ITB Gelar Sidang Terbuka Peringatan 100 Tahun ITB dan PTTI
Bandung – Institut Teknologi Bandung menggelar Sidang Terbuka dalam rangka Peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI) yang bertempat di Aula Timur, Kampus ITB Jalan Ganesha, no. 10, Bandung, Jumat (3/7/2020). Sidang terbuka secara daring ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan 100 Tahun ITB dan PTTI dengan tema besar yaitu Inovasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.
Sidang dibuka oleh Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., dan dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB, Dekan Fakultas/Sekolah, para Guru Besar, Senat Akademik dan Pimpinan ITB lainnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo juga menyampaikan sambutannya secara daring.
Selain itu, pada sidang terbuka tersebut disampaikan laporan dari Ketua Umum Peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc., sambutan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Yani Panigoro, dan sambutan Ketua Senat Akademik ITB Prof. Hermawan K. Dipojono, Ph.D.
Sambutan Rektor ITB
Dalam sambutannya, Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah menyampaikan, di sepanjang perjalanannya yang telah seabad, PTTI telah mengambil peranan penting dalam mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dalam waktu dekat akan memasuki usia 75 tahun. Cikal bakal dari PTTI adalah sebuah Sekolah Tinggi Teknik di Bandung (Technische Hoogeschool te Bandoeng, THB), yang didirikan di era pemerintahan Hindia Belanda pada 3 Juli 1920.
“Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia kini telah mengalami perkembangan secara pesat, dan telah tersebar di Nusantara. Pada hari ini telah terdapat lebih dari 1.300 institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program-program studi di bidang-bidang keteknikan yang di antaranya adalah institusi swasta. Meski sudah besar dari segi kuantitas, ke depan kita masih perlu terus-menerus meningkatkan kualitas dan kapabilitas, sehingga PTTI dapat memberikan sumbangsih yang semakin berarti bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Prof. Reini.
Ia mengatakan, ITB adalah PTTI yang pertama. Nilai luhur in harmonia progressio yang dipegang oleh ITB telah mengawal ITB dalam melalui berbagai ujian dan tantangan, dan menghantarkan ITB menjadi sebuah PTTI yang membanggakan, yang telah memberikan banyak sumbangsih bagi nusa dan bangsa, dan dihormati di dunia. Penghargaan yang tinggi perlu kita berikan kepada para pendiri ITB serta para pelaku sejarah ITB, yang telah berkomitmen kuat dalam menjaga nilai luhur tersebut.
“Sebagai PTTI yang pertama, dan oleh karenanya juga yang tertua, ITB mengemban amanah untuk selalu berada di depan, guna menghela PTTI dalam menjawab tantangan-tantangan yang telah diuraikan terdahulu. Untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif, ITB akan melanjutkan komitmen untuk excellent dalam pengajaran yang lebih multi dan lintas disiplin, pengabdian masyarakat yang semakin relevan dengan masalah lokal dan nasional, penelitian yang lebih kolaboratif, dengan berfokus pada penguatan ekosistem inovasi, untuk mendukung daya saing bangsa,” ucap Prof. Reini.
Transformasi sistem pengelolaan institusi adalah prasyarat untuk memperkokoh pondasi, agar ITB dapat bergerak lebih cepat demi menggapai cita-cita di abad mendatang. Nilai in harmonia progessio perlu senantiasa kita pelihara untuk menghantarkan ITB ke masa depan, dengan atribut ‘locally relevant, globally respected’.
Laporan Ketua Peringatan 100 Tahun PTTI
Dalam laporannya, Ketua Umum Peringatan 100 Tahun PTTI, Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc., mengatakan, pada dasarnya ada dua buah kegiatan besar yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan 100 Tahun ITB ini. Yang pertama adalah konferensi internasional dan yang kedua adalah seminar nasional. Tema dari konferensi internasional itu dikaitkan atau dikembangkan dari tujuh area stategis riset ITB. “Setiap tujuh buah dari strategi tersebut semuanya dikawal oleh Pusat-pusat Penelitian LPPM ITB,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika tema dari konferensi internasional dikaitkan dengan visi yang pertama dari ITB, yaitu visi keunggulan akademik atau academic excellence, maka tema-tema yang diangkat untuk seminar nasional lebih kepada yang berkaitan dengan visi yang kedua ITB, yaitu solving our national problems.
“Sejauh ini, kita telah melaksanakan empat buah international conference dan tiga buah seminar nasional,” ujar Prof. B. Kombaitan.
Setelah Sidang Terbuka ITB pada 3 Juli 2020, Panitia 100 Tahun PTTI akan melaksanakan beberapa acara kemeriahan kampus. Namun seperti yang diketahui, oleh karena belum jelasnya akhir dari pandemi COVID-19 ini maka kegiatan puncak ini telah diundur ke tahun depan.
Setelah konferensi internasional dan seminar nasional selesai diselenggarakan, Panitia 100 Tahun PTTI telah merencanakan untuk menerbitkan simpulan dan rekomendasi dari konferensi dan seminar tersebut. Bentuknya adalah berupa sebuah buku kecil tentang sumbangan pemikiran ITB untuk bangsa yang diambil dari berbagai catatan konferensi dan seminar yang telah diselenggarakan, dan tentunya juga akan ditayangkan di situs web ITB.
Menuju Abad Baru ITB
Mengangkat tema Inovasi ITB Abad Baru bagi Kemajuan Indonesia, Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Ir. Yani Panigoro, M.M., mengajak semua pihak untuk merenungi perjalanan 100 tahun ITB, dalam rangka bersiap menyongsong ITB di abad baru. “Perjalanan ‘ITB di Abad Baru Bagi Indonesia Maju’ kita mulai hari ini. Ibarat roda, kita telah berputar memasuki era baru pada 100 tahun usia kampus kita. Hari ini kita bukan sedang meramal apa yang akan terjadi untuk ITB 100 tahun di masa depan, hari ini, kita membuat fondasi berikutnya yang lebih kokoh dengan perencanaan yang lebih cermat, untuk perjalanan ITB yang lebih hebat, seratus tahun ke depan,” ujar Yani Panigoro.
Sementara itu, Ketua Senat Akademik ITB, Prof. Ir. Hermawan K. Dipojono, MSEE., Ph.D., menyampaikan, relevansi keberadaan Pendidikan Tinggi Teknik adalah untuk dapat menjawab berbagai permasalahan di masyarakat secara berlanjut (sustainable) dan tidak hanya tergantung pada lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem yang lebih besar. “Ini jelas merupakan tantangan serius yang harus kita carikan jalan keluarnya melalui proses perbaikan berkelanjutan dengan tetap optimis meneropong ke depan,” ucapnya.
Prof. Hermawan berharap, perjalanan menuju 200 tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia pada tahun 2120, Indonesia mempunyai Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik yang berwibawa, menjadi tujuan belajar, rujukan serta standar di dunia karena terbukti mampu memberi berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan kompleks yang dihadapi bangsanya dengan solusi berkelas dunia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
