persoalan. Pertarungan kita hari ini adalah di lapangan. Jangan diam dan jangan takut. Niat kita sekali lagi adalah mengabdi dan melayani rakyat. Hari ini warga menunggu jawaban dari harapan-harapan mereka. Hari ini warga berharap mimpi mereka agar pandemi ini bisa kita hadapi bersama-sama. Selamat bekerja, semoga Allah mudahkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kota Bogor Taufik mengatakan, pelantikan pejabat tersebut tertulis dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.45-561 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkot Bogor serta Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.45-562 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dari dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
“Rotasi, mutasi, promosi yang dilakukan hari ini sudah sesuai peraturan yang ada. Selain memang ada pensiun, perimbangan lainnya seperti yang disampaikan Pak Wali adalah untuk memperkuat wilayah dan bertarung di tengah situasi pandemi ini. Yang dilantik jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pengisian kepala puskesmas. Diantaranya juga ada 18 Lurah dan 2 Camat. Total yang dilantik 348 pejabat,” ujar Taufik.
(hed)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
