Bima Arya Ungkap Faktor Terurainya Kepadatan di Stasiun Bogor Pagi Ini
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya memantau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (13/7/2020). Tiba jam 05.15 WIB pagi, ia langsung melihat alur penumpang yang hendak menaiki bus gratis untuk mengurai kepadatan antrean KRL.
Tampak petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengatur sistem keberangkatan penumpang di Jalan Mayor Oking, Bogor Tengah. Disiapkan pula jalur antrean bus dengan lima tujuan keberangkatan, yakni Sudirman, Juanda, Tanah Abang, Manggarai dan Tebet.
Petugas juga memeriksa suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer kepada penumpang sebelum menaiki bus. Ada 150 bus yang disiagakan, 10 unit diantaranya berangkat dari titik Pool Damri samping Botani Square. Bus-bus tersebut merupakan bantuan dari Kemenhub melalui Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Pemprov DKI Jakarta.
Dari pantauan di lapangan, kepadatan penumpang KRL yang terjadi setiap Senin mampu diurai. Bahkan, situasi di Stasiun Bogor sudah bisa terkendali sejak jam 06.00 WIB. Penumpang yang pada Senin sebelumnya harus antre dua jam untuk bisa naik KRL, saat ini hanya membutuhkan waktu 10-20 menit saja.
Bima Arya mengungkapkan, faktor terurainya kepadatan di Stasiun Bogor pada Senin pagi tadi karena adanya sinergi yang baik dari lintas lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, PT KAI, PT KCI, Perum PPD dan Pemkot Bogor.
“Tentu ini berkat karena sinergi yang baik. PT KAI menambah dua jadwal lebih pagi pada jam 03.42 dan 3.55 WIB serta sistem antrea juga sudah lebik baik. Kemudian ada 150 bus yang disiapkan, ada 75 unit dari Kemenhub, 75 unit dari Pemprov DKI Jakarta. Sangat membantu untuk mencairkan penumpang,” ungkap Bima.
“Jam segini (06.30 WIB) kalau minggu lalu sedang penuh-penuhnya, sekarang sudah relatif kosong malah. Kita lihat tadi penumpang saat subuh lebih memilih naik bus. Tapi kita arahkan untuk naik kereta dulu, jika di dalam stasiun sudah mulai padat, ya kita buka antrean di bus untuk mengurainya. Buka tutup gitu,” jelasnya.
Bukan Solusi Permanen
Meski berdampak terhadap terurainya kepadatan penumpang, lanjut Bima, fasilitas bus gratis ini bukan solusi permanen. “Kita sedang mematangkan terus strategi lain yang lebih permanen bersama-sama PT KAI, Kemenhub dan Pemprov DKI. Sebelum ada solusi permanen mudah-mudahan setiap Senin bisa seperti ini. Nanti kita laporkan kepada Pak Menko, Pak Menhub terkait situasi hari ini yang cukup terkendali. Tapi kita tentu akan mematangkan skenario permanen,” terang Bima.
Bima menambahkan, Pemkot Bogor pada hari ini juga akan menggelar rapat dengan Direksi Transjakarta. “Tadi juga sudah ada pembicaraan dengan Kepala BPTJ, sudah disebar juga angket untuk mengetahui respon dari penumpang kereta apabila ada angkutan alternatif bus tetapi berbayar. Kita jajaki itu. Tidak mungkin seperti ini terus. Kita sedang membicarakan, menyiapkan skenario moda transportasi bus yang bisa menjadi permanen,” katanya.
“Kemungkinan titik keberangkatannya tidak semua di sini, kita sebar. Kita lihat nanti hasil kuesionernya seperti apa. Tapi harus bekerja sama dengan PO lokal. Harus dibangun sistem kerjasama juga dengan Kota Bogor dengan PO Lokal di Bogor,” tambahnya.
Ia juga mengimbau kepada warga bahwa situasi masih belum aman dan bahaya selalu mengintai setiap saat. Jadi, warga Bogor wajib menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak bahwa hari ini alur penumpang lebih lancar dari sebelumnya. PT KAI, kata dia, tetap akan konsisten menerapkan protokol Covid-19 di lingkungan stasiun dan gerbong KRL.
“Tadi cukup efektif ya. Kita berangkatkan kereta lebih awal jam 03.42 dan 03.55 WIB dari Stasiun Bogor serta dari Cikarang juga kita tambah tiga perjalanan setiap hari. Jadi kita perjalanan kereta ada 968 mulai hari ini. Dengan kondisi physical distancing seperti saat ini masih dibutuhkan bantuan bus karena di dalam gerbong jumlah penumpang masih dibatasi,” pungkasnya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
