Refleksi Peringatan Hari Lahir PKB, 22 Tahun Aksi Melayani Indonesia
Syahdan, pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-21 PKB, Ketua Umum DPP PKB Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menyatakan bahwa partai yang dilahirkan PB Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998 ini sebagai “partai yang meresapi filosofi lebah, yakni bermanfaat untuk semua umat manusia serta semesta alam, terutama mampu menjadi obat bagi seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia”. Kata kunci dalam kalimat di atas adalah “manfaat”.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja. Melalui tujuan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat “tanpa terkecuali”, eksistensi PKB akan terus menancap kuat di publik. PKB seperti rumah lebah dan para kader serta anggotanya sebagai lebah-lebah yang menebarkan rahmat, kebaikan, kebajikan, dan hal-hal produktif kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.
Politik “Kehadiran” PKB
Salah satu manifestasi politik lebah PKB itu tecermin dalam bentuk keberpihakan kepada kaum mustadh’afin melalui beragam advokasi secara total. Misalnya advokasi yang dilakukan PKB dalam membantu petani tebu di Jawa (2017) dalam memperjuangkan penghapusan PPN gula 10 persen. Dan berbuah manis dengan diterbitkannya PMK 116/2017 yang membebaskan gula konsumsi dari PPN 10 persen.
Kasus lain datang dari petani karet di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang mengadukan nasibnya kepada PKB di medio Juli 2017 karena harga karet terjun bebas sehingga membuat penghasilan mereka merosot tajam. Alhamdulillah, atas desakan PKB, pada Februari 2018 pemerintah mulai menyerap karet rakyat sebagai bahan baku pembuatan jalan pengganti aspal serta melakukan upaya peremajaan karet rakyat dengan bibit berkualitas. PKB juga ikut mengadvokasi persoalan yang menimpa nelayan, petani garam, dan hak rakyat atas tanah sebagaimana yang 1.100 keluarga petani di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dan Muara Gembong, Bekasi, mendapatkan hak tanahnya.
Advokasi PKB juga merambah sektor pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui satgas PMI yang dibentuk PKB, banyak PMI yang terbebas dari hukuman di negara tempat mereka bekerja. Yang terakhir tahanan atas nama Eti binti Toyib asal Majalengka yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan, kini telah bebas dari ancaman hukuman mati dan sudah kembali ke Indonesia (Juli 2020). Bahkan, sepanjang masa pandemi Covid-19, PKB hadir melakukan aksi nyata kerja-kerja kemanusiaan untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan jutaan masker, hand sanitizer, serta ratusan ribu paket sembako ke seluruh pelosok negeri (Mei 2020).
PKB, Madrasah Diniyah, dan Pesantren
Terlepas dari beragam aksi nyata PKB dalam persoalan advokasi, ada hal yang memang tak bisa dilupakan dalam catatan sejarah PKB selama sepuluh tahun terakhir, yaitu konsistensi PKB berkhidmat kepada NU dan pesantren. Beragam kebijakan strategis yang dilakukan PKB berkaitan dengan NU dan pesantren, di antaranya, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, PKB mendesak realisasi janji kampanye soal Hari Santri sehingga presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.
PKB juga menentang Permendikbud 23/2017 tentang full day school karena bagi PKB kebijakan itu akan mereduksi eksistensi madrasah diniyah dan pesantren. Berkat perjuangan yang dilakukan PKB serta dukungan para kiai, akhirnya Permendikbud 23/2017 dicabut.
Sementara itu, kontribusi nyata PKB bagi pesantren tecermin dari keberhasilan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Pesantren di akhir 2019. FPKB menjadi inisiator dan motor utama lahirnya UU Pesantren. Melalui UU tersebut, pesantren mendapatkan pengakuan, legitimasi, kesetaraan, dan alokasi anggaran dari negara tanpa harus kehilangan independensi serta kemandiriannya.
Lebih dari itu, seluruh “lebah parlemen” PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah diinstruksi untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Pesantren dengan mengusulkan lahirnya Perda Pesantren di tiap-tiap daerah. Bahkan, belum lama ini, FPKB DPR berhasil memperjuangkan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun dari APBN untuk pesantren dalam menghadapi Covid-19.
Kemanusiaan Universal
Tahun 2018 menjadi tahun penanda eksistensi PKB di dunia internasional dengan diterimanya secara resmi menjadi anggota Centrist Democrat International (CDI). PKB menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang diterima CDI dengan nilai A atau keanggotaan penuh.
Gebrakan pertama PKB di CDI adalah diterimanya konsep persaudaraan kemanusiaan sebagai landasan peradaban dunia hasil Bahtsul Masail Maudlu’iyyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Maret 2019 sebagai resolusi resmi CDI. PKB juga berhasil menjadikan Piagam Persaudaraan yang ditandatangani bersama oleh Grand Syekh Al-Azhar Mesir Dr Ahmad Thayyeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 sebagai resolusi CDI dan menjadi dasar perjuangan 151 partai politik dari 70 negara anggota CDI di seluruh dunia.
Terakhir, dalam upaya mewujudkan visi Gus Dur “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, PKB menyatakan haluan politik internasional yang digambarkan sebagai jabaran dari wawasan yang diwariskan para pendiri bangsa. Tujuannya agar posisi Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.
Haluan politik internasional itu memuat sikap agar semua negara dan bangsa di dunia memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, menerima serta menghormati negara-bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat warga dari setiap bangsa, tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain, tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menjadikan agama sebagai pembenaran atas tindakan melawan hukum, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Haluan politik internasional PKB itu disuarakan melalui forum CDI maupun kerja sama antar-partai politik dari pelbagai negara lainnya.
Bil ikhtisar, aksi PKB sebagai “lebah” dalam melayani Indonesia melalui kerja-kerja politik PKB mendapatkan pengakuan masyarakat Indonesia. Terbukti, PKB menjadi partai pemenang keempat Pemilu 2019 dengan perolehan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota serta menjadi aktor kunci kemenangan Jokowi dalam dua kali pilpres: 2014 dan 2019. Alhasil, PKB mampu menancapkan milestone pada Pemilu 2019 dengan melampaui perolehan suara dan kursi PKB tahun 1999 sekaligus menjadi partai nasionalis-agamais terbesar di dunia dengan 13,6 juta suara serta mampu mengantarkan Ketua Dewan Syuro Pertama PKB Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.
Dirgahayu Partai Kebangkitan Bangsa yang berharlah ke-22
Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
