Doni Monardo Minta Jabar ‘Mainkan Gas dan Rem’ Tangani COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pentingnya memainkan ‘gas dan rem’ dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Hal itu penting dilakukan mengingat bahwa 20 persen pendapatan negara berasal dari sektor industri yang ada di Jawa Barat. Di sisi lain, roda penggerak di sektor industri tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat dan yang terbesar ada di Jawa Barat.
“Kalau daerahnya risikonya rendah, (maka) gasnya bisa ditekan. Tapi kalau seandainya tingkat ancamannya meningkat, remnya yang ditekan,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Gedung Negara Pakuwan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8).
Selain itu, Doni juga meminta agar peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis dan laboratorium dapat ditambah. Hal itu mengingat adanya keterbatasan tenaga pada setiap hari libur, sehingga proses uji spesimen terhambat dan tidak optimal.
Di samping itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memberikan kebutuhan para tenaga medis dan laboratorium agar penanganan COVID-19 dapat lebih maksimal.
“Petugas lab-nya (laboratorium-red) yang perlu kita tingkatkan kualitasnya termasuk dukungan operasional dan dukungan logistik untuk mereka agar bisa optimal,” kata Doni.
“Sehingga para petugas medis kita bisa bekerja lebih baik dan mereka harus terjamin juga keselamatan dan keamanannya. Karena melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium memiliki risiko yang sangat besar,” imbuh Doni.
Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan agar pemeriksaan kesehatan lebih rutin digalakkan, terutama bagi instansi atau lembaga yang memilki banyak pegawai atau anggota dalam satu tempat. Sehingga ke depannya penularan COVID-19 dapat dicegah dan tidak menular ke masyarakat.
“Kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah proaktif, maka masyarakat sekitarnya menjadi berisiko,” kata Doni.
COVID-19 Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menegaskan bahwa COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi. Hal itu ditegaskan Doni, mengingat hingga dewasa ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu, sehingga banyak kalangan yang abai terhadap protokol kesehatan.
Menurut Doni, penyakit yang menyerang pernafasan tersebut sudah banyak merenggut korban jiwa. Sehingga dalam hal ini, COVID-19 disebut seperti malaikat pencabut nyawa.
“COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” tegas Doni.
Berdasarkan data dan analisa Tim Satgas Penanganan COVID-19, korban jiwa akibat COVID-19 adalah mereka yang termasuk dalam kelompok rentan dari segi usia dan penderita penyakit penyerta.
Dalam hal ini usia rentan adalah di atas 45 tahun dan penyakit penyerta atau komorbiditas meliputi jantung, diabetes, paru-paru, hipertensi, kanker dan sebagainya.
Oleh sebab itu, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak seluruh komponen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat lebih memaksimalkan kinerja penanganan COVID-19, khususnya dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat.
Serahkan 2 Juta Masker
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menyerahkan bantuan 2 juta lembar masker kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Satgas Penangananan COVID-19 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disaksikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Satgas serta jajaran BNPB.
Selain masker, Satgas Penanganan COVID-19 juga menyerahkan bantuan lain berupa hazmat sebanyak 500 unit, kacamata googles 500 buah, tisu disinfektan 1.260 pak dan hand sanitizer 100 ml sebanyak 360 botol.
Usai penyerahan bantuan tersebut, Doni Monardo dan Gubernur Ridwan Kamil memberikan masker kepada para calon penumpang kereta api di Stasiun Kereta Api Bandung, sebagai bentuk implementasi dari “Gerakan Satu Juta Masker”.
(zico)
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
