Presiden Jokowi Dorong Pamong Praja Muda Ciptakan Budaya Kerja yang Lebih Inovatif
Bogor – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya kecepatan dan efisiensi agar sebuah negara bisa bersaing dalam kompetisi di tingkat global. Menurutnya, saat ini bukan negara yang besar akan mengalahkan negara yang kecil, melainkan negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
Untuk itu, saat memberikan amanat pada acara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2020, Presiden mendorong para pamong praja muda untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif, lebih cepat, dan efisien dalam birokrasi.
“Di sinilah justru letak permasalahan pemerintahan kita, terlalu banyak aturan yang membelenggu diri sendiri, terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan prosedur. Birokrasi telah terjebak oleh aturan yang menyulitkan, yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.
Kepala Negara berharap para pamong praja muda dapat memberikan nuansa dan pemikiran-pemikiran yang berbeda yang ikut memacu birokrasi menempuh jalan yang efisien dengan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat. Hal tersebut harus dilakukan baik dalam situasi normal maupun saat krisis pandemi seperti saat ini.
“Saya mengajak Saudara-saudara untuk mengawal perubahan cara kerja baru. Dari cara kerja yang rumit, yang lambat, menjadi cara kerja yang cepat. Dari regulasi yang banyak dan rumit, ke regulasi yang sedikit dan sederhana. Dari SOP yang berbelit-belit, ke SOP yang mudah dan sederhana,” imbuhnya.
Menurut Presiden, para pamong praja muda adalah masa depan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa. Mereka juga adalah para penentu reformasi di instansi masing-masing.
“Tangan kalian lah yang akan menjalankan adaptasi dan reformasi itu. Hati kalian lah yang akan merawat kedekatan dengan rakyat dan yang melayani rakyat. Tekad kalian lah yang akan memperkokoh Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.
Di hari pelantikan ini, Presiden menyerukan bahwa ini adalah sebuah permulaan bagi perjalanan darma bakti para pamong praja untuk negeri. Momen pelantikan ini merupakan saat bagi para pamong praja muda untuk menunjukkan prestasi sebagai pamong praja yang melayani rakyat.
“Tunjukkan integritas, tunjukkan loyalitasmu kepada masyarakat, kepada bangsa, dan negara. Tunjukkan kecerdasan dan ketangkasanmu untuk menghadapi perubahan zaman. Tunjukkan kemampuanmu untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan. Menjadi pamong praja akan membuka ladang pengabdian yang membanggakan, pengabdian untuk ideologi negara kita Pancasila, untuk NKRI, untuk konstitusi kita, serta Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk Indonesia maju yang semakin jaya,” ungkapnya.
Di penghujung amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa capaian para pamong praja muda tak bisa lepas dari jerih payah berbagai pihak, terutama orang tua dan para dosen, pelatih, serta pengasuh di kampus. Untuk itu, Presiden berharap agar para pamong praja muda mensyukuri hamparan kesempatan dan dukungan tersebut.
“Selamat bertugas para Pamong Praja Muda Indonesia. Teruslah belajar mengikuti perkembangan zaman. Jaga integritasmu sebagai pelayan masyarakat, jagalah kehormatan dirimu sebagai Abdi Negara, buatlah Indonesia maju di tangan Saudara-saudara,” tandasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
