Bima Arya Tinjau Potensi Wisata Era Pandemi di Bantaran Sungai Sukaresmi
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari diskusi Bima Arya dengan Ketua Gugus Tugas Nasional yang juga Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, sekaligus untuk melihat secara langsung potensi kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini.
Tampak hadir mendampingi Kepala Bappeda, Kepala Dispora, Kepala Disparbud, Kepala PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala DLH, Camat Tanah Sareal, Lurah Sukaresmi, Lurah Kedung Halang dan karang taruna setempat.
Mereka diajak tim KPC melihat potensi wilayah di bantaran Ciliwung dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Sesekali terlibat diskusi terkait hal apa saja yang perlu disiapkan dan diperbaiki untuk menunjang sebagai destinasi wisata berbasis alam.
“Jangka pendek kita akan menyulap tempat ini untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini. Sekarang orang butuh untuk meningkatkan imunitas dengan berjemur dan berkegiatan luar ruang. Jadi, aktivitas orang yang kita baca bukan lagi banyak ke mall, tetapi ke ruang terbuka,” ungkap Bima Arya.
“Karena itu peninjauan bagian dari persiapan ke arah sana, tidak memerlukan biaya yang besar, yang diperlukan adalah kesiapan warga di sini, kesiapan sistem. Karena ini harus berdampak ekonomi pada warga sekitar,” tambahnya.
Bima melanjutkan, jangka panjangnya ia berharap bisa memaksimalkan potensi kawasan tersebut untuk dijadikan ecoriparian yang merupakan penataan kawasan sungai menjadi produktif dengan konsep edukasi lingkungan.
“Jangka panjang kita akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi tempat ini untuk ecoriparian. Jadi wisata air terintegrasi dengan tanam-tanaman dan pelestarian alam. Tapi itu agak jangka panjang karena banyak hal yang harus dilakukan terkait infrastruktur, seperti pembebasan lahan,” terangnya.
Nantinya, kawasan tersebut akan dikelola oleh warga yang dibantu oleh aparatur wilayah serta tim dari Satgas Ciliwung.
“Di sini ada dua kelurahan, yakni Sukaresmi dan Kedunghalang. Saya tugaskan Pak Lurah untuk menyiapkan itu biar warga yang mengelola. Satu minggu saya minta ini untuk disiapkan. Karena tidak perlu banyak hal, hanya perlu pengaturan pembagian kerjanya saja di sini. Kalau orang datang ke sini, apa saja paket-paketnya,” jelas Bima.
“Bisa ngalun dari Jambu Dua, bisa camping di sini, hiking di sini, bisa aktivitas pengelolaan sampah, bisa barbeque dan yang pasti berjemur dan berolahraga di sini. Tidak terlalu banyak pengkondisiannya, yang penting warganya siap. Jadi sarana prasarananya dibiarkan alami saja,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPC yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra menyatakan bahwa di Kota Bogor masih ada satu titik sempadan Ciliwung yang masih tersisa, yang masih bisa diselamatkan dan peluang untuk dikelolanya lebih besar dan berdampak lebih untuk warga sekitar.
“Karena di Sukaresmi ini konturnya lebih landai dibandingkan kelurahan yang lain. Kelurahan lain kan curam- curam semua. Dan juga sejak pandemi ini ada aktivitas atau kebiasaan baru warga yang sudah mulai menyadari pentingnya daya imun, pentingnya kesehatan untuk terhindar dari pandemi Covid. Kemaren ada yang bersepeda, jalan kaki, berjemur, lari. Sebenarnya sangat berpeluang besar untuk penataan yang terintegrasi bagaimana menunjukkan sungai yang bagus,” jelas Een.
Een menambahkan, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah mencoba berbagai akses-akses untuk memudahkan menuju lokasi wisata.
“Dibersihkan jalannya jadi memang belum ada biaya besar, hanya tenaga kerja untuk merapikan. Terus kita coba jalan sambil melihat apa saja yang bisa dilakukan dalam jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, Wali Kota Bima Arya akan menjajal langsung dalam minggu ini dengan melakukan aktivitas camping di area delta bantaran Ciliwung kawasan Sukaresmi.
“Pak Wali dalam waktu dekat mau coba dulu beraktivitas disini terus kita akan camping disini. Sudah didiskusikan kepada Kadis PUPR untuk mulai menata lokasikan camping ground, Kadis Pariwisata untuk membuat track dan aktivitas. Jadi, kalau kita camping disini ngajak orang luar kan harus ada experience yang ditawarkan,” pungkasnya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
