Belajar dari Sejarah Pandemi Flu Spanyol 1918
Jakarta – Tepat pada tahun 1918, dunia diguncang wabah flu mematikan yang dikenal dengan flu Spanyol. Para peneliti dan sejarawan meyakini wabah flu Spanyol menewaskan 20 sampai 100 juta orang dalam dua tahun, yakni antara tahun 1918 dan 1920. Bahkan disebutkan dalam riset jurnalis BBC World Service Fernando Duarte, flu Spanyol menewaskan lebih banyak orang daripada korban Perang Dunia I.
Kini setelah lebih dari 100 tahun kemudian, seluruh dunia kembali dihantam pandemi yang tak kalah dahsyatnya, yakni serangan virus SARS-CoV-2. Hampir seluruh negara juga kesulitan untuk keluar dari dampak yang ditimbulkan serta korban yang terus berjatuhan. Namun, banyak hal yang dapat kita pelajari dari pandemi flu Spanyol.
Menurut Syefri Luwis, peneliti sejarah wabah dari Universitas Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu episentrum wabah ini. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang sangat padat pada saat itu, dan juga karena adanya pertentangan dimana para pengusaha tetap memaksa untuk perjalanan kapal laut. Dirinya juga menyebut penyebab penyakit flu Spanyol ini dapat menyebar dengan sangat cepat di Hindia Belanda dikarenakan tidak adanya larangan masyarakat untuk berkumpul oleh pemerintah Hindia Belanda, meski telah diperingatkan oleh dinas kesehatan.
“Tetapi ternyata, direktur kehakiman bilang jangan sampai orang dilarang untuk berkumpul karena itu akan membuat keresahan. Itulah yang membuat ternyata penyakit bisa menyebar dengan sangat cepat,” jelas Syefri dalam dialog Satuan Tugas di Graha BNPB Jakarta, Kamis, (30/7).
Salah satu pembelajaran sejarah yang sangat baik dapat diambil dari langkah sosialisasi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Syefri menjelaskan, meski dianggap terlambat langkah pemerintah Hindia Belanda menerbitkan dua buku mengenai wabah flu perlu diapresiasi. Dengan pendekatan lokal dan budaya, salah satunya dengan diterbitkannya buku dalam bahasa Jawa Honocoroko dan menggunakan tokoh-tokoh pewayangan, hal tersebut memudahkan informasi sampai ke masyarakat.
“Mereka menuliskannya dengan bahasa sangat lokal, bahasa Jawa Honocoroko, dan itu dengan di dalamnya dengan tokoh-tokoh wayang jadi itu mengena ke hati masyarakat,” tutur Syefri.
Dalam dialog yang dipandu Prita Laura tersebut juga hadir melalui media daring Ravando Lie, kandidat Doktor Sejarah University of Melbourne. Ravando menerangkan teori awal merebaknya flu Spanyol yang diduga bermula dari Kansas, Amerika Serikat hingga menyebar melalui mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh penjuru dunia termasuk ke wilayah nusantara. Ia pun menyebut angka korban flu Spanyol di nusantara hingga 1,5 – 4,37 juta jiwa hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja.
Menurut Ravando strategi dengan melakukan penelitian ilmiah mengenai flu Spanyol yang dilakukan oleh Influenza Komisi bentukan pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu terobosan penting. Dimana mereka menyebarkan kuesioner ke berbagai dokter yang tersebar di Hindia-Belanda untuk mengetahui dan mempelajari penanganan flu Spanyol dari berbagai daerah. Dari sinilah awal pemerintah kolonial merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi yang kemudian berujung pada dibentuknya Influenza Odonasi pada tahun 1920.
Influenza Odonasi merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang dinilai paling signifikan, dengan mengatur hukuman terhadap yang melanggar, peraturan turun-naik penumpang dan juga angkut barang misalnya di pelabuhan. Dari pelabuhan inilah diduga kuat sebagai sarana utama penyebaran virus flu Spanyol. Namun langkah tersebutpun dianggapnya cukup terlambat.
“Tetapi itu cukup terlambat karena pada tahun 1920 ketika virus itu sudah mulai tertidur atau mungkin mulai menghilang pada saat itu,” jelas Ravando.
Melihat sejarah yang begitu panjang, Ravando mengatakan pandemi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya kerap berulang polanya. Namun pemerintah perlu membuat grand design secara jangka panjang, serta penting melihat sisi sejarah dan kesehatan sebagai unsur yang tidak terpisahkan.
Sementara Syefri memberi masukan terkait sosialisasi kepada pemerintah Indonesia agar ke depannya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih detail dan memperhatikan seluruh aspek masyarakat. Salah satu contohnya dengan sosialisasi menggunakan bahasa daerah.
“Dengan menggunakan bahasa daerah akan semakin mendekatkan masyarakat dengan bahaya ini, jadi mereka lebih sadar,” tutup Syefri.
(hels)
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
