Mendagri Apresiasi Keberhasilan Polri Tangkap Djoko Tjandra
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Tim Polri yang berhasil menangkap Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia. Menurut Mendagri, keberhasilan Jajaran Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buronan di luar negeri itu tak gampang. Mesti mengatasi jalur birokrasi antar negara.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi luar biasa, ” kata Mendagri, menjawab pertanyaan para wartawan usai solat Idul Adha di kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (31/7).
Menurut Mendagri, menangkap buronan di luar negeri itu bukan perkara mudah. Sebab, mesti mengatasi birokrasi antar negara. Meskipun ada perjanjian ekstradisi antar dua negara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam kesempatan itu juga, Mendagri sempat menjawab pertanyaan wartawan seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Menurut Mendagri, persiapan Pilkada terus dilakukan. Pemerintah, sepenuhnya mendukung kerja penyelenggara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.
Tito menyampaikan, dalam beberapa waktu yang lalu, keliling ke beberapa provinsi, untuk mengecek kesiapan Pilkada. Terutama dari sisi anggaran pemilihan yang disediakan oleh pemerintah daerah lewat mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Sebagian besar baik. Anggaran juga sebagian besar sudah 100 persen untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Jadi tidak ada alasan bagi KPUD dan Bawaslu daerah untuk tidak bekerja,” ujarnya.
Sebagai Mendagri Tito, telah menginstruksikan jajarannya, untuk mengejar soal anggaran itu. Karena Pilkada serentak ini adalah agenda strategis nasional. Dirinya juga kemarin, telah bertemu dengan Ketua KPU dan jajarannya, juga dengan pimpinan DKPP, membahas persiapan pemilihan.
“Kita sharing pandangan mengenai kesiapan. Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan sudah bagus. Tahapan-tahapan verifikasi faktual sudah dilakukan. Sekarang memasuki masa pemutakhiran data coklit, door to door. Ini juga berlangsung dengan relatif cukup baik. Protokol kesehatannya juga ditaati. Nah tinggal sama-sama, kami memiliki memiliki satu kesamaan bahwa Pilkada ini bukan sesautu yang terpisah dengan pandemi,” papar Tito.
“Jadi isu pandemi kita jadikan isu sentral dalam rangka pilkada, baik dalam rangka menjaga protokol kesehatannya untuk penyelenggara, pengaman, pengawas dan pemilih, tapi yang lebih utama lagi adalah untuk mendorong atau jadi momentum emas yang mungkin setelah pilkada ini tidak akan ada lagi momentum sebaik ini, untuk memacu mesin daerah, 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.
Karena bagaimana pun, kata dia, menanggulangi wabah Covid-19 ini bukan pekerjaan pusat saja. Tapi ini kerja bersama. Sebab, jika pusat saja yang all out, mesin pemerintahan yang bergerak baru 50 persen. Sementara, di era otonomi, sebagian kewenangan ada di tangan daerah.
“Nah 270 (daerah) akan Pilkada. Pilkada itu adalah pertarungan hidup mati untuk kekuasaan di daerah. Nah kita giring isunya menjadi pertarungan sehat, kontestasi sehat, adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19. Apa gagasan para calon bupati atau walikota atau gubernur untuk menangani Covid-19 di daerahnya dan dampak sosial ekonominya? Pilih mereka yang punya gagasan yang baik, pilih mereka yang bisa mengendalikan. Kalau seadainya yang tidak bisa mengendalikan dan tidak punya gagasan, tidak punya konsep segala macam ya kasihan rakyatnya nanti. Berantakan nanti, Covid-nya dimana-mana. Tapi yang punya konsep, punya keseriusan, punya kesungguhan itu yang terbaik, maka pilihlah. Rakyat itu di negara demokrasi faktanya dia hanya menunjukkan powernya pada saat election atau pemilihan,” kata Mendagri panjang lebar.
Jadi katanya, Pilkada ini momentum emas untuk memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini kesempatan rakyat untuk memilih mereka yang benar-benar punya gagasan, benar-benar yang berbuat atasi Covid dan dampaknya.
” Yang tidak berbuat daerahnya karena Covid-19, ya jangan dipilih kalau saya begitu, jangan dipilih. Pusat sudah all out, daerah juga all out, sehingga akhirnya bisa mengendalikan masyarakat, karena problema pandemi Covid-19 ini sebenarnya problem bagaimana mengendalikan masyarakat yang 270 juta ini taat pada protokol kesehatan. Itu tidak gampang di negara sebesar Indonesia ini, ” ujarnya.
(mjf)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
