Tasyakuran Harlah PKB, Cak Imin: Momentum Merancang Mutu Pendidikan dan Wujudkan Kedaulatan Pangan
Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa momentum Hari Lahir (Harlah) ke-22 PKB pada Kamis ini adalah momentum menata ulang cara kerja pendekatan baru untuk merancang strategi pembangunan yang mengoreksi mutu pendidikan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Dua hal itu disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, dalam tasyakuran Harlah ke-22 PKB, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta.
“Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, gerakkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan, keputusan, strategi baru di dalam pembangunan nasional kita,” ujar Cak Imin, seperti dilansir Antara.
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam solusi krisis yang dihadapi Indonesia, sebab, itu yang paling dekat dengan kemampuan rakyat dan paling nyata dibutuhkan di dalam masa krisis dunia ke depan.
“Ke depan ini, akan ada kesulitan dan tantangan yang disebut nanti masa panen habis, ada kesulitan pangan dan bahan pokok. Impor kita akan agak sulit karena negara lain juga mengalami penurunan produksi. Tidak ada pilihan lain, kita harus menggerakkan pertanian sebagai jalan keluar dari krisis yang kita hadapi,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyapa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang hadir sebagai salah satu kader PKB. “Enggak ada yang tahu kalau beliau ini kader PKB,” kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan ingin mendukung program lumbung pangan (food estate) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penguatan sumber daya manusia dan teknologi pertanian melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia meminta kepada calon kepala daerah yang akan didukung PKB di daerah, dibuatkan kontrak politik, agar mereka mau membangun percepatan pembangunan iptek di sektor pertanian yang nanti akan menumbuhkan ekonomi alternatif bagi kebutuhan masyarakat ke depan.
Perbaikan mutu iptek telah dimulai PKB dengan ikut mendorong regulasi anggaran penerimaan belanja negara dapat dialokasikan 20 persen untuk pendidikan.
“Alhamdulillah, bersama partai-partai lain, komitmen itu ditetapkan. Banyak ahli-ahli anggaran yang menolak waktu itu, karena tidak signifikan dalam tata kelola maupun perencanaan. Tapi kita, politisi PKB, tata kelola, signifikansi, administrasi nomor dua, nomor satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara terwujud dengan baik,” kata Cak Imin.
Selain itu, Fraksi PKB juga merancang Undang-Undang Pesantren yang penting bagi peningkatan harkat dan martabat lembaga pendidikan yang hadir sejak masa penjajahan Belanda tersebut.
“Persamaan hak, pengakuan dan penghormatan kepada pesantren sebagai kekuatan sejarah,” kata Cak Imin.
Cak Imin bercerita telah mencuit di Twitter kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, agar jangan sekali-kali melupakan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam peran mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jadi apa pun kebijakannya, jangan sampai tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan bahwa PKB hari ini memiliki kekuatan dipilih oleh rakyat Indonesia sebesar 10 persen.
Ia mengatakan bahwa 10 persen itu adalah modal PKB mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara, arah pemerintahan serta regulasi.
Namun, ia optimistis bahwa dengan modal 10 persen itu dapat meningkat menjadi 25 persen dengan dukungan dan upaya maksimal yang diberikan kader-kader PKB.
“Karena apa, karena menteri-menteri PKB itu terus melakukan pendekatan upaya maksimal, para legislator PKB melakukan langkah-langkah penting,” kata Cak Imin pula.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
